Sinergi BKPM dengan Kemenkop UKM Sebagai Langkah Nyata Pengembangan UMKM


Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang membahas Sinergitas Program dan Kebijakan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK).

Baik BKPM maupun Kemenkop UKM sebelumnya sudah bekerja sama dalam upaya pengembangan UMKM dan koperasi di Indonesia sejak pandemi menghantam. Ternyata, kerja sama antara BKPM dan Kemenkop UKM ini pun terbukti berbuah manis sehingga kedua instansi selanjutnya mengembangkan hubungan kerja sama ini ke level yang lebih intensif guna memberikan dampak yang lebih besar lagi dalam iklim UMKM dan koperasi.

Ruang lingkup dari MoU ini antara lain pertukaran data dan informasi, fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi dengan investor, serta pengembangan UMKM dan koperasi (dalam hal ini peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM dan koperasi). Berikut ulasan lengkapnya.

Sesuai dengan Arahan Presiden

Hubungan kerja sama antara BKPM dengan Kemenkop UKM yang semakin intensif dikatakan sebagai langkah nyata dalam menjalankan amanat dari Presiden Joko Widodo. BKPM dan Kemenkop UKM yang sepakat untuk menyelaraskan kebijakan dan program bermutu demi pengembangan UMKM dan koperasi yang semakin subur nyatanya juga sehubungan dengan peran pemerintah pusat dalam memudahkan masyarakat untuk berwirausaha.

Sebagaimana dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2019 mengenai Percepatan Kemudahan Berusaha, kini masyarakat Indonesia sudah bisa mendaftarkan bisnis mereka dengan praktis. Hal ini juga sudah difasilitasi oleh BKPM dengan adanya sistem Online Single Submission (OSS). Adanya sinergi antara BKPM dengan Kemenkop UKM diharapkan dapat semakin mendorong masyarakat untuk berani berwirausaha sekaligus mendukung pengembangan UMKM dan koperasi yang sudah ada agar bisa naik kelas.

Secara kumulatif sampai bulan Oktober, Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM mencatat 1 juta pengajuan NIB sepanjang tahun 2020. Pengajuan NIB ini mengalami peningkatan tajam pada bulan Oktober 2020 dengan memecahkan rekor tertinggi tahun ini, yaitu 377.540 permohonan dimana 93,6% di antaranya berasal dari UMKM (353.478 NIB). Data ini juga yang menjadi gerbang emas bagi ekonomi Indonesia untuk memasuki tahun 2021, terlebih mengingat 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia datang dari UMKM.

Pertukaran Data dan Informasi antara BKPM dengan Kemenkop UKM

Data dan informasi mengenai profil penanam modal asing dan dalam negeri, mulai dari skala kecil hingga yang besar, nantinya akan bisa diakses juga oleh Kemenkop UKM. Selain itu, BKPM juga akan membagikan data terkait izin usaha UMKM yang masuk melalui OSS. Sementara dari pihak Kemenkop UKM, Teten Masduki selaku Menteri Koperasi UKM RI mengungkapkan bahwa Kemenkop UKM akan menyediakan profil UMKM dan koperasi yang dianggap potensial untuk diajak bermitra dengan penanam modal yang terdata oleh BKPM.

Sinergi ini diharapkan dapat mengakselerasi jalannya kerja sama antara investor dengan UMKM setempat. Sesuai dengan Key Performance Indicator (KPI) BKPM, setiap investor besar yang masuk ke Indonesia diwajibkan untuk bermitra dengan UMKM. Selain itu, sinergi ini juga mencatat sejarah karena sekarang BKPM memiliki peran dalam perizinan UMKM secara legal. Selanjutnya, BKPM dan Kemenkop UKM juga berencana untuk membentuk database UMKM resmi yang akan mampu membantu digitalisasi UMKM di Indonesia.

Lebih Baik Lagi dalam Memfasilitasi Hubungan Investor dengan Pelaku UMKM

Kerja sama yang terjalin oleh BKPM dengan Kemenkop UKM melalui MoU ini tidak semata-mata hanya berlangsung sekali atau dua kali saja namun diharapkan bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Sinergi ini mengikat BKPM dan Kemenkop UKM untuk saling membantu, memberi masukan, berkonsultasi, dan mendampingi penyusunan kebijakan dan program yang akan diberlakukan, seperti aspek pembiayaan, digitalisasi, dan legalitas pelaku UMKM dan koperasi.

Untuk itu, BKPM dan Kemenkop UKM akan memanfaatkan forum workshop, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar seputar penanaman modal, serta Klinik OSS yang nantinya diselenggarakan oleh kedua pihak.

Kemudian, sinergi ini bertujuan untuk menghubungkan investor yang tepat dengan UMKM dan koperasi yang tepat pula. MoU mengatur fasilitasi matchmaking investor ini melalui seminar, forum bisnis, market sounding, dan juga kunjungan. BKPM dan Kemenkop UKM juga fokus melakukan standarisasi produk dan pemasaran yang dilakukan oleh UMKM dan koperasi.

Pengembangan UMKM dan Koperasi

Ruang lingkup yang ketiga dalam MoU ini adalah pengembangan UMKM dan koperasi. Pengembangan yang dimaksud adalah peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi. MoU ini mengatur upaya BKPM dan Kemenkop UKKM dalam menumbuhkan wirausaha di Indonesia. Artinya, setiap investasi yang masuk ke suatu daerah tidak hanya menaikkan ekonomi daerah tersebut tetapi juga harus mampu menumbuhkan wirausaha baru. Oleh sebab itu, BKPM dan Kemenkop UKM berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi terkait prosedur, peraturan perizinan penanaman modal, serta manajemen usaha.

  

Dear Investor, Invest in a country whose people don’t know how to give up; invest Indonesia NOW.


With everything so new and uncertain during COVID-19 pandemic, you can be certain that BKPM is here to support your business. We understand that business nowadays is making every effort to sustain over the long run and seeking a solid foothold to stay evolves. Accordingly, we at BKPM are committed to pledging all possible endeavors to ensure your business not only survives but also thrives in Indonesia.

BKPM has taken several strategic steps to boost the flow of investment, aiming to keep the economy going and create employment opportunities for the Indonesian people. Job creation becomes more essential as there have been layoffs in various business sectors as a result of the pandemic situation, which have led to a sharp increase in the unemployment rate.

What we do to maintain investment climate during COVID-19 pandemic:

  1. Facilitating existing companies that are already operating in Indonesia in overcoming obstacles they may face;
  2. Facilitating stalled investments;
  3. Bringing in new investments to Indonesia;
  4. Giving incentives to companies that are going to conduct expansion.

In the early of COVID-19 outbreak, BKPM together with the Ministry of Health saw the urgency of the supporting medical equipment availability in a massive amount, as the pandemic was predicted to continue for quite some time. Both institutions then agreed to provide acceleration licensing for investors coming from related sectors. All licenses related to medical equipment are managed to be completed within 1x24 hours (1 day). The regulation is stipulated through the Chairman of BKPM Decree Number 86 Year 2020 on Providing Ease of Business Licensing for Certain Business Fields Related to the Handling of COVID-19.

We launched BKPM Investment Control and Command Center where licenses through OSS is monitored directly by BKPM Chairman Bahlil Lahadalia himself along with BKPM team. We continue to adopt by coordinating with all parties online. We get used to it, we are managing well. Furthermore, as the online services will be the most mode for the investors to reach out to BKPM officers, we continue improving both our website www.bkpm.go.id and www.investindonesia.go.id to optimize our services through the online system.

To facilitate more complicated queries or problems from the investors, BKPM continued to open the in-person consultation services at BKPM One-Stop Integrated Services (PTSP) Center. The service adopts the procedure referring to standard health protocols in the new normal era. It includes avoiding a gathering of people in large numbers and limiting services to 100 queue numbers a day grouped into 4 (four) queuing schedules.

WHY INDONESIA

Indonesia is listed on the ten world investment destination countries in 2020. We have a broad market potential which constitutes 40% of the ASEAN market and located in a strategic location: a hub between Asia and Australia continentals.

With a vast land area of 1,905 million square kilometers and multifarious characteristics, also rich in raw materials for natural resources with competitive price, we provide you plenty options of investment location with a variety of incentives attached. One of which is a provision of 4,000++ hectares of land at affordable price by the Government in Batang Regency, Central Java (Central Java Province has the lowest labor wage compared to other Provinces).

We also offer you a provision of taxation and non-taxation incentives according to investors business fields/investment value/other characteristics.

Indonesia now is the most preferred place for a business engaged in the field of labour-intensive manufacturing, export-oriented manufacturing, pharmaceutical and medical devices industry, renewable energy, infrastructure and mining industry with added value. Those fields will receive strong support and beneficial incentives from the government.

We understand that business across the globe nowadays is running under an extraordinary situation. For that reason, we grant you with breakthrough policy during the pandemic in the form of provision of recommendation letter for foreign workers, business visits, and shareholders during the travel restriction due to Covid-19. End-to-end service, including assistance from survey/preliminary stage to after-care service, is also available at your convenience.

INCENTIVES AND REGULATIONS TO SUPPORT THE BUSINESS DURING THE PANDEMIC

The Indonesian government through BKPM provides supports and policy breakthrough on the investment-related regulations. Several new policies were made, combined with the existing policies aimed to attract more investors.

  1. The Chairman of BKPM Decree No.86/2020 on Providing Ease of Business Licensing for Certain Business Fields Related to the Handling of COVID-19.
    BKPM formulates the regulation as its proactive response in facilitating companies involved in the COVID-19 handling efforts. The facilitation comprises from reduction and/or facilitation of business licensing requirements; acceleration on the business licensing process; and privileged assistance services for licenses in Medical Equipment, Pharmaceutical, and Supporting Industries.

  2. The BKPM Announcement Number 8 of 2020 on Submission Flow of the Issuance of Letter of Support for the Visit of Foreign Investment Limited Liability Company Representatives and/or Foreign Experts during the COVID-19.
    The announcement was issued to regulate the role and support of BKPM on Foreign Workers Recommendations during the COVID-19 pandemic period. BKPM can provide discretion in a form of a letter of recommendation for a Foreign Worker Visa application to companies that were considered strategic in terms of investment value, employment, in the completion of investment projects, and other considerations based on authority as long as it provides public benefit. The announcement was based on an agreement with Minister of Justice and Human Rights, Minister of Manpower, and Head of BKPM on May 15th, 2020.

  3. Investment Incentives: Tax Holiday (MoF Regulation No. 150/PMK.010/2018 & BKPM Regulation No. 6/2019)
    A tax holiday is a form of tax incentive which exempt the investors from corporate income tax for a minimum of 5 years and a maximum of 20 years from the commencement of commercial production, depends on investment value, starting at IDR 100 billion (USD 7.2 million). Afterwards, the company will get a corporate income tax reduction for 2 (two) years starting from the end of the tax exemption facility. Based on the latest update, there are 18 pioneer sectors eligible for applying for a Tax Holiday incentive.

  4. Investment Incentives: Tax Allowance (Government Regulation No. 78/2019 & MoF Regulation No. 96/PMK.010/2020)
    Tax Allowance grants 30% reduction in corporate net income tax for six years (5% each year) based on the value of the tangible fixed assets determined by the Minister of Finance. Tax allowance also facilitates accelerated deduction of depreciation and/or amortization, an extension of tax losses-carry forward for up to ten years, and reduction of the withholding tax rate on dividends paid to non-residents to 10% (or lower if treaty relief is available). To be eligible for applying for tax allowance, the applicants must meet the high-level criteria namely high investment value for export purposes, high absorption of manpower, or high local content. Currently, 166 business fields plus 17 business fields in particular areas are eligible for tax allowance, under certain requirements.

  5. Investment Incentives: Import Duty Exemption & Green Lane Facility (MoF Regulation No.110/PMK.011/2005, MoF Regulation No.76/PMK.011/2012, MoF Regulation No.66/PMK.010/2015 and Chairman of BKPM Regulation No. 16/2015)

    Import Duty Facility
    Exemption of import duty on:
    - imported capital goods (machines) for 2 years during construction period
    - imported goods and material for production for 2 years during initial production (or 4 years for companies using locally produced machines min.30% of the total value of machines for production).

    Green Lane Facility
    A facility for new companies under construction. In a regular case, the custom goods will enter the red line during the customs checking status. Under Green Lane Facility, the goods owned by new companies can go through the green line, with faster and more certain custom clearance. Capital goods no longer require screening, cutting the processing time to only 30 minutes from previously 365 days.

  6. Investment Incentives: Super Deductible Tax (Government Regulation No. 45/2019 and MoF Regulation No.128/PMK.010/2019)
    Super Deduction Tax is the new investment incentive aiming to improve the quality of human resources in Indonesia. The incentive covers three different areas:
    - Labour-intensive industries: a 60% net income reduction from the amount invested in the form of tangible fixed assets, including land utilised for taxpayer’s main business.
    - Industries involved in vocational education programs in specific competencies: An up to 200% reduction in the gross income of the amount spent on related activities.
    - Industries hold research and development activities to produce innovation: An up to 300% reduction in the gross income of the amount spent on related activities.

  7. Omnibus Law: Strategic Action to Reform Investment Ecosystem The Omnibus Law on Job Creation is the latest regulation passed by the government and the House of Representatives to improve Indonesia’s business ecosystem. The law mainly targeted to simplify and harmonize existing regulations and permits, develop quality investments, reinforce job creation, and provide sustainable worker welfare.

SPECIAL TASK FORCE

We are well prepared to seize the opportunities during the pandemic as BKPM formed a special task force to attract business leaving China and facilitate their relocation to Indonesia. Thus far, BKPM’s investment relocation special task force has brought 7 (seven) companies to Indonesia with total investment of USD850 million and employment for 30,000 workers.

BKPM IS READY TO HELP MSMES TO KEEP THEIR BUSINESS RUNNING

BKPM’s strategy in attracting investments focuses on not only FDI but also partiality towards DDI and MSMEs. As mandated by the President of the Republic of Indonesia, MSMEs is one of the Key Performance Indicator (KPI) of BKPM that is the partnership between foreign investors or large domestic businesses with local businesses and MSMEs near the business.

6 Key Performance Indicators (KPI) of BKPM:

  1. Improving Ease of Doing Business (EODB)
  2. Execute Realization of Large Investments
  3. Boost Large Investment Partnering with MSMEs
  4. Ensure the Spread of Quality Investments throughout Indonesia
  5. Investment Promotion Focused on Targeted Sectors and Countries
  6. Increase Domestic Direct Investment (DDI), especially MSMEs

The Government through BKPM continuously tries various strategies to ensure even distribution of quality investment throughout the country, through Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 44 Year 2016 concerning Lists of Business Fields that are Closed to and Business Fields that are Open with Conditions to Investment, the Government seeks to increase investment and the involvement of MSMEs.

BKPM encourages not only FDI but also DDI, particularly MSMEs. BKPM encourages large investments and foreign investments partnering with MSMEs, which will bring in multiplier effects. We know that FDI brings indirect benefits which can be felt by the entire country, namely increases the amount of foreign investment and employment, increases savings and income because of the multiplier effect of investment, increases education and training, increases research, development and technology, increases the variety of goods and services in the market, improves infrastructure, increases large markets, and results in cheaper goods.

On 11 May 2020, the Government issued Government Regulation Number 23 Year 2020 regarding the Implementation of the National Economic Recovery Program which allows the Government to give interest subsidies and fund placements that can help businesses including MSMEs and ultra-micro businesses, and economically strategic business sectors including BUMN.

On Sept 17, Ministry of Cooperatives and Small Medium Enterprises (Kemenkop UKM) along with BKPM signed an MoU on Program and Policy Sinergy to Develop Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (MSMECs). This is a concrete step by the government in executing the President’s directives. Now, every investor coming to Indonesia, by law, must partner with a domestic business or MSMEs.

With this cooperation, the government gives the room for MSME to play a more significant part in the nation’s economy through three things, uncomplicated permit applications based on Presidential Instruction (Inpres) Number 7 the Year 2019 on Acceleration of Ease of Doing Business; Key Performance Indicator (KPI) BKPM which require large investments both foreign and domestic to partner with MSMEs; and the opportunity to develop entrepreneurship through MSMEs.

This Memorandum of Understanding regulates, among others, partnership facilitation activities between Foreign Investor (PMA) and large-scale Domestic Investor (PMDN) with MSMEs. The facilitations encompass matchmaking activities such as seminars, market sounding, business forums, or mission/delegation visits of government agencies, foreign companies, and MSMEs.

In addition to partnership facilitation, Kemenkop UKM and BKPM are committed to building MSMEs and cooperatives capacity regarding investment licensing procedures and regulations, as well as business management.

BKPM data shows that during September 2020, micro-businesses managed to break the record for achievement throughout 2020. Business Identification Number (NIB) applications for micro-businesses were recorded at 170,152 or equal to 86% of 197,332 NIB issued through the Online Single Submission (OSS) system. And in October 2020, NIB submissions broke this year’s record high of 377,540 NIB. Of the total NIB submissions in October 2020, 93.6% came from micro-businesses, as many as 353,478 NIB. The rapid increase in micro-businesses’ NIB applications during the pandemic was a form of Indonesia’s economic strength in which MSMEs support 60% of GDP. BPKM will continue to serve MSMEs, and through The Job Creation Law (UU CK), the Government provides protection and strengthens the MSMEs.

The Job Creation Law is a policy breakthrough to provide fast, easy, and efficient business licensing. The CK Law provides special treatment to MSMEs, including ease of licensing. MSMEs only need to register with the OSS system to obtain NIB which can be used as a business license, where procuring the NIB can be done within 3 (three) hours via OSS. Furthermore, the Government also protects MSMEs. The CK Law provides a very strong and good emphasis. It is stated explicitly that foreign investors are prohibited to be shareholders of MSMEs, FDI can only do large-scale businesses. And foreign investors are required to partner with MSMEs. This is a concrete form of the state being present for MSMEs.

Through CK Law, the Government will provide Norms, Standards, Procedures, and Criteria (NSPK) to simplify the bureaucracy of business licensing without lessening regional authority. The CK Law did not in any way invalidate the existing regional authority. The Central Government only regulates the process, while Regional Governments still have their authority. This can be seen under Article 174 of the CK Law regarding Regional Authority, it is stipulated that the authority of Ministries/Institutions (K/L), including the regional heads, is interpreted as a part of the President’s authority’s delegation to K/L and regional heads. Under Article 174 point B, not a single business license has been taken over by the Central Government. Permits are still issued by Regional Government based on NSPK and processed through OSS. However, if license processing times violates the NSPK prepared by the Central Government, it will automatically be considered approving the permit. This is to provide certainty and efficiency for the businesses.

To supervise its implementation, the Central Government will form a special team comprised of technical Ministries/Institutions (K/L), BKPM, and the local Government. Currently, BKPM is in the proses of developing a version of the OSS system based on CK Law. The system will be later used by all regional governments, including regencies/cities, to be integrated.

Thus, concludes a glimpse to the Indonesian Government’s efforts to protect the continuity of the Indonesian economic sustainability even during the pandemic which stems from the Indonesian Government’s readiness to facilitate investors, both large and small, FDI and DDI and supporting them to thrive in Indonesia, which results in why they should invest or relocate to Indonesia. Indonesia provides what businesses need right now which is: ease; speed; certainty; and efficiency.

Indonesia is a country in the middle of an economic transformation and an attractive country to cooperate with. How Indonesia has transformed from a dependence on natural resources to competing in manufacturing and services, a futuristic Indonesia but still rich in culture. Indonesia is a dynamic nation, mastering science and technology. Indonesia is not just about its beautiful nature and its abundant natural resources, but Indonesia is also a large country, with a large economy, large market, and large opportunities. How Indonesia can survive during the pandemic, an era of uncertainty. How the Government is present, how the Indonesian people believe that we can get through this challenging time together, how Indonesia is a country of resilient people, because that is how they were raised; to solve problems and to never give up.

Invest in a country whose people don’t know how to give up; invest Indonesia NOW.

  

Terus Meningkat, Minat Usaha Mikro Tetap Mendominasi di Kala Pandemi


Tahukah Anda bahwa UMKM berkontribusi sebanyak 60% terhadap perekonomian nasional? Di kala banyak perusahaan yang gulung tikar atau memutuskan untuk menghentikan produksi saat pandemi COVID-19 ini, ekosistem usaha mikro ternyata terus bertumbuh dengan cepat. Bisa dikatakan bahwa minat usaha mikro tetap mendominasi di kala pandemi.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan bahwa jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masuk selama tahun 2020 sudah mencapai angka 1 juta permohonan, di mana sebagian besarnya berasal dari sektor mikro. Berikut ini ulasan lengkapnya.

Rekor pengajuan NIB terbanyak sepanjang 2020

Meskipun perekonomian Indonesia sedang pasang surut di tengah pandemi ini, nyatanya data yang terkumpul di BKPM menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terkait pengajuan NIB di sektor mikro. Secara gamblang, BKPM juga menyatakan bahwa peningkatan ini bersifat kontinu, sudah terjadi sejak bulan Agustus di tahun 2020.

BKPM mengumumkan bahwa terjadi rekor pengajuan NIB melalui OSS tertinggi selama tahun 2020 di bulan Oktober 2020, yakni mencapai 377.540 permohonan yang sudah diterima oleh BKPM. Tentunya ini menjadi bukti akan minat usaha mikro tetap mendominasi di kala pandemi, mengingat 93,6% dari jumlah permohonan NIB tersebut berasal dari sektor usaha mikro, atau lebih tepatnya sebanyak 353.478 permohonan. Rekor yang tercatat di bulan Oktober 2020 mengalami kenaikan 91,3% lebih banyak dari jumlah permohonan NIB di bulan sebelumnya, di mana tercatat adanya 197.322 permohonan melalui OSS.

Minat usaha mikro tetap mendominasi di kala pandemi dan tumbuh positif sejalan dengan upaya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19.

Dukungan solid dari BKPM dan UU Cipta Kerja

Per bulan Agustus 2020, jumlah permohonan NIB di sektor usaha mikro selalu meningkat tajam dan berada di rentang angka 100.000 permohonan. Hal ini adalah hasil dari upaya yang dilakukan oleh BKPM dalam memfasilitasi proses perizinan berusaha dan juga masuknya investasi domestik dan luar negeri ke sektor UMKM.

Salah satunya adalah platform OSS yang semakin memudahkan para pengusaha dalam mengurus berbagai persyaratan serta perizinan UMKM. Jadi, tidak perlu lagi lama mengantre. Terlebih lagi, minat usaha mikro tetap mendominasi di kala pandemic menjadi pendorong disahkannya UU Cipta Kerja yang mencakup 186 pasal dan 11 klaster, salah satu klasternya mengatur dukungan pemerintah terhadap upaya menumbuhkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Salah satu kebijakan yang tertuang dalam UU Cipta kerja adalah kemudahan pelaku usaha dalam mengurus perizinan, di mana mereka hanya diwajibkan untuk memiliki NIB yang akan diproses dalam hitungan 3 jam melalui OSS. Selain itu, UU Cipta Kerja juga melarang investor asing untuk menjadi pemegang saham di UMKM, sekaligus mewajibkan para investor besar untuk bermitra dengan UMKM.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia

Menurunnya jumlah permohonan NIB sepanjang triwulan II 2020 memang sempat membuat BKPM khawatir dengan ekosistem usaha sektor mikro. Namun karena antusiasme pelaku usaha mikro tetap mendominasi tepatnya di sepanjang triwulan III 2020, BKPM secara aktif turun tangan untuk mendukung sektor usaha mikro.

Hal ini dikarenakan peran UMKM yang begitu besar dalam pergerakan ekonomi nasional. Bisa dilihat dari contoh kasus saat krisis tahun 1998 di mana UMKM menjadi penopang terbesar bagi pemulihan ekonomi Indonesia saat itu. Hal yang sama pun terjadi saat krisis ekonomi akibat pandemi di tahun 2020. Alih-alih menunggu momentum pasca pandemi, para pelaku usaha mikro terus giat beroperasi dan berinovasi demi mendapatkan keuntungan sebesar mungkin.

Terlebih lagi, UMKM turut berperan dalam pembukaan lapangan kerja di Indonesia, tepatnya sekitar 96,87% dari total angkatan kerja nasional. Demi terus mendukung minat usaha mikro tetap mendominasi di kala pandemi, pemerintah juga ikut membantu dengan memberikan stimulus, seperti program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

  

Sinyal Positif Realisasi Investasi di Indonesia Triwulan III 2020


Di tengah perekonomian Indonesia yang saat ini tengah memasuki fase resesi, kabar positif datang dari sektor investasi langsung di Indonesia. Tercatat bahwa realisasi investasi di Indonesia pada triwulan III 2020 mengalami pertumbuhan positif, baik investasi domestik maupun investasi asing. Hal ini merupakan lampu hijau bagi segenap pelaku ekonomi untuk semakin giat menggerakkan bisnisnya di tengah pandemi COVID-19. Berikut informasi lengkap mengenai realisasi investasi di Indonesia triwulan III 2020.

Meningkat 8,9% dari triwulan II 2020

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyebutkan bahwa realisasi investasi di Indonesia pada triwulan III 2020 mencapai nilai Rp209 triliun. Jika diakumulasikan dengan total realisasi investasi di Indonesia per bulan Januari-September 2020, maka BKPM mencatat realisasi investasi di Indonesia sebesar Rp611,6 triliun.

Pencapaian ini disambut baik oleh pemerintah mengingat adanya geliat pertumbuhan ekonomi, dalam komponen penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Bahlil juga mengungkapkan bahwa realisasi investasi di Indonesia triwulan III 2020 mengalami peningkatan sebesar 8,9% dibandingkan dengan realisasi investasi di triwulan II 2020 yang mencapai Rp191,9 triliun.

Fakta penting lainnya adalah realisasi investasi di Indonesia pada triwulan III 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 1,6% dibandingkan realisasi investasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya, tepatnya pada triwulan III tahun 2019 sebesar Rp205,7 triliun.

Berdasarkan data yang diterima, Bahlil mengungkapkan optimisme BKPM dalam memenuhi target realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp817,2 triliun, dimana saat ini telah mencapai sekitar 74,8% dari target tersebut. Didukung dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja dan adanya 153 perusahaan yang berminat untuk melakukan relokasi ke Indonesia, Bahlil optimis bahwa realisasi investasi di Indonesia pada triwulan IV 2020 hingga ke tahun 2021 akan terus meningkat.

Realisasi investasi PMDN

Realisasi PMDN di triwulan III 2020 mencatat hasil yang cukup baik, kendatipun nilainya tercatat masih sedikit di bawah realisasi PMA. BKPM mencatat adanya realisasi PMDN sebesar Rp102,9 triliun, dimana terjadi peningkatan sebesar 2,2% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Dari data yang dipublikasikan BKPM, terdapat 5 sektor usaha dengan realisasi investasi PMDN terbesar di triwulan III 2020.

Sektor Konstruksi berhasil menduduki posisi puncak dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp23 triliun, disusul dengan sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi yang meraup Rp17,7 triliun. Selanjutnya, terdapat sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp12,6 triliun.

Sektor Listrik, Gas, dan Air mengumpulkan Rp11,2 triliun. Di posisi kelima terdapat sektor Industri Kimia dan Farmasi dengan total nilai realisasi investasi sebesar Rp7,5 triliun. Jika dilihat dari lokasi persebarannya, lokasi proyek dengan realisasi investasi PMDN terbesar di triwulan III 2020 secara urut terletak di Banten, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.

Realisasi investasi PMA

Selain meningkatnya realisasi investasi di Indonesia triwulan III 2020, Bahlil juga mengumumkan adanya peningkatan pada realisasi PMA yang kini mencapai Rp106,1 triliun. Artinya, ada peningkatan sebesar 1,1% bila dibandingkan dengan realisasi investasi PMA di periode yang sama tahun 2019 yang mencapai Rp105 triliun.

Menurut data BKPM, terdapat lima sektor usaha dengan realisasi investasi PMA terbesar sepanjang triwulan III 2020. Kelima sektor tersebut adalah sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya yang meraup US$1,6 miliar; sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi yang mengumpulkan US$1 miliar; serta sektor Listrik, Gas, dan Air dengan total realisasi investasi PMA sebesar US$0,9 miliar.

Sektor berikutnya yaitu sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran dengan realisasi investasi PMA sebesar US$0,6 miliar; dan ditutup oleh sektor Industri Kimia dan Farmasi yang meraup US$0,6 miliar. Dari data yang disampaikan, diperoleh informasi bahwa realisasi investasi PMA secara urut paling banyak berlokasi di Jawa Barat, DKI Jakarta, Maluku Utara, Banten, dan Kep. Riau. Adapun lima negara asing dengan realisasi investasi PMA terbesar di triwulan III 2020 berturut-turut adalah Singapura, R.R. Tiongkok, Jepang, Hongkong, dan Belanda.

  

Naik 2x Lipat dari 2019, Insentif Tax Allowance Laris Dimanfaatkan Investor


Sejak Agustus 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diberikan wewenang untuk mengevaluasi permohonan dan memberikan tax allowance bagi pengusaha yang sudah memenuhi persyaratan. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK/0.10/2020 tentang Perubahan atas Perubahan PMK Nomor 11/PMK.011/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu. Namun perlu diketahui juga bahwa persyaratan dan kriteria tax allowance masih sama dan tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kabar baik ini jelas disambut dengan hangat oleh para pengusaha di Indonesia. Insentif tax allowance laris dimanfaatkan investor dan bahkan melampaui jumlah permohonan di tahun 2019 sebanyak 200%. Berikut ini ulasan lengkapnya.

Apa itu tax allowance

Secara singkat, tax allowance merupakan fasilitas atau insentif pajak yang memotong penghasilan kena pajak (PKP) sesuai dengan jumlah investasi atau penanaman modal di beberapa bidang usaha daerah. Insentif pajak ini hanya diberikan bagi investasi yang memiliki nilai tinggi untuk ekspor, memiliki tingkat kandungan lokal yang tinggi, serta berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang besar.

Menurut BKPM, insentif tax allowance laris dimanfaatkan investor karena fasilitas pemotongan 30% penghasilan neto berdasarkan jumlah penanaman modal yang dilakukan masing-masing sebesar 5% selama 6 tahun, percepatan penyusutan aktiva tetap berwujud dan amortisasi atas aktiva tidak berwujud, PPh atas dividen sebesar 10%, serta kompensasi kerugian antara 5-10 tahun lamanya.

Selanjutnya, tax allowance yang diberikan oleh BKPM atas nama Menteri Keuangan juga diberikan secara otomatis kepada investasi skala kecil hingga menengah yang gagal mendapatkan tax holiday, seperti misalnya tidak memiliki nilai investasi yang mencapai batasan tax holiday sebesar Rp500 miliar.

Selain itu, persyaratan dan ketentuan tax allowance yang lebih longgar daripada tax holiday juga menjadi salah satu alasan mengapa instentif tax allowance laris dimanfaatkan investor. Bagi wajib pajak dalam negeri yang penanaman modalnya sudah sesuai syarat yang disebutkan tadi, bisa langsung mengajukan tax allowance dengan mudah.

Proses pengajuan yang begitu mudah

Tidak perlu mengirimkan surat permohonan ataupun melakukan pengajuan secara offline, kini Anda dan segenap wajib pajak yang memenuhi persyaratan tax allowance sudah dapat mengajukan permohonan tax allowance lewat Online Single Submission (OSS) yang langsung dikelola oleh BKPM. Kemudahan ini sudah berlaku sejak 11 Agustus 2020 dan diyakini sebagai salah satu katalis insentif tax allowance laris dimanfaatkan investor.

Para pelaku usaha bisa melakukan permohonan di OSS dengan mengeklik menu Fasilitas > Tax allowance > Permohonan. Kemudian, daftarkan NIB serta proyek/badan usaha. Lalu dilanjutkan dengan mengisi kolom-kolom kosong di formulir kegiatan usaha sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Lalu, ubah data produk, pilih cakupan produk, dan isi TKDN.

Setelahnya, silakan klik Simpan Produk dan pemohon pun akan mendapatkan notifikasi apakah ia dinyatakan berhak mendapatkan tax allowance atau tidak. Notifikasi ini disertakan dengan link yang akan membawa pemohon ke halaman Permohonan Tax Allowance. Jika sudah selesai, maka pemohon akan diarahkan menuju Dokumen Persyaratan untuk mengunggah sejumlah dokumen penting. Terakhir, pemohon hanya perlu mengulas kembali permohonan yang akan dikirimkan. Proses permohonan tax allowance menjadi begitu aman, mudah, dan cepat dengan OSS.

Tingkat pengajuan yang terus meningkat

Terhitung sejak diberlakukannya proses permohonan tax allowance secara online melalui OSS, BKPM mengkonfirmasi ada 13 perusahaan yang sudah melayangkan permohonan tax allowance. Hal ini merupakan pencapaian yang signifikan karena hanya dalam rentang bulan Agustus-November, sudah terkumpul jumlah permohonan tax allowance yang sama dengan tahun 2019.

Ditambah lagi, BKPM juga menyatakan bahwa secara total sudah ada 26 permohonan tax allowance yang diterima BKPM sejak bulan Januari 2020 hingga awal 1 November 2020. Berdasarkan data yang diungkap BKPM, terdapat 3 permohonan di triwulan II 2020, lalu bertambah 10 permohonan di triwulan III 2020, dan 3 permohonan tambahan di kuartal IV (sampai 1 November 2020).

Bisa dilihat bahwa angka permohonan tax allowance di tahun 2020, terutama sejak wewenang pemberian tax allowance didelegasikan dari Dirjen Pajak ke BKPM, mencapai 2x lipat dari periode 2019. Tentu saja ini adalah bukti nyata bahwa insentif tax allowance laris dimanfaatkan investor dan pemerintah pun berhasil mempromosikan fasilitas serta insentif untuk mendukung para pengusaha di Indonesia.
Tax allowance yang diberikan di tahun 2020 ini mencakup dana sebesar Rp28,3 triliun yang diambil dari total nilai rencana investasi. Saat ini, tax allowance akan diberikan kepada 166 sektor usaha yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan 17 KBLI yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019.

  

Dukungan Pemerintah (BKPM) untuk UMKM Agar Bisa Terus Bertumbuh


Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus berupaya untuk meningkatkan realisasi investasi ke Indonesia. Tidak hanya itu, BKPM bersama dengan kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya senantiasa bekerja keras untuk memulihkan perekonomian negara yang dihantam oleh pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung.

BKPM pun turut mengambil langkah strategis dalam mengembangkan sektor UMKM di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya minat masyarakat Indonesia untuk merintis bisnis baru, ditambah lagi dengan dukungan pemerintah (BKPM) untuk UMKM maka tidak heran jika pada akhirnya UMKM menjadi salah satu tonggak utama dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Mari kita simak ragam dukungan pemerintah (BKPM) untuk UMKM yang sudah bisa dirasakan oleh para pengusaha.

Pengajuan izin berusaha bisa dilakukan

Bagi siapa saja yang ingin menjalankan usaha baru maupun memperpanjang izin berusaha, kini dapat dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS). Platform online ini merupakan salah satu dukungan pemerintah (BKPM) untuk UMKM supaya bisa semakin memudahkan para pengusaha dalam merintis bisnis. Dengan begitu, pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM pun akan semakin subur, begitu pula dengan kondisi ekonomi negara.

OSS yang sudah diberlakukan sejak tahun 2018 ini sudah terintegrasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian lainnya, antara lain Direktorat Jenderal Pajak, Administrasi Hukum Umum, Administrasi Kependudukan, dan masih banyak lagi. Adanya OSS ini menjadi terobosan baru yang dapat memfasilitasi para pelaku usaha untuk mengurus persyaratan berusaha, izin usaha, serta izin operasional bisnis secara praktis, aman, dan real time.

Pembebasan bea masuk impor

Sebagai bentuk dukungan pemerintah (BKPM) untuk UMKM, Kementerian Keuangan telah melimpahkan sejumlah wewenang kepada BKPM terkait pengurusan insentif bagi pengusaha, salah satunya adalah pembebasan bea masuk impor yang digunakan untuk produksi barang. Pemberian insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 110.PMK.011/2005.

Secara garis besar, BKPM akan mengurus setiap pengajuan pembebasan bea masuk impor yang bisa dilayangkan melalui OSS. Barang-barang impor yang memasuki persyaratan pembebasan bea masuk impor ini harus merupakan barang kiriman dari luar negeri, barang yang sudah melalui Pusat Logistik Berikat (PLB), atau barang yang keluar dari kawasan atau gudang berikat, kawasan ekonomi khusus atau kawasan bebas, dan juga perusahaan yang sudah menerima fasilitas KITE.

Kebijakan pembebasan bea masuk impor ini juga termasuk dukungan pemerintah (BKPM) untuk UMKM di tengah pandemi, terutama dengan semakin maraknya bisnis penyedia alat kesehatan yang sebagian besar barang produksinya berasal dari luar negeri. Untuk impor barang medis, tidak akan dikenakan PPN dan PPnBM. Terlebih lagi, Kemenkeu dan BKPM juga memberlakukan pembebasan PPh terhadap impor barang yang berkaitan dengan upaya penanganan pandemi COVID-19.

Pemberlakuan insentif pajak

Lanjut ke jenis insentif pajak lainnya yang merupakan dukungan pemerintah (BKPM) untuk UMKM, kini BKPM pun diberikan wewenang untuk memberikan insentif fiskal seperti tax allowance dan tax holiday. Hal ini pun juga diatur dalam PMK, di mana batasan tax holiday diturunkan dari Rp1 triliun menjadi Rp500 miliar. Prosedur pengajuan tax holiday dan tax allowance pun semakin ringkas dan mudah, bisa dilakukan lewat OSS.

BKPM juga memastikan bahwa evaluasi pengajuan insentif pajak berupa tax holiday dan tax allowance bisa dilakukan maksimal 5 hari kerja. Lantas, bagi perusahaan yang belum mencukupi batas investasi Rp500 miliar, bisa mengajukan tax allowance yang dapat memberikan potongan pajak mencapai 30%. Diharapkan insentif pajak yang diberikan ini bisa semakin memperkuat dukungan pemerintah (BKPM) untuk UMKM, terutama di tengah pandemi.

Mendorong investasi ke UMKM

Sejalan dengan pemberian insentif pajak yang diharapkan mampu mempromosikan pertumbuhan investasi di Indonesia, bentuk dukungan pemerintah (BKPM) untuk UMKM lainnya adalah dengan mendorong para investor besar untuk menggandeng UMKM. Tidak hanya berlaku untuk perusahaan asing saja tetapi juga untuk perusahaan nasional dengan angka investasi yang fantastis.

Kepala BKPM, Bahli Lahadalia, mengungkapkan bahwa kini investor asing tidak diperbolehkan menjadi pemegang saham UMKM, namun para investor asing yang masuk ke Indonesia diwajibkan untuk bermitra dengan UMKM setempat. Tujuannya adalah untuk semakin menumbuhkan sektor UMKM yang dinilai berkontribusi besar bagi ekonomi Indonesia, sekaligus memperluas lapangan kerja di daerah.

  

Omnibus Law dan Perannya dalam Menyuburkan Investasi dan Buka Lapangan Kerja


Omnibus Law yang ramai dibicarakan di Indonesia sendiri membahas tentang UU Cipta Kerja. Adanya Omnibus Law bertujuan untuk menyederhanakan aturan terkait ketenagakerjaan yang selama ini tumpang tindih dan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Untuk lebih memahami tentang Omnibus Law serta bagaimana perannya dalam menyuburkan investasi, simak uraiannya berikut ini.

Omnibus Law dalam tahap finalisasi

Tercatat per awal bulan September 2020, Omnibus Law (UU Cipta Kerja) sudah rampung hingga 90%. Artinya, saat ini rancangan undang-undang tersebut sudah masuk dalam tahap finalisasi. Sudah tinggal sedikit lagi DPR RI akan mengesahkan UU Cipta Kerja.

Selama ini, Cipta Kerja digadang-gadang mampu menyelesaikan masalah terkait ketenagakerjaan di Indonesia. Rancangan undang-undang ini juga diharapkan bisa menjadi solusi atas nilai investasi Indonesia yang sedang menurun. Ini karena Cipta Kerja akan membuat prosedur perizinan bagi investor, baik lokal maupun asing, menjadi lebih efisien dan sederhana.

Kemudahan yang terkandung dalam omnibus law

Ada banyak kemudahan yang terkandung dalam Omnibus Law (UU Cipta Kerja). Kemudahan yang paling sering disoroti adalah kemudahan untuk mengurus izin berusaha. Jika selama ini mengurus perizinan berusaha identik dengan proses yang rumit dan memakan banyak waktu, Ciptaker membuat kompleksitas proses pengajuan izin usaha menjadi jauh lebih singkat dan sederhana. Salah satu bukti nyatanya adalah dengan penerapan OSS RBA yang berbasis risiko alih-alih peraturan seperti selama ini.

Dengan mudahnya pengurusan izin usaha, maka diharapkan iklim investasi di Indonesia akan membaik. Investor baik lokal maupun asing akan tertarik untuk menanamkan modalnya di tanah air. Peluang terbukanya lapangan kerja baru pun semakin terbuka untuk berbagai sektor.

Menguntungkan UMKM

Kemudahan lain yang terkandung dalam omnibus law UU Cipta Kerja adalah menguntungkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Bagaimana bisa? Omnibus Law yang akan disahkan ini berimbas positif bagi pelaku usaha karena mampu mempermudah serta mempersingkat proses perizinan, pembayaran pajak usaha, serta regulasi mengenai pembayaran gaji karyawan. Tujuannya tentu saja untuk melindungi kesejahteraan para pemilik bisnis UMKM.

Selain birokrasi yang disulap menjadi lebih praktis, Omnibus Law akan membantu UMKM dalam mengelola hasil penjualan, investasi, jumlah pekerja, dan juga pemenuhan indikator kekayaan bersih. Kemudian, Omnibus Law juga mendorong kolaborasi positif antara perusahaan besar dengan UMKM. Pemerintah juga akan membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi yang dibutuhkan.

Bagaimana dengan UMKM yang minim modal? Pemerintah pun akan menyiapkan pinjaman agunan untuk mendukung UMKM. Terakhir, UMKM akan menjadi salah satu prioritas dalam Dana Alokasi Khusus.

Meratakan dan membuka lowongan kerja di Indonesia

Sesuai dengan namanya, Omnibus Law (UU Cipta Kerja) disusun dengan tujuan untuk mensejahterakan dan membantu para pencari kerja di Indonesia. Terlebih di tengah situasi pandemi di mana angka pengangguran semakin meningkat. Dalam Omnibus Law, dituliskan bahwa pemerintah akan menambah lapangan kerja padat karya, yakni di industri tekstil, makanan ringan, produk kecantikan, dan lain sejenisnya.

Hal terpenting adalah Omnibus Law fokus pada penyerapan tenaga kerja WNI yang merata. Artinya, tidak bersifat condong pada kota-kota besar saja. Para pekerja ini juga akan digaji sesuai dengan upah minimum masing-masing provinsi. Harapannya, Omnibus Law akan mendongkrak prospek investasi di Indonesia dan menyuburkan iklim bisnis, sehingga akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang bermunculan.

Diperkirakan bahwa Omnibus Law akan membuka sekitar 46 juta lowongan pekerjaan begitu disahkan. Tentunya dengan susunan Omnibus Law yang sudah dirancang sedemikian rupa, ini bukanlah hal yang mustahil. Justru, Omnibus Law dinilai sebagai langkah pasti dari pemerintah untuk kembali memulihkan kondisi ekonomi di Indonesia.

  

Pentingnya Peran Investasi dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kala Pandemi


Pertumbuhan ekonomi biasanya selalu dikaitkan dengan iklim bisnis yang subur. Namun nyatanya, hal ini juga tidak luput dari peran investasi dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Bila dilihat lebih dalam lagi, sebenarnya investasi sendiri merupakan akar dari segala upaya demi memulihkan dan menumbuhkan perekonomian di Indonesia, apalagi di tangah pandemi.

Apabila ingin memprediksi atau menganalisis kondisi ekonomi Indonesia, baik di tahun 2020 maupun di tahun 2021, maka hal yang perlu diketahui adalah angka pertumbuhan ekonomi terkini, peran investasi, serta upaya yang sudah dilakukan pemerintah. Berikut ulasan lengkapnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat

Bank Dunia yang baru saja merilis prediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, yakni minus 2% - minus 1,6% year on year, pun juga menjadi bukti bahwa keterpurukan ekonomi Indonesia mencapai titik terendah selama dua dekade terakhir. Jika melihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal I dan kuartal II, bisa dilihat bahwa angka pertumbuhannya masih berada dalam level minus.

Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri mencapai minus 5,32% di kuartal II dan diperkirakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pertumbuhan ekonomi akan naik mencapai minus 2,9% - minus 1%. Data ini menandakan Indonesia sudah dipastikan akan masuk ke jurang resesi. Meski begitu, pemerintah Indonesia masih optimis, melihat dari data-data yang sudah didapat di kuartal I dan II, bahwa akan ada pertumbuhan ekonomi yang positif menjelang Oktober sampai akhir tahun.

Upaya menghitung kondisi ekonomi Indonesia ini tidak luput dari tiga komponen penting, yakni konsumsi rumah tangga, sektor bisnis untuk investasi, serta sektor luar negeri untuk ekspor-impor.

Investasi berpengaruh terhadap PDB

Dari tiga komponen yang disebutkan sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa ketiganya saling berhubungan. Apabila ada penurunan dari salah satu komponen, maka akan langsung berimbas kepada dua komponen lainnya. Inilah yang membuktikan peran investasi dalam pemulihan ekonomi Indonesia, terutama di tengah pandemi sekarang ini.

Pendapatan nasional atau PDB sangat erat kaitannya dengan investasi. Investasi berupa penanaman modal yang meningkat akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat, kemudian juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Sepanjang semester I tahun 2020, BKPM mencatat bahwa sudah ada realisasi investasi sebesar Rp402,6 triliun yang mencakup 49,3% dari target realisasi di tahun 2020. Ini merupakan kabar baik, mengingat kondisi yang kurang kondusif akibat pandemi. Melihat angka ini, BKPM pun optimis bahwa Indonesia mampu memenuhi target realisasi investasi 2020.

Lantas, bagaimana peran investasi dalam pemulihan ekonomi secara mendetail? Pertama, investasi ini memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara. PDB yang naik akan mendukung upaya pembangunan dari pemerintah, sementara pemerintah pun akan lebih giat membangun infrastruktur guna menyokong dan menarik investor.

Kedua, investasi ini juga akan menumbuhkan iklim bisnis. Semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Seperti UMKM, alat kesehatan, dan perumahan yang menjadi beberapa sektor bisnis yang tumbuh di masa pandemi ini. Ketiga, banyaknya bisnis yang bermunculan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, yang mana secara jelas akan mendukung pertumbuhan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga.

Upaya yang sudah dilakukan pemerintah

Sebenarnya ada begitu banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi, terlebih mendorong peran investasi dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Salah satunya yang paling santer adalah peresmian tol Manado - Bitung yang akan semakin menyuburkan prospek investasi serta pariwisata di wilayah Sulawesi Utara.

Kemudian, pemerintah juga telah memberikan berbagai kebijakan yang semakin memudahkan jalannya investasi di Indonesia, seperti pemberian insentif pajak, bantuan perihal kredit dan penjaminan, pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), pembentukan satgas khusus investasi luar negeri, serta kemudahan proses pengajuan izin usaha dan investasi oleh BKPM.

Harapannya adalah Indonesia mampu mengoptimalkan peran investasi dalam pemulihan ekonomi dengan rekonstruksi investasi padat karya serta bermitra dengan para pelaku bisnis, termasuk UMKM. Bisa dikatakan, fokus pemerintah Indonesia sendiri bukan hanya memulihkan ekonomi Indonesia, namun juga memastikan ekonomi Indonesia tetap maju di tahun-tahun mendatang melalui kuatnya pondasi investasi.

  

RUU Cipta Kerja Membawa Dampak Positif Bagi Perekonomian Indonesia


RUU Cipta Kerja menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Namun demikian perumusan Omnibus Law pada pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin ini diyakini dapat membawa hal positif. Undang-undang ini akan mendorong perbaikan kondisi iklim penanaman modal melalui investasi di Indonesia ke arah yang lebih baik. Bagaimana RUU ini akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia kedepannya? Bagaimana pula reaksi masyarakat akan RUU tersebut?

Kesadaran masyarakat akan dampak positif RUU Cipta Kerja

Beberapa waktu lalu masyarakat telah menunjukkan berbagai reaksi terhadap RUU Cipta Kerja. Dari hasil survei Charta Politika yang dilakukan selama tanggal 6-12 Juli 2020, sebesar 55.5% responden menyatakan bahwa mereka setuju dengan pengesahan RUU tersebut di Indonesia. Survei ini melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak dari 195.638 responden yang sebelumnya pernah mengikuti survei tatap muka langsung selama dua tahun terakhir.

Dari survei tersebut sebanyak 47,3% responden menyebutkan pernah mendengar mengenai RUU Cipta Kerja namun tidak terlalu memahami. Sementara 13,3% lainnya menyatakan pernah mendengar dan memahami. Dari 13,3% ini, 55,5%-nya menyatakan setuju akan RUU tersebut. Lebih lanjut, 60,5% dari responden yang setuju akan pengesahan RUU memberikan alasan mengapa mereka setuju terhadap opsi pengesahan tersebut, yakni karena RUU diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi positif setelah adanya pandemi.

RUU Cipta Kerja membuka lapangan pekerjaan baru

Salah satu pembahasan yang tercantum di dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah terkait kemudahan investasi di Indonesia demi mendukung pertumbuhan usaha dan bisnis. RUU diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk membuka usaha serta investasi yang implikasinya adalah dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur mengenai ketenagakerjaan. RUU ini membahas mengenai aturan jam kerja, pesangon, upah, serta mekanisme pekerja kontrak yang ditujukan untuk dapat meningkatkan kepastian dan kualitas pekerja di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan RUU tersebut dapat menjadi solusi masalah pengangguran serta angkatan kerja baru yang belum mendapatkan kesempatan bekerja.

RUU Cipta Kerja mempermudah masuknya investasi

Selain penyerapan tenaga kerja dan kemudahan dalam mendirikan badan usaha maupun perusahaan, RUU Cipta Kerja juga memiliki tujuan positif lainnya untuk mempermudah peningkatan investasi di Indonesia. Dalam hal ini, target investasinya bukan hanya dari Penanaman Modal Asing (PMA) saja, tetapi juga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

RUU akan mengatur ulang kebijakan-kebijakan yang sebelumnya dinilai menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang semakin kuat sehingga dapat menjadi salah satu dari empat kekuatan ekonomi dunia pada 2030-2035. Deregulasi peraturan dan kebijakan terdahulu diharapkan dapat menciptakan iklim penanaman modal yang lebih mudah dan ramah.

Perwujudan dari peraturan dalam RUU Cipta Kerja terkait investasi di Indonesia salah satunya adalah penyederhanaan proses perizinan investasi menjadi lebih sederhana dan cepat. Seluruh proses terkait perizinan investasi akan diberikan kepastian peraturan dan standar, sehingga implementasi kegiatan penanaman modal tidak lagi memakan waktu yang panjang dan bertele-tele.

RUU Cipta Kerja merupakan kebijakan yang dapat menguntungkan masyarakat pada khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Proses perizinan investasi ke Indonesia akan lebih cepat dan mudah sehingga perekonomian diharapkan dapat segera berputar. Investasi yang cepat juga akan mendorong semakin bertumbuhnya usaha-usaha kecil, mikro, maupun menengah untuk menyerap tenaga kerja.

  

Realisasi Investasi Demi Pertumbuhan dan Kelangsungan UMKM


Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membawa kejutan di dunia investasi. Menurut data di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat BKPM, angka tertinggi pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) datang dari pelaku UMKM dengan persentase mencapai 60%. Ini membuktikan bahwa ada potensi besar pertumbuhan UMKM meskipun di tengah masa pandemi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun sangat mendukung UMKM untuk mewujudkan realisasi investasi mereka.

Sinergi BKPM dengan Kemenkop UKM

BKPM tidak sendiri dalam mewujudkan langkah UMKM untuk realisasi investasi. Sinergi dilakukan bersama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). BKPM dan Kemenkop UKM berkomitmen untuk memperkuat kerja sama demi mengurangi dampak pandemi terhadap pelaku UMKM di Indonesia. Langkah yang akan diambil termasuk di antaranya adalah menggandeng pelaku UMKM dalam tiap proyek investasi besar di Indonesia.

BKPM sebagai pengelola pusat perizinan usaha nasional memiliki data pelaku UMKM yang mengajukan izin usaha melalui sistem OSS. Data ini selanjutnya dapat dijadikan bekal bagi BKPM dan Kemenkop UKM untuk menggandeng UMKM agar terlibat dalam proyek investasi besar di Indonesia.

Sebagai bagian dari proses mewujudkan UMKM untuk realisasi investasi, setiap proyek investasi besar yang masuk ke Indonesia harus bekerja sama dengan UMKM yang telah terdaftar dalam sistem OSS. Dengan adanya bantuan investasi besar ini, diharapkan sebanyak 37 ribu UMKM yang terdaftar di OSS bisa tetap terus tumbuh dan hidup sebagai salah satu sektor perekonomian yang mendukung negara.

Proyek investasi untuk menggandeng UMKM

Dalam proyek perwujudan UMKM untuk realisasi investasi, para investor baik luar maupun dalam negeri diharapkan dapat bekerja sama dengan UMKM maupun pengusaha nasional yang ada di daerah. Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diminta untuk mengikutsertakan UMKM yang telah terdaftar di OSS.

Berdasarkan data UMKM yang terdapat di OSS, BKPM kemudian akan mendorong usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah ini dengan membuka banyak permodalan baru, termasuk salah satunya adalah bekerja sama dengan investor. Di samping itu, ada konsep bisnis baru yang akan disiapkan oleh BKPM dan Kemenkop UKM untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Kedua lembaga ini juga berencana untuk mempermudah izin usaha agar UMKM makin berjaya.

Kondisi UMKM di tengah pandemi

Meskipun sektor usaha lain sedikit kesusahan dalam menjalankan operasional akibat pandemi yang masih terus melanda, namun sebaliknya UMKM justru terus tumbuh. Hal ini terbukti dari sekian banyak usaha yang terdaftar di OSS, 60% di antaranya adalah UMKM. Tentu saja, ini menjadi harapan bagi iklim perekonomian di Indonesia.

Belum lagi nilai investasi UMKM yang diprediksi ada pada angka Rp10-15 juta, serta mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Oleh karenanya, hal ini diyakini bisa jadi pemulihan ekonomi Indonesia pada kuartal III dan IV tahun 2020.

Maka dari itu, BKPM ingin segera UMKM untuk realisasi investasi. Langkah pertama yang ditempuh adalah kerja sama antara PMA dan PMDN dengan UMKM agar usaha-usaha ini mendapatkan pembiayaan untuk terus beroperasi. Di samping itu, BKPM juga akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh UMKM, yaitu penyederhanaan akses perizinan dan akses pembiayaan.

Bisa dibilang saat ini UMKM menjadi penyelamat di tengah banyaknya pekerja yang dirumahkan akibat pandemi. Pertumbuhan UMKM terus naik sehingga menjaga roda perekonomian tetap berputar. Oleh karena itu, langkah UMKM untuk realisasi investasi diambil demi mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. UMKM tidak akan terpuruk dengan bantuan PMA dan PMDN, penyederhanaan izin usaha, serta pembiayaan.

  

BKPM Kini Menangani Keputusan Pemberian Tax Allowance Guna Mempercepat Investasi


Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kini telah mendapatkan mandat langsung untuk bisa memberikan keputusan tax allowance guna mempercepat investasi. Keputusan dan wewenang ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam PMK 96/2020. Seperti apa pelaksanaannya, simak ulasannya berikut ini!

Apa itu tax allowance?

Tax allowance adalah fasilitas insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada para investor. Dalam hal ini, investor yang dimaksud adalah investor yang melakukan penanaman modal (investasi) baru atau perluasan usaha di berbagai bidang usaha maupun di daerah tertentu. Kriteria usaha yang bisa mendapatkan tax allowance sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 adalah memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor; memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau memiliki kandungan lokal yang tinggi.

Efektifitas tax allowance dalam mempercepat investasi

Sebelumnya, kewenangan untuk mengambil keputusan tax allowance adalah Menteri Keuangan. Namun, seiring dengan penerbitan PMK No.96/PMK.010/2020, kewenangan perihal pemberian insentif pajak didelegasikan kepada Kepala BKPM. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemberian fasilitas pajak penghasilan (PPh) untuk penanaman modal di bidang usaha dan daerah tertentu akan dilaksanakan oleh BKPM untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

Penerbitan PMK tersebut merupakan inovasi dalam birokrasi perizinan investasi yang diharapkan memberikan kemudahan kepada investor dengan proses yang lebih cepat. Harapan lain dengan proses perizinan serta pemberian fasilitas investasi melalui satu pintu di BKPM dapat meningkatkan kepastian dan percepatan eksekusi investasi di lapangan.

Menurunnya pergerakan ekonomi di Indonesia menyebabkan semakin meningkatnya pengangguran. Di sinilah peran investasi, yakni untuk membuka lahan pekerjaan baru. Kepala BKPM menegaskan bahwa investasi merupakan motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Efektivitas tax allowance sebagai salah satu inovasi guna mempercepat investasi akan membantu membuka lapangan usaha baru dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, usaha-usaha perlu didorong untuk proses percepatan investasi dengan efektivitas proses tax allowance.

Proses pemberian tax allowance yang lebih praktis

Tax allowance pada pelaksanaannya akan didukung oleh sistem Online Single Submission (OSS) yang telah dimiliki oleh BKPM. OSS ini adalah sistem yang sama untuk para pelaku usaha dan UMKM mengajukan izin resmi usahanya. Nantinya, mulai dari pengajuan tax allowance melalui OSS, verifikasi dokumen pengajuan dan permohonan, hingga ke tahap penerbitan Surat Keputusan (SK) Pemberian Fasilitas dilakukan BKPM.

Karena telah menggunakan sistem digital yang terintegrasi, maka keseluruhan proses pengajuan tax allowance paling lambat akan memakan waktu 5 (lima) hari saja. Namun, tentu saja rentang waktu ini akan terpenuhi apabila syarat dan dokumen pendukung wajib telah lengkap. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha antara lain dokumen realisasi aktiva tetap, surat keterangan fiskal Wajib Pajak, dokumen transaksi hasil produksi, dan dokumen pemeriksaan lapangan.

Apabila pengajuan tax allowance telah disetujui, dalam keputusan akan memuat rincian informasi Penanaman Modal antara lain identitas meliputi nama, alamat, nomor NPWP, detail fasilitas tax allowance, nomor induk berusaha (NIB), izin prinsip, kewajiban dan larangan bagi wajib pajak, waktu mulai berlakunya fasilitas, klasifikasi baku lapangan usaha (KBLI) dan rencana investasi.

Pendelegasian kewenangan tax allowance sebagai inovasi dalam proses perizinan guna mendukung kemudahan berusaha menjadi langkah cerdas untuk mendukung perekonomian Indonesia. Apabila proses perizinan investasi dipermudah, salah satunya dengan percepatan proses pengajuan dan pemberian tax allowance, maka akan banyak investor yang tertarik dan menanamkan modalnya.

  

Pergerakan Investasi dari Data OSS di BKPM selama Pandemi


Dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19 dirasakan oleh berbagai pihak, baik di Indonesia maupun di kancah internasional. Keterbatasan ruang gerak menyebabkan banyak orang harus beradaptasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akibatnya, tidak sedikit pelaku bisnis yang memutuskan untuk menutup bisnis mereka untuk waktu yang belum ditentukan, atau beralih ke platform online untuk berjualan.

Tidak hanya bagi masyarakat, pandemi juga memaksa pemerintah untuk sigap menanggulangi krisis ekonomi akibat pandemi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sistem Online Single Submission (OSS), yang telah diluncurkan sejak Juli 2018, sebagai media bagi pelaku usaha untuk mengurus perizinan usaha secara online tanpa harus bertatap muka.

Fungsi OSS di BKPM dalam memantau pergerakan investasi

Demi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan investasi dalam negeri, BKPM tetap aktif memantau data permohonan perizinan berusaha yang diajukan melalui OSS setiap harinya. Adapun data perizinan berusaha yang terkumpul melalui sistem OSS ditampilkan oleh BKPM Command Center atau popular disebut sebagai Pusat Kopi BKPM (Pusat Komando dan Pengawalan Investasi). Data perizinan yang dipantau BKPM antara lain registrasi perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (IU), dan Izin Operasional Komersil (IOK).

“Dengan adanya Pusat Kopi ini, saya bisa langsung memantau permohonan perizinan melalui OSS secara harian,” ujar Bahlil Lahadalia selaku Kepala BKPM. Tidak hanya itu, Pusat Kopi BKPM ini juga banyak membantu pihak BKPM dalam membuat statistik permohonan perizinan melalui OSS di BKPM setiap harinya, Potensi Investasi Regional, pelacakan status perizinan, pemantauan perizinan yang sedang diproses, serta mengetahui apakah sebuah investasi sudah terealisasi atau belum. Selain itu, Pusat Kopi BKPM juga data menampilkan sentimen media sosial dan digital terhadap BKPM sebagai Lembaga OSS.

Melalui Pusat Kopi BKPM, proses monitoring penyebaran dan pergerakan investasi semakin mudah dan terstruktur. Tentunya, data-data tersebut dapat dijadikan materi evaluasi untuk BKPM merancang kebijakan baru untuk semakin melancarkan realisasi investasi di Indonesia. Sistem OSS di BKPM sendiri menjadi sebuah sarana andalan yang memudahkan investor dalam mengurus perizinan berusaha melalui kanal online yang terintegrasi secara nasional.

Pelaku UKM gerakkan iklim investasi

Tidak sejalan dengan prediksi banyak orang, nyatanya Pusat Kopi BKPM mencatat terjadinya peningkatan jumlah permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS di BKPM selama pandemi COVID-19, yakni sebesar 18,99%. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mendominasi permohonan NIB yang masuk ke dalam sistem OSS di BKPM, terhitung sejak bulan Januari 2020. Hal ini membuktikan bahwa minat pelaku usaha masih tetap psitif dan pandemi ini tidak membawa pengaruh buruk bagi iklim investasi Indonesia, terkhusus semangat masyarakat dalam merintis usaha.

Diungkap oleh Tina Talisa selaku Juru Bicara BKPM, jumlah pengajuan izin usaha UKM tetap konsisten di angka 30.000 sejak bulan Januari hingga Juni 2020. Dari total 57.000 pengajuan NIB, sekitar 37.000 di antaranya diajukan oleh pelaku UKM. “BKPM terus berkomitmen membantu pengusaha UKM dari sisi kemudahan perizinan. Seluruh izin usaha dari 22 kementerian/lembaga telah dilimpahkan ke BKPM. Oleh karena itu, kita kawal agar pelaksanaannya juga lancar,” ujar Tina.

Jenis UKM yang berkontribusi

Bila biasanya sektor perdagangan mendominasi total jumlah pengajuan izin usaha, beda halnya dengan kondisi di tengah pandemi ini. BKPM melihat adanya pertumbuhan signifikan di sektor makanan dan alat kesehatan, berdasarkan jumlah pengajuan IOK yang tercatat dalam sistem OSS di BKPM. Hal ini tidak mengherankan mengingat kini masyarakat cenderung untuk fokus dalam memenuhi kebutuhan dasar dibandingkan tersier.

Melalui data tersebut, bisa disimpulkan bahwa para pelaku usaha di Indonesia semakin pintar dan gesit dalam memanfaatkan potensi pasar yang ada. Semakin banyak demand akan makanan dan alat kesehatan seperti masker, APD, hand sanitizer, dan obat-obatan bisa dipastikan menjadi katalisator dari kemajuan pergerakan investasi, khususnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Walaupun pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 9,2%, hal tersebut tidak memutuskan optimisme BKPM terkait pergerakan investasi di Indonesia. Tercatat bahwa PMDN mengalami peningkatan sebesar 29,3%, dari Rp87,2 triliun menjadi Rp112,7 triliun. Angka ini diprediksi akan terus meningkat, mengingat kini Indonesia tengah memasuki era new normal. Ditambah lagi, kesiapan BKPM dalam membantu para pelaku usaha sekaligus investor dalam menjalankan aktivitas bisnis dan investasi di Indonesia melalui sistem OSS di BKPM.

  

Relokasi Investasi dari Tiongkok ke Indonesia


Pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang bagi para investor untuk tetap melakukan investasi. Mereka justru semakin terdorong untuk melakukan relokasi. Sejak tahun lalu, banyak perusahaan yang memutuskan untuk memindahkan pabrik mereka dari Tiongkok ke wilayah Asia Tenggara.

Faktor utama dilakukannya relokasi adalah besarnya bea impor yang ditetapkan oleh Amerika Serikat akibat perang dagang negara tersebut dengan Tiongkok. Perang dagang ini ternyata membawa dampak positif bagi investasi Indonesia. Tidak hanya berpindah dari Tiongkok saja, beberapa perusahaan ini juga memutuskan untuk menutup pusat produksi di negara lainnya, seperti Malaysia dan Jepang.

Tujuan relokasi investasi

Relokasi investasi ke Indonesia semakin menarik hati investor asing karena pandemi COVID-19 awalnya berpusat di Tiongkok. Pemerintah Indonesia sendiri sudah berbenah diri dari kejadian di tahun lalu, dimana 33 perusahaan asing yang hengkang dari Tiongkok lebih memilih untuk melakukan relokasi investasi di negara pesaing, seperti Vietnam dan Thailand.

Keberhasilan relokasi investasi ke Indonesia ini akan berdampak positif terhadap kondisi ekonomi negara. Tidak hanya karena semakin besar realisasi investasi yang ada, tetapi juga secara langsung membuka lapangan kerja. Negara Indonesia sendiri menjadi lokasi yang strategis bagi para investor, mengingat kedekatannya dengan pasar Asia dan Australia. Selain itu, investor asing juga menganggap Indonesia sebagai negara dengan potensi pertumbuhan pasar yang besar.

Tiga tugas khusus satgas relokasi

Indonesia masuk ke dalam daftar 10 negara investasi terbaik di tahun 2020, lengkap dengan kekayaan sumber daya alam dan potensi pasar yang besar. Untuk dapat menarik lebih banyak investor asing dan memfasilitasi relokasi investasi ke Indonesia, Presiden Joko Widodo memerintahkan BKPM untuk melayani investor dari awal proses perizinan hingga tahap konstruksi dan selanjutnya produksi.

Kepala BKPM mengungkapkan telah dibentuk tim satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani segala urusan terkait relokasi investasi ke Indonesia. Satgas ini bekerja langsung sesuai dengan arahan Kepala BKPM. Satgas khusus relokasi ini diberikan 3 mandat utama yang bertujuan untuk menarik lebih banyak relokasi investasi secara intensif.

Ketiga mandat tersebut meliputi pendeteksian perusahaan yang akan relokasi, pengecekan fasilitas bagi investor dari negara, dan membuat keputusan ketika bernegosiasi. Satgas tersebut akan menuntun para investor asing untuk mengurus perizinan usaha, dimulai dari kementerian hingga level pemerintah daerah.

Ditilik dari negara tetangga Vietnam yang juga menjadi pesaing utama Indonesia dalam mengukuhkan relokasi investasi tersebut, Indonesia juga mulai mempertimbangkan penyusunan regulasi investasi yang lebih mudah, pemberlakuan biaya ekspor yang lebih terjangkau, dan kesiapan infrastruktur serta lahan untuk pembangunan pabrik.

Perusahaan yang direlokasi

Hingga kini, sebanyak tujuh perusahaan asing sudah dipastikan akan melakukan relokasi investasi ke Indonesia. Beberapa di antaranya berasal dari Jepang yang menjadi negara dengan total investasi terbesar ke-4 di Indonesia pada kuartal kedua 2020, yaitu sebesar USD 608,7 juta. Selanjutnya Korea Selatan pada peringkat ke-5 dengan nilai investasi sebesar USD 552,6 juta; Amerika Serikat yang menjadi negara dengan total investasi terbesar ke-8 dengan nilai investasi sebesar USD 87 juta, serta Taiwan peringkat ke-9 dengan total investasi sebesar USD 77,3 juta. Total nilai investasi dari ketujuh perusahaan tersebut mencapai USD 850 juta atau sekitar Rp 11,9 triliun dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang.

Adapun tujuh perusahaan yang direlokasi ke Indonesia adalah:

  1. Alpan Lighting (PT CDS Asia), perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di industri lampu bertenaga surya;
  2. Sagami Electric (PT Sagami Indonesia), perusahaan industri komponen elektronika dari Jepang;
  3. Denso (PT Denso Indonesia), perusahaan industri suku cadang kendaraan bermotor dari Jepang;
  4. Panasonic (PT Panasonic Manufacturing Indonesia), perusahaan industri barang elektronik dari Jepang;
  5. Meiloon (PT Meiloon Technology Indonesia), perusahaan Taiwan yang bergerak di industri produk elektronik, seperti speaker, audio dan video. PT MTI ini sudah melakukan groundbreaking di SUbang, Jawa Barat pada tanggal 21 Juli 2020;
  6. Kenda Tire (PT Kenda Rubber Indonesia), produsen ban dari Taiwan;
  7. LG Electronics (PT LG Electronics Indonesia), perusahaan industri perlengkapan elektronik dari Korea Selatan.

Terlepas dari ketujuh perusahaan yang melakukan relokasi investasi ke Indonesia, BKPM mencatat ada 17 investor potensial lain sebesar USD 37 miliar yang juga tertarik untuk memindahkan pabrik mereka ke Indonesia. BKPM juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus membantu realisasi investasi PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) yang tetap dijalankan di tengah pandemi, mulai dari perizinan, penyediaan bahan baku, hingga lahan pabrik telah ditangani oleh pihak BKPM secara langsung.

Lee Young Tack selaku Presiden Hyundai Asia Pacific bahkan mengucapkan rasa terima kasihnya secara langsung kepada Pemerintah Indonesia dan BKPM karena dengan segala bantuan yang diberikan, HMMI masih dapat beroperasi di tengah pandemi COVID-19. Tidak lupa Lee juga meminta dukungan kepada pemerintah daerah agar dapat mendukung investasi Hyundai.

Keberhasilan BKPM dan pemerintah dalam melakukan pengawalan investasi HMMI di tengah pandemi ini menjadi bukti nyata akan kemampuan Indonesia dalam menyokong perkembangan bisnis para investor asing.

  

Kemudahan Investasi dan Strategi Memulihkan Investasi di Indonesia


Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 menjadi hambatan besar bagi kegiatan perekonomian di Indonesia. Sektor investasi juga tidak luput dari dampak buruk diakibatkan oleh pandemi ini. Semakin banyak negara yang berada di ujung jurang resesi, salah satunya seperti negara Singapura.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 terhadap investasi di Indonesia bersifat sistemik. Meski begitu, BKPM telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga serta memulihkan iklim investasi ditengah pandemi COVID-19.

Iklim dan kemudahan investasi di Indonesia

Dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini dirasakan hampir di seluruh sektor. BKPM sebagai institusi pemerintah turut melakukan upaya-upaya untuk menjaga iklim investasi salah satunya adalah mempermudah proses perizinan usaha terutama bagi bisnis di sektor kesehatan, hal ini dilakukan untuk merespon pesatnya minat pelaku usaha yang tinggi dalam pengajuan izin kesehatan di masa pandemi ini

Di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19, realisasi investasi di Indonesia pada semester I 2020 masih menunjukkan tren positif. BKPM melaporkan pada periode semester I 2020 realisasi investasinya mencapai 402,6 triliun, naik 1,8% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nilai realisasi investasi semester I 2020 mencapai 46,2% dari target investasi 2020 sebesar Rp871,2 triliun.

Pertumbuhan ekonomi akan pulih di 2021

Masih belum diketahui kapan pandemi COVID-19 akan berakhir, apalagi mengingat bahwa vaksin untuk virus corona masih dalam tahap pengembangan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, mengungkapkan bahwa ekonomi dunia baru bisa pulih bertahun-tahun setelah pandemi berakhir. Hal ini dikarenakan banyaknya bisnis yang gulung tikar dan PHK massal yang juga berimbas pada investasi.

Kondisi pandemi yang tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya menyebabkan BKPM untuk mengambil langkah penyesuaian. Dimulai dengan kemudahan proses perizinan usaha, pemberian insentif bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi, hingga memfasilitasi relokasi investasi negara lain yang telah hengkang dari Tiongkok.

Perlahan namun pasti, Indonesia berhasil meyakinkan 7 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan relokasi investasi di Indonesia saat COVID-19, beberapa di antaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Dari relokasi ini akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja dan membuka lebar gerbang bagi Indonesia untuk kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021.

Fokus ke proyek investasi mangkrak dan investasi besar

Berpikir maju ke depan, BKPM telah menetapkan target realisasi investasi di Indonesia untuk tahun mendatang, yakni sebesar Rp858.5 triliun. Fokus utama dari BKPM adalah untuk memulihkan perekonomian Indonesia di tahun 2021. Untuk dapat mencapai target tersebut, BKPM sudah menyiapkan 6 program utama untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia saat COVID-19.

Salah satunya adalah untuk segera melaksanakan investasi yang sebelumnya terhenti dan investasi berskala besar. Dalam upaya ini, BKPM mengubah sudut pandang mereka dengan mendatangi investor dan memfasilitasi mereka hingga investasi tersebut dapat direalisasikan. Sepanjang semester I 2020 BKPM telah menuntaskan 58% investasi mangkrak senilai Rp 410 triliun dari total Rp 708 triliun. Investasi mangkrak tersebut berasal dari 11 perusahaan yang selama ini mengalami kendala dalam merealisasikan investasinya.

Menurunnya pergerakan ekonomi di Indonesia menyebabkan semakin meningkatnya pengangguran. Di sinilah peran investasi, yakni untuk membuka lahan pekerjaan baru. Fasilitasi relokasi investasi asing sebagaimana yang sudah diungkapkan sebelumnya juga masuk ke dalam 6 program utama ini. Kepala BKPM menegaskan bahwa investasi merupakan motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan eksekusi proyek investasi mangkrak dan berskala besar, BKPM pun mengimplementasi debottlenecking dan aftercare investasi melalui proses pendampingan investor. Bahlil mengungkapkan bahwa BKPM telah menyiapkan satgas khusus untuk menarik lebih banyak investor asing, terutama mereka yang sudah hengkang dari Tiongkok.

Peta potensi daerah

Tidak kalah penting dari program utama lainnya, BKPM bersama dengan BAPPENAS akan membuat peta potensi investasi daerah yang diharapkan mampu menjadi bahan bagi perwakilan Indonesia di luar negeri untuk lebih efektif dalam memasarkan investasi Indonesia kepada investor asing.

Melengkapi 6 program utama ini, BKPM juga berharap untuk memperpanjang daftar positif investasi, terkecuali bagi UMKM. Selebihnya, BKPM berupaya untuk mengintegrasikan regulasi yang ada demi memudahkan investor dalam melakukan investasi di Indonesia saat COVID-19. Nantinya, seluruh aplikasi perizinan yang terkait akan diintegrasikan baik yang berada dalam level pusat maupun regional.

  

IA-CEPA Pacu Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Australia


Negara Australia selama bertahun-tahun telah menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Banyak turis Australia yang mengunjungi destinasi wisata di Indonesia, begitu pula sebaliknya. Hal ini juga terlihat dalam segi hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia. Lebih lanjut, untuk mengukuhkan hubungan sekaligus meningkatkan perekonomian di kedua negara, Indonesia dan Australia sepakat untuk membentuk sebuah perjanjian berupa IA-CEPA.

Bukan tanpa alasan, pembentukan kesepakatan IA-CEPA menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi pasar yang menguntungkan bagi investor Australia, begitu pula sebaliknya. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, kini akhirnya IA-CEPA telah resmi diberlakukan. Perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia dan Australia ini mencakup beberapa hal yang tentunya diharapkan dapat memperkuat poros ekonomi Tanah Air.

Apa itu IA-CEPA

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) merupakan sebuah bentuk kerja sama antara Indonesia dan Australia. Kerjasama di bidang ekonomi ini dituangkan ke dalam perjanjian dengan maksud menjadikan kedua negara tersebut sebagai Economic Powerhouse. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh kedua negara sejak Maret 2019 dan telah melalui proses ratifikasi.

IA-CEPA terlebih dahulu diratifikasi oleh Australia pada tanggal 26 November 2019 yang diikuti oleh Indonesia yang meratifikasi perjanjian tersebut. Kemudian di tanggal 28 Februari 2020, ratifikasi ini ditindaklanjuti dengan penerbitan UU No. 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Australia.

Setelah menjalani 10 bulan proses ratifikasi, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto dan Menteri Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata Australia Simon Birmingham sepakat untuk memberlakukan IA-CEPA di tanggal 5 Juli 2020. Agus Suparmanto juga mengatakan bahwa melalui pertemuan virtualnya bersama Simon Birmingham, mereka sepakat bahwa implementasi IA-CEPA penting untuk dilakukan sesegera mungkin agar dapat membantu memulihkan perekonomian setelah terpaan pandemi COVID-19 di kedua negara.

Apa saja kebijakan yang termasuk dalam IA-CEPA? Perjanjian bilateral ini mencakup perdagangan ekspor impor, ketenagakerjaan, telekomunikasi, investasi, dan perdagangan elektronik. Contohnya adalah tarif bea cukai 0% untuk ekspor produk ke Australia, pendidikan vokasional, dan program magang untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.

Peluang peningkatan arus investasi

Perjanjian IA-CEPA diharapkan semakin mempermudah aktivitas investasi, baik bagi investor asal Indonesia yang ingin melakukan ekspansi maupun investor Australia yang tertarik untuk menanamkan modal di perusahaan Indonesia. Selama ini, Indonesia menduduki peringkat 12 sebagai negara tujuan investasi Australia. Terbentuknya IA-CEPA diharapkan mampu menjadi dorongan bagi Indonesia untuk melesat masuk ke top 10 negara tujuan investasi Australia.

IA-CEPA menjadi perlindungan dan fasilitas investasi bagi investor di kedua negara ini terutama di sektor infrastruktur, energi, pariwisata, pengolahan makanan, pendidikan tinggi, dan pengembangan teknologi. Pemberlakuan IA-CEPA pada bulan Juli ini menjadi angin segar bagi tingkat investasi di Indonesia yang mengalami penurunan dikarenakan pandemi COVID-19.

Fokus Indonesia atas IA-CEPA

Sebelum IA-CEPA resmi diberlakukan, Indonesia telah menyusun teknis pelaksanaan agar ke depannya implementasi IA-CEPA dapat berjalan lancar serta meminimalisir hambatan yang mungkin. Hal ini diungkapkan oleh Iman Pambagyo selaku Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional yang turut menyusun peraturan untuk penurunan tarif dan penerbitan surat keterangan asal (SKA). Sosialisasi mengenai IA-CEPA juga tengah dilakukan kepada seluruh jajaran Kantor Kepabeanan dan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dan pemerintah daerah.

Dengan peniadaan tarif bea cukai, IA-CEPA dapat menjadi katalis peningkatan ekspor produk Indonesia ke pasar Australia, seperti produk otomotif, tekstil, kayu, karet, elektronik, mesin, makanan dan minuman, serta pengembangan industri kreatif. Di luar perdagangan, Australia juga menyiapkan 200 visa magang di berbagai sektor prioritas, mulai dari pendidikan hingga teknologi informasi.

IA-CEPA menjadi jembatan antara Indonesia dan Australia, di mana kedua negara ini dapat saling memanfaatkan keunggulan satu sama lain untuk meningkatkan produktivitas serta meminimalisir biaya operasional. Sebagai contoh di sektor makanan dan minuman, Indonesia dapat menggunakan bahan pangan yang diimpor dari Australia dengan harga yang lebih terjangkau dan produk olahan tersebut dapat dijual kembali dengan harga bersaing di Australia.

  

Kemudahan Investasi Saat Pandemi Melalui Regulasi


Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) terus berupaya memulihkan perekonomian Indonesia akibat dampak pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai. Pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha terpuruk. Akan tetapi, BPKM sendiri melihat adanya peluang baru di mana beberapa sektor mengalami kenaikan yang signifikan. Melihat kondisi tersebut, diterbitkanlah Keputusan Kepala BPKM No. 86 Tahun 2020 tentang Pemberian Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Bidang Usaha Tertentu Terkait Penanganan Wabah COVID-19.

Kemudahan Perizinan

Dalam upaya meningkatkan realisasi investasi di Indonesia selama pandemi, ada beberapa strategi yang sudah diterapkan oleh BPKM. Beberapa di antaranya seperti proses perizinan yang dipercepat dan tersedia dalam sistem online. Terhitung sejak awal tahun, jumlah pemohon Izin Operasional Komersial (IOK) mengalami peningkatan.

Di periode bulan April, IOK yang sudah masuk ke dalam data Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BPKM / BKPM Command Center mencapai 23.487 atau naik 26,5% dari periode sebelumnya. “Kami bahkan mengeluarkan sekitar 4.000 sampai 5.000 Izin Usaha per hari. Adanya pandemi bukan berarti pengusaha mengurungkan niatnya untuk mengurus perizinan,” ungkap Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.

Menurut beliau, BPKM sudah memberikan fasilitas dan kemudahan untuk mengurus perizinan berusaha. Saat ini juga sudah tersedia sistem Online Single Submission (OSS) sehingga para pelaku usaha tidak perlu mengunjungi kantor BPKM.

OSS ini juga membantu para pelaku usaha untuk berhubungan dengan stakeholders, menyimpan data perizinan yang sudah diperoleh, melaporkan isu terkait izin, dan masih banyak lagi. Bahlil melihat bahwa masa pandemi ini menjadi momen penting bagi para pelaku usaha untuk fokus dalam mengurus keperluan internal, seperti mengurus segala bentuk perizinan yang dibutuhkan.

Meningkatkan Arus Investasi

Strategi untuk memudahkan proses perizinan berusaha selama masa pandemi diatur dalam Keputusan Kepala BPKM No. 86 Tahun 2020. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2020 hingga masa COVID-19 dinyatakan berakhir. Dalam surat keputusan tersebut, BPKM memutuskan untuk memberikan kemudahan perizinan usaha berupa:

  • pengurangan dan/atau keringanan persyaratan perizinan berusaha;
  • percepatan proses perizinan berusaha;
  • layanan berbantuan secara khusus.

Bidang usaha yang berhak untuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha selama masa pandemi ini adalah industri alat kesehatan dan industri kefarmasian.

“Pemohon IOK Kementerian Kesehatan tetap menjadi yang tertinggi sejak pandemi COVID-19,” ujar Bahlil. Tercatat bahwa ada 5.444 pemohon IOK pada bulan April 2020, disusul Kementerian Perdagangan sebanyak 2.718, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 2.535, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebanyak 1.793, dan Kementerian Perhubungan sebanyak 1.158 pemohon.

BPKM menjadikan kemudahan investasi saat pandemi menjadi prioritas utama. Bahlil mengungkapkan bahwa produsen dan distributor alat kesehatan serta impor bahan baku menjadi fokus BPKM dalam menambah suplai alat kesehatan di tengah pandemi sekaligus meningkatkan kegiatan investasi di Indonesia. Selain itu, BPKM juga membantu perusahaan-perusahaan alat kesehatan yang sudah ada di Indonesia, termasuk juga perusahaan multinasional.

BPKM akan membantu produsen dan distributor agar mendapatkan kemudahan dalam menyalurkan alat medis seperti APD yang semakin langka karena keterbatasan bahan dasar. Para investor dan pemilik usaha tentunya mengapresiasi kesigapan BPKM dalam mempermudah perizinan kesehatan dan kendala impor bahan baku. “Investor lain yang memproduksi ALKES juga akan kami perintahkan begitu. Kalau ada hambatan, laporkan saja ke BPKM. Kita bantu secepatnya,” kata Bahlil mengenai penanganan sektor usaha alat kesehatan sebagai upaya memberi kemudahan investasi saat pandemi.

Ringkasan kebijakan

Peningkatan yang signifikan terkait perizinan berusaha dimulai sejak awal diberlakukannya Keputusan Kepala BPKM No. 86 Tahun 2020 tentang Pemberian Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Bidang Usaha Tertentu Terkait Penanganan Wabah COVID-19. Meskipun realisasi investasi di triwulan pertama tahun 2020 tidak sekuat tahun sebelumnya tetapi BPKM tetap optimis bahwa investasi akan terus meningkat dan kembali stabil di masa pandemi ini dengan adanya kemudahan dalam mengurus perizinan.

Secara garis besar, kemudahan investasi saat pandemi ini dapat terwujud dengan adanya pengurangan persyaratan perizinan usaha, adanya percepatan proses perizinan, dan layanan bantuan khusus bagi badan usaha yang bergerak di industri alat kesehatan dan industri kefarmasian. Diharapkan kebijakan ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus berkreasi dan berinovasi. “Saya mengajak para anak muda Indonesia, ayo jadi pengusaha agar bisa menaikkan penanaman modal dalam negeri.”

  

Panduan Cara Mengisi LKPM Online


Laporan Kegiatan Penanaman Modal merupakan sebuah laporan yang wajib disampaikan secara berkala oleh penanam modal untuk menginformasikan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalan yang dihadapi Pelaku Usaha. Setiap pelaku usaha diwajibkan untuk menyampaikan LKPM, dan penyampaian LKPM mengacu pada data dan/atau perubahan data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem OSS sesuai dengan periode berjalan. Kriteria pengecualian untuk pelaku usaha yang tidak perlu menyampaikan LPKM adalah perusahaan dengan nilai investasi <500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), perusahaan di sektor keuangan, asuransi, perbankan, dan migas, serta perusahaan yang izinnya sudah tidak aktif.

LKPM disampaikan setiap triwulan dan bisa dilakukan secara online. Tidak perlu repot, Anda dapat mengikuti panduan lengkap berikut mengenai persyaratan dan cara mengisi LKPM Online dengan benar.

Persyaratan penggunaan aplikasi LKPM Online

Sebelum melihat cara mengisi LKPM Online, maka pelaku usaha harus mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) di laman OSS. Setelah itu, pelaku usaha harus memiliki hak akses yang akan dikirimkan via email oleh pihak BKPM. Hak akses ini berupa username dan password, keduanya bisa didapatkan melalui pendaftaran di laman resmi LKPM online. Apabila pelaku usaha sudah memiliki hak akses untuk sistem pelayanan perizinan online (SPIPISE Online), maka bisa menggunakan hak akses yang sama.

Di laman LKPM Online, silakan mengklik “Pendaftaran Hak Akses untuk Perusahaan PMA/PMDN” dan isi data perusahaan. Setelah itu, klik tombol “Daftar” dan lengkapi kolom-kolom yang kosong serta upload dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yakni akta terbaru beserta pengesahannya, surat kuasa penunjukkan penanggung jawab LKPM dari Direksi Perusahaan (apabila penanggung jawab LKPM bukan Direksi Perusahaan), KTP, atau paspor pemberi dan penerima kuasa. Data akan diproses dan pelaku usaha akan menerima notifikasi via email.

Cara pengisian LKPM Online

Jika pelaku usaha sudah menerima hak akses berupa username dan password, pelaku usaha sudah bisa masuk kembali dan login di laman LKPM online. Di sini, pelaku usaha dapat mengecek kembali LKPM yang sudah pernah dilaporkan dan membuat LKPM baru. Pelaporan LKPM sendiri dibagi menjadi 2 (dua) tahap yang bergantung pada jenis izin yang sudah dimiliki.

Bagi perusahaan yang belum memiliki Izin Usaha, maka perlu memilih tahap konstruksi. Sementara perusahaan yang sudah memiliki Izin Usaha, bisa memilih tahap produksi.

Berikut cara mengisi LKPM Online untuk kedua tahap tersebut.

LKPM Tahap Konstruksi dan Produksi

Perusahaan yang melaporkan LKPM tahap konstruksi adalah perusahaan yang belum melakukan produksi komersial. Pada tahap ini perusahaan masih dalam proses membangun, mempersiapkan kebutuhan fisik perusahaan.

Tahap produksi ini diperuntukkan bagi perusahaan yang sudah siap untuk menjual hasil produksinya ke pasaran. Sebelum memulai tahap produksi, perusahaan wajib mengisi Formulir Pernyataan Siap Berproduksi Komersial di sisi kiri dashboard pada laman LKPM online. Silahkan diisi data pelaku usaha dan perusahaan.

Berikut cara pengisian LKPM Online untuk Tahap Konstruksi dan Tahap Produksi.

  1. Daftar Perizinan
    Klik “Tambah LKPM Baru” dan cek kembali informasi perusahaan. Di sini, pelaku usaha tidak perlu menginput data baru, pilih bidang usaha dan lokasi proyek yang LKPM-nya akan dilaporkan apabila terdapat lebih dari satu pilihan yang tersedia.

  2. Realisasi Investasi
    Dalam tahap ini, pelaku usaha hanya perlu mengisi tambahan investasi, sementara total akan diakumulasikan secara otomatis. Modal tetap mencakup nilai perolehan pembelian tanah, gedung, mesin, perlengkapan penunjang, dan suku cadang, tidak lupa juga upah tenaga kerja.

    Untuk tahap konstruksi, modal kerja bisa dikosongkan saja karena masih sulit untuk mengestimasi modal yang diperlukan untuk satu turnover operasional. Isi sekali saja ketika perusahaan sudah siap berproduksi komersial.

    Untuk tahap produksi, modal kerja diisi dengan kenaikan gaji karyawan, tambahan upah tenaga kerja, pajak, retribusi, bahan bakar, bahan baku, pembelian barang yang didagangkan, serta lainnya yang sejenis.

  3. Realisasi Impor Barang dan Bahan sesuai API-P/API-U (Tahap Produksi) Hanya diisi jika ada pembelian barang impor.

  4. Sumber Pembiayaan
    Input jumlah pembiayaan tambahan selama masa pelaporan.
    Isi sesuai dengan jenis modal. Modal usaha merupakan modal yang dimiliki dan dialokasikan untuk proyek, laba ditanam kembali merupakan laba yang ditahan dan dipakai untuk proyek, sementara modal pinjaman adalah modal lain yang tidak bersumber dari kas perusahaan.

  5. Penggunaan Tenaga Kerja Perusahaan
    Isi dengan jumlah tenaga kerja tambahan selama masa pelaporan. Tidak sama dengan jumlah atau total tenaga kerja yang ada di perusahaan.

  6. Realisasi Mesin dan Peralatan
    Isi apabila ada pembelian mesin dan peralatan selama masa periode, apakah termasuk Pembelian Dalam Negeri atau Pembelian Luar Negeri. Ingatlah bahwa kolom pada step ini harus sama dengan kolom Mesin/Peralatan dan Suku Cadang di step Realisasi Investasi.

  7. Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan
    Bisa diisi bila perusahaan mengalami permasalahan atau dikosongkan bila tidak ada informasi terkait.

  8. Produksi Barang/Jasa dan Pemasaran (Tahap Produksi)
    Pelaku usaha perlu mengisi persentase barang produksi yang diekspor (isi angka nol bila tidak ada), jumlah realisasi produksi selama masa pelaporan, dan jumlah nilai ekspor barang produksi (dalam US$).

  9. Staf Penanggung Jawab LKPM dari Perusahaan
    Pada bagian ini wajib diisi dengan data Staf perusahaan yang bisa dihubungi dan dapat memberikan penjelasan mengenai data yang diinput di LKPM online. Staf ini tidak harus masuk dalam jajaran Direksi Perusahaan.

Periksa kembali segala data yang sudah diinput, jangan sampai ada kolom yang tertinggal atau error dalam pengetikan. Klik “Kirim LKPM” dan pengajuan pun akan segera diproses.

  

Cara Mengurus TKA Secara Online


Indonesia adalah negara dengan potensi luar biasa yang menjadikannya pantas masuk ke dalam peringkat sepuluh besar negara industri di dunia dan merupakan salah satu negara industri terbesar di Asia Tenggara. Setiap tahunnya, ribuan Tenaga Kerja Asing (TKA) datang ke Indonesia. Data ini diambil berdasarkan dokumen dan izin yang dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan pemberi kerja.

Sebelumnya, cara untuk mengurus TKA dilakukan dengan proses yang rumit. Namun, sekarang pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, mulai memberlakukan cara untuk mengurus TKA yang lebih mudah dan berbasis online. Tentunya, upaya ini diharapkan dapat membantu segenap perusahaan untuk terus taat dan tidak lupa untuk mengurus berbagai persyaratan dan izin mempekerjakan TKA di Indonesia.

Penyederhanaan Sistem Pengurusan TKA

Pemerintah semakin giat untuk mempromosikan perkembangan ekonomi Indonesia. Untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, Pemerintah memandang perlunya mengatur kembali perizinan penggunaan TKA. Oleh sebab itu, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Sebagai turunannya, Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Di dalam peraturan ini dijelaskan prosedur yang memudahkan perusahaan dalam merekrut TKA dengan dibentuknya sistem TKA Online yang juga terintegrasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sistem TKA online ini tentunya lebih sederhana dari sebelumnya. Hal ini menjadi wujud nyata pemerintah dalam mengadaptasi teknologi guna melayani masyarakat dengan lebih efisien.

Cara untuk mengurus TKA Online juga terbilang mudah. Siapa saja yang bisa menggunakan TKA Online? Seluruh pemberi kerja TKA dapat mengajukan RPTKA secara online, seperti instansi pemerintah, badan atau organisasi internasional, perwakilan dari negara asing, perusahaan swasta asing, badan hukum, lembaga pendidikan, atau usaha jasa lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA, proses perizinan penggunaan TKA harus melalui tiga tahap, yaitu:
Pendaftaran Perusahaan (Pembuatan Akun)

  1. Pendaftaran Perusahaan (Pembuatan Akun)
  2. Pengajuan Permohonan RPTKA
  3. Proses Notifikasi

Perusahaan pengguna TKA dapat mengajukan permohonan pendaftaran penggunaan TKA secara daring melalui website http://tka-online.kemnaker.go.id/. Perusahaan pengguna TKA harus terlebih dahulu membuat akun yang terdiri dari username dan password dengan mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan. Selanjutnya, NPWP akan otomatis divalidasi oleh Sistem Informasi Pelayanan Penggunaan TKA Online (SIPPTKA). Apabila NPWP tidak valid, maka akan ditolak dan dikembalikan ke perusahaan.

Setelah proses validasi NPWP, perusahaan lalu melengkapi data isian dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Email perusahaan juga akan divalidasi otomatis oleh SIPPTKA dan kemudian perusahaan harus melakukan verifikasi melalui tautan yang dikirimkan ke email tersebut. Selanjutnya, verifikator akan memeriksa kelengkapan data isian dan dokumen permohonan pendaftaran. Jika sudah lengkap dan sesuai, perusahaan akan mendapatkan akun dan dapat menggunakan akunnya untuk selanjutnya mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Pengajuan Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Untuk memulai permohonan RPTKA, perusahaan harus login di laman TKA Online lalu masukkan username dan password dari akun yang sudah didaftarkan sebelumnya. Terdapat beberapa tipe RPTKA, yaitu RPTKA Baru (7-12 bulan), RPTKA Darurat Mendesak (1 bulan), RPTKA Sementara (1-6 bulan), dan RPTKA Perubahan. Perusahaan harus mengisi formulir sesuai dengan kolom yang ada, yaitu:

  1. Identitas perusahaan
  2. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang aktif
  3. Rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun
  4. Rencana penggunaan TKA setiap tahun sesuai perjanjian kerja
  5. Data Tenaga Kerja Pendamping
  6. Alasan penggunaan TKA

Demi menjamin pengurusan pengajuan TKA berjalan lancar, maka ada beberapa dokumen yang harus disiapkan terlebih dahulu untuk selanjutnya diunggah ke sistem, antara lain:

  1. Rancangan perjanjian kerja
  2. Bagan struktur organisasi
  3. Surat pernyataan untuk penunjukan Tenaga Kerja Pendamping
  4. Surat pernyataan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA
  5. Surat pernyataan kondisi darurat dan mendesak dari perusahaan pemberi kerja TKA (apabila perusahaan mengajukan RPTKA darurat atau mendesak)

Jika semua kelengkapan pengajuan RPTKA sudah diisi dan diunggah, maka pengajuan akan masuk ke sistem petugas verifikator. Pengajuan RPTKA ini hanya dapat dilakukan mulai pukul 07.00 di hari kerja dan kuotanya dibatasi sebanyak 200 pengajuan setiap harinya. Setelah pengajuan diverifikasi maka akan dibuatkan jadwal ekspose online dengan video call. Kemudian perusahaan tinggal menunggu sampai status pengajuan sudah bisa dicetak. Perusahaan dapat mencetak RPTKA yang sah dan sudah disetujui melalui akun TKA Online. Proses ini dapat berlangsung paling lama dua hari kerja sejak segala persyaratan dinyatakan lengkap.

Proses Notifikasi

Setelah RPTKA disetujui dan disahkan maka selanjutnya adalah proses notifikasi. Perusahaan harus login kembali ke laman TKA Online dan mengajukan notifikasi pada sistem. Perusahaan akan diminta untuk mengisi data TKA dan mengunggah dokumen persyaratan notifikasi. Proses pengajuan notifikasi akan masuk ke petugas verifikator. Status permohonan akan muncul dalam sistem online. Jika pengajuan disetujui direktur maka akan terbit kode billing pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA).

Selanjutnya, perusahaan mencetak notifikasi dan melakukan pembayaran di bank yang sudah ditunjuk (BNI, BRI, dan Mandiri) dengan membawa hasil cetak notifikasi pembayaran tersebut. Masa berlaku kode billing hanya berlaku satu hari kerja sejak notifikasi diterbitkan. Jika DKPTKA sudah dibayarkan maka sistem akan mengirimkan berita notifikasi ke Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selain mengajukan RPTKA, laman TKA Online juga bisa digunakan untuk mengajukan dan memperpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Selanjutnya, pedoman lengkap mengenai cara untuk mengurus TKA secara online bisa dilihat langsung di laman resmi TKA Online.

Penggunaan TKA pada Masa Pandemi COVID-19

Sejak tanggal 2 April 2020, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah memberlakukan pelarangan sementara orang asing untuk masuk wilayah Indonesia. Hal ini diatur dalam Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 guna mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Akibatnya, mulai timbul kekhawatiran tertundanya berbagai proyek karena membutuhkan bantuan Tenaga Kerja Asing. Oleh sebab itu, Pemerintah dalam hal ini BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Hukum dan HAM, sepakat untuk membuat kebijakan terkait prosedur mendatangkan TKA selama masa pandemi COVID-19. Terdapat prosedur dan persyaratan baru bagi perusahaan yang hendak mendatangkan TKA. Perusahaan harus memiliki rekomendasi tertulis dari BKPM untuk mendatangkan TKA pada masa pandemi COVID-19.

Rekomendasi BKPM diperlukan sejak tahap awal pengurusan RPTKA hingga tahap akhir saat TKA tersebut masuk ke wilayah Indonesia. Rekomendasi tersebut diwajibkan untuk semua perusahaan, berapa pun jumlah TKA yang akan didatangkan. Adapun proses pengajuan rekomendasi BKPM adalah sebagai berikut:

  1. Perusahaan mengajukan dokumen permohonan yang ditujukan kepada Kepala BKPM dalam bentuk hardcopy dan dikirimkan langsung ke Tata Usaha BKPM.
  2. Tim Evaluasi di BKPM akan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen yang sudah diterima.
  3. Apabila dokumen persyaratan sudah lengkap, Tim Evaluasi BKPM akan memproses pembuatan surat rekomendasi dan menyampaikannya kepada instansi terkait, yaitu Kemenaker dan Kemenkumham.
  4. Selanjutnya, surat rekomendasi dapat diambil oleh perusahaan di Tata Usaha BKPM. Untuk proses selengkapnya, dapat mengunduh dokumen ini.

Kedatangan TKA diharapkan tetap dapat memberi kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sehingga mengurangi jumlah pengangguran di masa pandemi COVID-19 ini.

  

Our Support for Our National Heroes Battling COVID-19 (II)


Dear Investors,

If there is anything COVID-19 will teach us, it will be new forms of caring. It has shown us how we are all connected to each other.

Shout-out to our doctors, nurses, and all the staff including cleaners; the unsung heroes, who put their lives on the line to save ours. But giving a shout-out is not enough. The need to invest in health system is clearer than ever. BKPM accelerates medical business licensing as we do our part to help the country cope with the COVID-19 pandemic.

It’s never going to be an easy task or easy ask. But this is the time for you to invest in health system, an investment that will save lives; our lives or those we love in the future.

It’s time for all of us to take a deep breath, keep your loved ones close, our lives will be different from now on. This battle is bringing us back to the basics, we are all getting back to being fully human.

So do your part, and #StayHomeSaveLives

To keep you up-to-date on what we’re working on, we put together a brief overview of our recent work during this pandemic. Here: Our Support for Our National’s Heroes Battling COVID-19

Stay safe, everyone!


24 Juni 2020

BKPM dan Kemenkop UKM Bersinergi Untuk Dukung UMKM Hadapi COVID-19
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) berkomitmen memperkuat sinergi dalam rangka memitigasi dampak COVID-19 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini terungkap dalam pertemuan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki di Kantor BKPM selasa kemarin (22/6).
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2400901/59601


26 Juni 2020

Layanan Konsultasi Tatap Muka BKPM Siap Melayani Investor di Era Kenormalan Baru
Jakarta, 26 Juni 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah membuka kembali layanan konsultasi tatap muka di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat BKPM sejak Selasa, 23 Juni 2020. Sebelumnya, layanan tatap muka harus dihentikan mulai 16 Maret 2020 karena pandemi COVID-19.
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2400901/59101


29 Juni 2020

BKPM: Hyundai Lampaui Target Konstruksi di Tengah Pandemi COVID-19
Jakarta, 29 Juni 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan bahwa investasi PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) asal Korea Selatan tetap berjalan. Tahap konstruksi proyek senilai USD1,55 miliar ini bahkan mampu melampaui target yang direncanakan.
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2400901/59701


Our Support for Our National Heroes Battling COVID-19 (I)

  

6 Proyek Infrastruktur Untuk Jalan Tol dan Jembatan Disiapkan Pemerintah


Meski kini Indonesia berada dalam situasi pandemi dengan beberapa aktivitas vital yang dibatasi, tidak berarti sejumlah proyek infrastruktur ikut dibatalkan atau ditunda. Dalam pernyataannya melalui video conference, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menginformasikan bahwa akan ada 6 proyek infrastruktur jalan tol dan jembatan di tahun 2020.

Tujuan utama proyek infrastruktur

Infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk tetap dilakukan walau di tengah situasi pandemi COVID-19. Tujuannya untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan negara, menarik investasi jalan tol dan infrastruktur lainnya di Indonesia, sekaligus menjaga iklim investasi dan situasi pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Pemerintah memastikan proyek yang punya andil dalam berbagai sektor penting untuk pertumbuhan negara ini tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam kegiatan Market Sounding yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui video conference ini, hadir para calon investor, konsultan, lembaga keuangan, asosiasi dan organisasi internasional, serta perwakilan Kedutaan Besar Negara Sahabat, Pejabat Tinggi Pratama dan Madya Kementerian PUPR, dan Pemerintah Pusat. Market Sounding ini dilakukan untuk memaparkan rencana proyek infrastruktur tersebut.

Kementerian PUPR akan terus menjalin komunikasi efektif dengan para investor juga stakeholder lainnya untuk menyampaikan perkembangan mengenai persiapan proyek infrastruktur ini. Mereka memastikan tahap pelaksanaan proyek tetap berlangsung sesuai dengan rencana dan bahasan lebih rinci melalui Forum Market Consultation pada 14 Mei 2020 lalu.

Lokasi proyek

Enam proyek infrastruktur yang dibahas pada kegiatan market sounding akhir April lalu mendapat reaksi positif dari para investor. Dengan adanya investasi jalan tol ini, dampaknya akan terasa pada sektor-sektor lainnya, seperti manufaktor, industri, dan transportasi. Adapun lokasi-lokasi dari proyek infrastuktur ini adalah sebagai berikut.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, sudah menjelaskan juga bahwa keenam proyek ini adalah infrastruktur konektivitas yang akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi. Itu sebabnya proyek ini menjadi proyek infrastruktur yang dapat disebut penting di tahun 2020. Proyek-proyek infrastruktur tersebut juga akan menunjang sektor pariwisata dan mendukung kawasan produktif lainnya di sekitar area.

  1. Jalan Tol Semanan-Balaraja, sepanjang 32.29 km dengan biaya investasi jalan tol sebesar Rp 15.53 triliun.
  2. Jalan Tol Layang Cikunir-Ulujami yang akan dibuat sepanjang 21.5 km. Biaya investasinya mencapai Rp 21.57 triliun.
  3. Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat akan dibuat sepanjang 61.5 km dengan biaya investasi sebesar Rp 15.38 triliun.
  4. Jalan Tol Akses Patimban sepanjang 37.7 km yang biaya investasinya sebesar Rp 7.53 triliun.
  5. Jalan Tol Semarang Harbour yang akan dibuat sepanjang 21.03 km dengan biaya investasi mencapai Rp 12.05 triliun.
  6. Jembatan Batam-Bintan ini akan dibuat dengan biaya investasi sebesar Rp 8.78 triliun.


Proyek optimis di tengah pandemi

Proyek infrakstruktur dan investasi jalan tol yang totalnya bernilai Rp 80.84 triliun ini disiapkan oleh Kementerian PUPR dalam skema kerja sama dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini sendiri dianggap sebagai bentuk optimisme untuk Indonesia walau sedang berada di situasi yang tidak menguntungkan, yakni pandemi COVID-19 ini. Terjadi banyak kondisi tidak menguntungkan di beberapa sektor ekonomi, manufaktur, dan industri.

Proyek infrastruktur ini diharapkan akan menjadi sarana memperlancar mobilitas di dalam negeri, terutama untuk memperlancar pendistribusian. Baik itu bahan-bahan pokok yang sedang banyak dibutuhkan, sekaligus dapat mengurangi biaya logistik. Harapan berikutnya adalah dapat membuka berbagai lapangan kerja baru sebagai langkah visioner untuk mempersiapkan kondisi negara pasca pandemi nantinya.

Investasi jalan tol ini diharapkan akan memberikan kontribusi berarti untuk masyarakat Indonesia. Sekaligus juga menjadi simbol semangat pemerintah di tengah situasi yang merugikan ini. Proyek ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa rencana-rencana pembangunan akan terus berjalan dengan tetap mendukung himbauan PSBB yang sudah digaungkan oleh pemerintah dan terus dijaga oleh masyarakat sejauh ini.

  

10 Sektor dengan Realisasi Investasi Terbesar pada Triwulan I 2020


Di tengah masalah pandemi yang banyak memberikan dampak negatif pada ekosistem ekonomi hingga menghilangkan sumber pendapatan sebagian besar penduduk dunia sekarang, tidak heran kalau dunia investasi juga ikut merasakan dampaknya.

Ekspektasi paling buruk sudah diprediksi dengan menurunnya iklim investasi di tengan pandemi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, terdapat peningkatan yang patut diapresiasi. Berikut inilah 10 (sepuluh) sektor investasi terbesar di Indonesia dan 10 (sepuluh) negara dengan realisasi investasi terbesar pada Triwulan I 2020.

PMDN meningkat

Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Triwulan I 2020, realisasi investasi mencapai 210,7 triliun meningkat hingga 8%, dibanding periode yang sama tahun 2019, yaitu sebesar Rp 195,1 triliun.

Dibandingkan tahun 2019, pertumbuhan investasi PMDN pada Triwulan I Tahun 2020 meningkat sebesar 29,3% dari Rp 87,2 triliun di Triwulan I Tahun 2019 ke RP 112,7 triliun. Sedangkan investasi PMA pada Triwulan I Tahun 2020 tersebut melambat 9,2% dibanding Triwulan I Tahun 2019 yang sebesar Rp 107,9 triliun menjadi Rp 98,0 triliun.

10 sektor investasi terbesar

Tentunya Anda ingin mengetahui 10 sektor yang paling menentukan realisasi investasi pada Triwulan I 2020 ini, berikut 10 sektor dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia pada Triwulan I 2020:

Investasi PMDN;

1. Sektor transportasi, gudang, serta telekomunikasi menempati posisi pertama dengan investasi sebesar Rp 37,6 triliun untuk penanganan 671 proyek.

2. Sektor konstruksi dengan investasi sebesar Rp 14,1 triliun untuk penanganan 802 proyek.

3. Sektor tanaman pangan, perkebunan, serta peternakan dengan 843 proyek dan investasi sebesar Rp 10,3 triliun.

4. Sektor perumahan, kawasan industri, serta perkantoran dengan penanganan 755 proyek dalam investasi bernilai Rp 9,1 triliun.

5. Sektor industri makanan sendiri memiliki 1.129 proyek yang dikerjakan dengan investasi sebesar Rp 7,3 triliun.

6. Sektor listrik, gas dan air juga cukup tinggi dengan investasi senilai Rp 5,5 triliun untuk 380 proyek.

7. Sektor pertambangan memiliki 321 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 5,3 triliun.

8. Sektor perdagangan dan reparasi dengan proyek cukup banyak yakni 3.810 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 3,9 triliun.

9. Sektor jasa lainnya juga banyak dengan 1.581 proyek untuk investasi sebesar Rp 3,7 triliun.

10. Sektor industri mineral non-logam ini punya dana investasi sebesar Rp 2,6 triliun untuk penangan 158 proyek.

Investasi PMA;

1. Sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya ini menempati posisi pertama dengan nilai investasi sebesar 1,5 miliar USD untuk 323 proyek.

2. Sektor listrik, gas, dan air ini memiliki nilai investasi sebesar 868,6 juta USD untuk 220 proyek.

3. Sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi ini terdapat 346 proyek dengan nilai investasi sebesar 806,9 juta USD.

4. Sektor perumahan kawasan industri serta perkantoran bernilai 602,9 juta USD untuk penanganan 490 proyek.

5. Sektor industri kimia dan farmasi dengan 508 proyek senilai 569,4 juta USD.

6. Sektor pertambangan dengan 310 proyek senilai 482,7 juta USD.

7. Sektor tanaman pangan, perkebunan, serta peternakan dengan 351 proyek senilai 478,8 juta USD.

8. Sektor industri makanan yang masih bertahan dengan743 proyek senilai 298,4 juta USD.

9. Sektor hotel dan restoran juga masih bertahan dengan proyek cukup banyak yakni 1.363 proyek senilai 220,3 juta USD.

10. Sektor yang terakhir yakni industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam memiliki nilai investasi sebesar 127,1 juta USD untuk 391 proyek.

10 negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia – Triwulan I 2020

Berikut data negara-negara di peringkat sepuluh besar yang melakukan realisasi terbesar di Indonesia pada Triwulan I tahun 2020.

1. Singapura, dengan total 3.006 proyek bernilai investasi sebesar 2,7 miliar USD.

2. China Tiongkok, dengan total 650 proyek bernilai investasi sebesar 1,2 miliar USD.

3. Hongkong, dengan total 554 proyek bernilai investasi sebesar 634,1 juta USD.

4. Jepang, dengan total 1.519 proyek bernilai investasi sebesar 604,2 juta USD.

5. Malaysia, dengan total 800 proyek bernlai investasi sebesar 480 juta USD.

6. Belanda, dengan total 509 proyek bernilai investasi sebesar 197,6 juta USD.

7. British Virgin Island, dengan total 618 proyek bernilai investasi sebesar 176,2 juta USD.

8. Korea Selatan, dengan total 1.048 proyek bernilai investasi sebesar 130,4 juta USD.

9. Amerika Serikat, dengan total 299 proyek bernilai investasi sebesar 114,1 juta USD.

10. Australia, dengan total 321 proyek bernilai investasi sebesar 86 juta USD.

  

Investasi Alat Kesehatan Meningkat, Perizinan Dipercepat


Salah satu sektor yang tumbuh di tengah situasi pandemi ini adalah sektor kesehatan dan manufaktur. Produksi alat-alat kesehatan sedang digenjot di setiap belahan dunia sebagai bentuk penanganan cepat tanggap terhadap penyebaran virus COVID-19 ini. Tidak heran apabila yang terjadi kemudian adalah dampak yang cukup positif, yakni ikut meningkatnya investasi alat kesehatan yang prosesnya juga didukung oleh pemerintah untuk penanganan pandemi.

Investasi alat kesehatan saat di tengah pandemi COVID-19 bisa jadi merupakan bagian dari penanganan pandemi ini sendiri, namun sekaligus juga sebagai peluang dalam menghadapi kondisi perlambatan ekonomi yang turut mempengaruhi investasi. Tidak terkecuali di Indonesia sendiri, di mana proses investasi alat kesehatan ini juga mendapat perhatian penuh dari pemerintah karena dampaknya yang cukup terasa bagi beberapa sektor.

Lonjakan perizinan untuk alat kesehatan

Memahami latar belakang kondisinya, tidak membingungkan lagi jika kemudian terjadi lonjakan terutama untuk perizinan untuk alat kesehatan beriringan dengan peluang investasi alat kesehatan tadi. Catatan lonjakan perizinan ini diinformasikan langsung oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), terutama perizinan dari sektor kesehatan yang sejak merebaknya wabah COVID-19 ini terus bertambah.

Dari data tersebut, ada 5,862 Izin Operasional/Komersial (IOK) yang telah diterbitkan dari Kementerian Kesehatan melalui Online Single Submission (OSS) selama Maret 2020. Menurut BKPM sendiri data IOK ini disebutkan naik hingga dua kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan data perizinan di bulan Februari 2020 lalu, yakni 2,406 IOK. Angka di bulan Februari ini juga meningkat jika dibandingkan dengan IOK pada bulan Januari 2020 yang tercatat sebanyak 1,431 IOK.

Data lebih rinci yang terdapat di Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM sendiri per Maret 2020 terutama IOK dari Kementerian Kesehatan didominasi oleh 3 jenis izin. Izin tersebut adalah Izin Edar Alat Kesehatan dengan 1,259 IOK, Sertifikasi Distribusi Penyalur Alat Kesehatan dengan 968 IOK dan Sertifikasi Produksi Industri Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) sebanyak 789 IOK.

Peluang investasi alat kesehatan di tengah pandemi

Dari angka-angka yang melonjak untuk perizinan ini sendiri, bisa dipastikan bahwa investasi alat kesehatan semakin meningkat selama pandemi ini berlangsung. Bagaimanapun juga ini jadi peluang menjanjikan dan tidak dapat dipungkiri jika investasi alat kesehatan saat COVID-19 dapat menarik lebih banyak investor karena dari segi permintaan pun akan terus meningkat.

Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan BKPM, Tina Talisa selaku Juru Bicara BKPM menyebutkan bahwa data-data peningkatan perizinan tadi itu sekaligus jadi indikasi reaksi positif dari sebagian besar pelaku usaha atas proses perizinan yang sudah dibuat lebih mudah dan efektif untuk dilakukan. Keputusan pemerintah mempermudah proses perizinan telah memberikan hasil yang lebih signifikan dari segi pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki iklim investasi yang diperkirakan akan menurun selama pandemi ini.

Dari catatan yang sama juga Tina menyampaikan rekor tertinggi dari pendataan yang dilakukan BKPM di mana pada tanggal 24 Maret 2020, permohonan izin kesehatan yang masuk mencapai angka 505. Hal ini adalah indikasi positif lainnya, menurut Tina. Selain IOK dari Kementerian Kesehatan, pihak BKPM sendiri menginformasikan bahwa mereka telah menerbitkan sekitar 3,000 IOK untuk Kementerian Perdagangan, lalu IOK lainnya juga untuk Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan angka yang cukup banyak, yakni sekitar 2,000 selama Maret 2020 lalu.

Upaya penanganan pandemi dengan cepat dari pemerintah

Tina Talisa juga menginformasikan bahwa perkembangan investasi terkini akan terus dipantau. Dilihat pengaruh langsungnya pada peningkatan investasi alat kesehatan di Indonesia juga, menjadi tolok ukur pengambilan kebijakan lainnya. Terutama terkait investasi alat kesehatan saat COVID-19 ini masih berlangsung.

Dengan sistem percepatan permohonan perizinan yang telah diterapkan oleh BKPM, diharapkan upaya penanganan pandemi dapat lebih cepat berjalan. Sehingga tidak heran bila percepatan perizinan menjadi faktor pendukung terhadap peluang investasi di bidang alat kesehatan. Para pelaku usaha diharapkan dapat mengoptimalkan ketersediaan alat-alat kesehatan dengan adanya peningkatan investasi alat kesehatan saat COVID-19 di Indonesia.

Beberapa sektor perizinan lain masih menerapkan prosedur normal untuk proses perizinannya. Namun, BKPM sendiri bersepakat untuk mempercepat prosedur perizinan terkhusus alat-alat kesehatan yang akhirnya hanya akan diproses dalam satu hari. Dengan proses yang semakin cepat ini, tidak menutup kemungkinan jika kemudian angka investasi alat kesehatan saat COVID-19 terus meningkat.

  

Penanaman Modal Asing di Indonesia


Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan sumber daya alam yang berlimpah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat menjanjikan untuk berinvestasi. Berdasarkan Rencana Strategis Penanaman Modal 2015-2019, Pemerintah Indonesia menetapkan sektor prioritas investasi, yaitu infrastruktur, agrikultur, industri, maritim, pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri, serta ekonomi digital. Sektor-sektor ini sangat terbuka untuk Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment/FDI) tentunya dengan memperhatikan pedoman investasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hadir sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BKPM memiliki mandat untuk mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Terkait Penanaman Modal Asing (FDI), berapakah nilai minimum investasinya di Indonesia? Bagaimanakah mekanisme Penanaman Modal Asing di Indonesia?

Syarat Penanaman Modal Asing

Bagi investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia, harus mendirikan perusahaan berdasarkan bidang usaha yang tercantum dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Perusahaan asing ini berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yang dimiliki oleh setidaknya dua pemegang saham, baik itu perorangan atau perusahaan. Selanjutnya, seperti yang sudah disebutkan di atas, investor harus memperhatikan panduan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan untuk asing yang tercantum dalam Perpres No. 44 Tahun 2016. Apabila bidang usahanya tidak tercantum dalam daftar tersebut, berarti kepemilikan saham asing bisa sampai 100%.

Berapakah nilai minimum investasi asing di Indonesia? Nilai minimum investasi asing di Indonesia adalah Rp 10 miliar (tidak termasuk harga tanah dan bangunan). Jumlah minimal modal yang disetor ke bank di Indonesia adalah Rp 2,5 miliar.

Cara Pendirian PT bagi Penanaman Modal Asing

Seperti disampaikan sebelumnya, perusahaan asing di Indonesia harus dimiliki oleh setidaknya dua pemegang saham.

Perusahaan (PT) ini sendiri dapat dibentuk melalui merger maupun akuisisi. Merger adalah penggabungan perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya untuk kemudian membentuk perusahaan baru. Sedangkan akuisisi adalah pengambilalihan perusahaan (perusahaan yang satu dibeli oleh perusahaan lainnya).

Investor asing dapat mendirikan perusahaannya di manapun di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa bidang usaha industri harus dilakukan di Kawasan Industri.

Bagaimana Cara Berinvestasi di Indonesia

Setelah berdiri, sebuah PT harus mendaftar melalui OSS (Online Single Submission) untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Izin Operasional atau Izin Komersial. Apabila NIB dan Izin Operasional atau Komersial ini tidak diurus, perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan usahanya di Indonesia.

Pendaftaran ini dilakukan secara online dengan mengakses www.oss.go.id. Semua bidang usaha dapat mendaftar langsung pada laman tersebut, kecuali sektor keuangan dan ESDM.

Manfaat Penanaman Modal Asing bagi Indonesia

Ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh dengan masuknya investasi asing ke Indonesia. Salah satunya adalah masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi asing ini juga banyak membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang.

Selain itu, masuknya investasi asing biasanya disertai dengan transfer teknologi. Mereka membawa pengetahuan teknologi baru ke Indonesia yang lama-kelamaan akan dikembangkan pula di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan pula para investor asing akan bekerjasama dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Keterlibatan UMKM ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional.

Manfaat yang paling nyata dari masuknya investasi asing adalah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Selain itu, menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkup perekenomian dua negara.

Demikianlah ulasan singkat mengenai Penanaman Modal Asing di Indonesia, mulai dari berapa nilai minimum berinvestasi di Indonesia sampai manfaat yang diperoleh dengan masuknya modal asing tersebut. Dengan iklim investasi yang kondusif serta upaya Pemerintah yang terus-menerus berbenah diri, Indonesia akan tetap menjadi negara tujuan investasi yang menjanjikan bagi para investor.

  

Cara Mudah Daftar Perizinan Lewat OSS yang Perlu Anda Ketahui


Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentunya sudah tidak asing lagi bagi para pelaku usaha di Indonesia. BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Ini berarti BKPM berperan langsung dalam memantau kegiatan ekonomi, termasuk pertumbuhan lini usaha di Indonesia. Salah satu yang menjadi produk layanan dari BKPM yang akan diulas lebih jauh adalah Online Single Submission atau lebih dikenal dengan OSS. Layanan ini adalah sistem perizinan berusaha yang diterbitkan melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Apa itu OSS

Pemerintah melalui BKPM berusaha untuk memperbaharui berbagai kebijakan demi percepatan pelaksanaan berusaha, salah satunya adalah dengan penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submision/OSS). Tujuannya agar para pelaku usaha, termasuk mikro, kecil dan menengah, dapat lebih cepat dan mudah dalam berusaha.

Pada awal tahun 2020, sistem OSS telah diperbaharui menjadi versi 1.1. Dikarenakan sistem yang diperbarui ini pula maka diwajibkan bagi para pelaku usaha yang sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) serta Izin Usaha dari sistem OSS sebelumnya untuk melakukan pembaruan data.

Jika pelaku usaha yang sebelumnya sudah memiliki NIB hanya diharuskan untuk melakukan pembaruan data pada sistem versi 1.1 ini, berbeda dengan para pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Anda harus segera mendaftarkan usaha Anda dengan mengakses sistem OSS. Dikarenakan regulasi ini juga diberlakukan dengan landasan hukum perundang-undangan, bukan tidak mungkin usaha yang sedang Anda jalankan akan mendapatkan imbas buruk jika tetap beroperasi tanpa memiliki izin.

Cara penggunaan OSS

Untuk dapat mengakses sistem OSS, pelaku usaha wajib memiliki hak akses. Berikut langkah-langkah yang perlu diperhatikan:

  1. Masuk ke laman OSS, silakan klik link ini.
  2. Begitu laman terbuka, klik tombol Daftar/Masuk. Setelah itu, klik tombol Daftar.
  3. Laman registrasi akan terbuka. Anda akan diminta untuk mengisi data, yaitu mengisi Nomor Induk Kependudukan/NIK untuk perseorangan dan nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran untuk non perseorangan.
  4. Setelah semua data sudah lengkap terisi, isi captcha yang tersedia dan klik Submit.
  5. Anda akan menerima e-mail verifikasi akun OSS, klik tombol Aktivasi.
  6. Berikutnya Anda akan kembali menerima e-mail yang berisi username serta password yang dikirimkan oleh sistem.
  7. Akses kembali laman di atas, lalu klik tombol Daftar/Masuk dan pilih Masuk.
  8. Setelah Anda bisa masuk ke akun, berikutnya Anda tinggal mempelajari detail lanjutan untuk mendapatkan NIB.

Bagi para pelaku usaha yang hendak melakukan pembaruan data, jika dalam prosesnya terdapat kendala teknis, administratif, atau yang lain, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui alamat e-mail osscenter@oss.go.id. E-mail yang Anda kirimkan sebaiknya mencantumkan NIB, nama perusahaan Anda sebagaimana terdaftar, izin lokasi, username, serta keterengan tambahan mengenai kendala yang dihadapi.

Selain itu, Anda juga dapat mengakses informasi-informasi lainnya terkait proses perizinan usaha ini di laman resmi milik BKPM atau OSS. Ketahui juga lebih jauh tentang regulasi-regulasi spesifik untuk jenis-jenis bidang usaha tertentu yang bisa memengaruhi proses perizinan, termasuk kelengkapan dokumen yang dibutuhkan kemudian.

Jika Anda termasuk salah satu pemilik usaha yang belum mengurus perizinan ini, sebaiknya segera luangkan waktu untuk segera mendaftar melalui OSS. Siapkan juga dokumen persyaratan sebagaimana sudah Anda baca dalam ulasan panjang di atas. Pastikan usaha Anda berjalan lancar dengan mematuhi regulasi perizinan yang ada.

  

Our Support for Our National Heroes Battling COVID-19


Dear Investors,

If there is anything COVID-19 will teach us, it will be new forms of caring. It has shown us how we are all connected to each other.

Shout-out to our doctors, nurses, and all the staff including cleaners; the unsung heroes, who put their lives on the line to save ours. But giving a shout-out is not enough. The need to invest in health system is clearer than ever. BKPM accelerates medical business licensing as we do our part to help the country cope with the COVID-19 pandemic.

It’s never going to be an easy task or easy ask. But this is the time for you to invest in health system, an investment that will save lives; our lives or those we love in the future.

It’s time for all of us to take a deep breath, keep your loved ones close, our lives will be different from now on. This battle is bringing us back to the basics, we are all getting back to being fully human.

So do your part, and #StayHomeSaveLives

To keep you up-to-date on what we’re working on, we put together a brief overview of our recent work during this pandemic. Here: Our Support for Our National’s Heroes Battling COVID-19

Stay safe, everyone!


20 Maret 2020

BKPM Percepat Izin Demi Penanganan Covid19

Jakarta, 20 Maret 2020 - Dalam rangka penanggulangan penyebaran virus corona di Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersepakat untuk memberikan percepatan perizinan bagi perusahaan penyedia peralatan kesehatan (alkes). Hal ini disampaikan oleh Plt Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal (PIPM) Yuliot dalam keterangan persnya hari ini (20/3/2020).
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2396401/52301


23 Maret 2020

Percepat Perizinan, BKPM Bangun Pusat Kopi

Jakarta, 23 Maret 2020 – Di tengah upaya turut mencegah penyebaran Covid-19, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meluncurkan Command Center atau populernya disebut dengan Pusat Kopi BKPM pada pagi ini (23/3) di kantor BKPM, Jakarta. Pusat Kopi adalah singkatan dari Pusat Komando & Pengawalan Investasi. Disiapkan sejak tahun 2019 lalu, Pusat Kopi ini ditujukan sebagai pusat komando/monitoring untuk pembuatan keputusan dalam mendukung respon suatu kejadian-kejadian penting.
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2396401/52201


30 Maret 2020

Berikan Kemudahan Bagi Pengusaha Nasional, Kementerian BUMN dan BKPM Tanda Tangani Nota Kesepahaman

Jakarta, 30 Maret 2020 – Agar kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih cepat, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menandatangani Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Koordinasi Penanaman Modal pada hari ini (30/3) di kantor Kementerian BUMN. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh para pejabat dari masing-masing kementerian dan perusahaan-perusahaan BUMN melalui konferensi video.
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2396401/52401


31 Maret 2020

LG Bantu Indonesia Tangani COVID-19

Jakarta, 31 Maret 2020 – Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menanggulangi wabah COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, LG berinisiatif memberikan bantuan diagnostic kit sebanyak 50.000 buah dari Korea Selatan. Bantuan alat tes COVID-19 ini merupakan donasi dari 4 (empat) perusahaan di bawah naungan LG yaitu LG Electronics, LG Chem, LG Innotek, dan LG International Indonesia. Keterangan ini disampaikan oleh Lee Chang Hyun, Presiden Direktur LG International Indonesia mewakili keempat perusahaan tersebut, melalui surat resmi yang dikirimkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (29/3).
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2396401/52501


1 April 2020

Bahlil Perintahkan Investor Produksi Alkes Secara Massal

Jakarta, 1 April 2020 – Setelah percepatan izin sektor kesehatan diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran wabah COVID-19, beberapa perusahaan sudah langsung memanfaatkan fasilitas tersebut. Di tengah pengurangan mobilisasi kegiatan, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyempatkan diri berkunjung langsung ke pabrik PT Multi One Plus di Gunung Putri, Bogor untuk memastikan peningkatan produksi alat kesehatannya.
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2393601/50901


3 April 2020

Sepanjang Maret 2020, BKPM Terbitkan Lebih dari 5.000 Izin Kesehatan

Di tengah kondisi pandemik COVID-19 ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkomitmen memberikan dukungan kepada para pelaku usaha untuk mengoptimalkan ketersediaan alat-alat kesehatan (alkes) melalui percepatan permohonan perizinan. BKPM terus memonitor dan memfasilitasi perusahaan-perusahaan tersebut agar tidak mengalami kendala, terutama terkait perizinan.
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2393601/54201


5 April 2020

Bahlil: Dunia Rebutan Bahan Baku APD

Jakarta, 5 April 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengingatkan, berbagai negara saat ini tengah mengalami kelangkaan bahan baku Alat Pelindung Diri (APD). Dunia tengah berebutan bahan baku APD. Sebab itu, pemerintah tak akan segan-segan menindak pihak-pihak yang mempersulit industri.
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2393601/50401


6 April 2020

BKPM Serahkan Donasi COVID-19 dari LG kepada Gugus Tugas

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerima sumbangan bantuan penanggulangan wabah COVID-19 dari LG untuk pemerintah Indonesia. Sebanyak 50.000 buah PCR (polymerase chain reaction) diagnostic test kit telah tiba di Indonesia kemarin (5/4) langsung dari Korea Selatan. Siang ini, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyerahkan secara simbolis donasi tersebut kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diwakili oleh Inspektur Utama BNPB Tetty Saragih di Kantor BKPM.
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2393601/54301


9 April 2020

Minat Tinggi, UMK Kebal Isu COVID-19

Jakarta, 9 April 2020 - Di tengah upaya bersama menghadapi pandemi Covid-19, optimisme pelaku usaha di triwulan pertama 2020 terpantau masih terjaga. Dari data yang dicatat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem Online Single Submission (OSS), jumlah pemohon Usaha Menengah Kecil (UMK) sejak bulan Januari 2020 tetap konsisten.
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2393601/53501


13 April 2020

BKPM Terima Donasi COVID-19 Dari CJ Indonesia

Jakarta, 13 April 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerima sumbangan dari Grup CJ Indonesia untuk membantu penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia. Donasi senilai Rp 4 miliar ini diberikan dalam bentuk alat kesehatan (rapid test kit dan hand sanitizer) dan produk makanan serta minuman bergizi berupa roti dan susu. Selanjutnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan Puskesmas Kebayoran Baru, Ketua Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia) Igun Wicaksono, perwakilan pengemudi Gojek dan Grab hari ini (13/04) di BKPM.
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2393601/53601


14 April 2020

Dikunjungi Kepala BKPM, Konsorsium Korsel Kirim Hampir 1 Juta APD ke BNPB

Jakarta, 14 April 2020 – Setelah kunjungan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ke beberapa pabrik perusahaan penyedia Alat Pelindung Diri (APD) hazmat suit asal Korea Selatan pada minggu pertama April 2020, BKPM menerima laporan menggembirakan bahwa per hari ini (6/4) sebanyak 927.500 APD dari konsorsium yang terdiri dari 6 (enam) perusahaan garmen Korea Selatan di Jawa Barat telah dikirimkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2393601/50701


16 April 2020

BKPM Salurkan Donasi Grup CJ

Jakarta, 16 April 2020 - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengunjungi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero)/ IPC untuk mendistribusikan donasi COVID-19 yang diberikan oleh Grup CJ Indonesia. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Anggota Komite BKPM Yukki Nugrahawan Hanafi, dan dihadiri Sekjen DPP Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) Akbar Djohan serta Ketua Umum DPW ALFI Adil Karim.
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2393601/53801


17 April 2020

Izin Sektor Kesehatan Terus Melejit Naik Hadapi COVID-19

Jakarta, 17 April 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat permohonan Izin Operasional/ Komersial (IOK) Kementerian Kesehatan meningkat sangat signifikan di dua minggu pertama April 2020. Tercatat sebanyak 4.042 IOK Kementerian Kesehatan telah diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) pada 1-14 April 2020.
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2393601/53901



20 April 2020

BKPM: Pengemudi Ojek Daring Terima Donasi CJ Indonesia

Jakarta, 22 April 2020 – Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Indonesia (Garda Indonesia) telah menerima bantuan paket makanan bergizi dari CJ Indonesia. Penyaluran bantuan ini merupakan tindak lanjut donasi yang telah diberikan CJ Indonesia senilai Rp 4 miliar melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) minggu lalu (13/4) dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia.
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2393601/55401


28 April 2020

BKPM dan CJ Indonesia Telah Distribusikan 75.000 Paket Donasi Makanan Bergizi

Jakarta, 28 April 2020 – Sebagai tindak lanjut dari donasi Grup CJ Indonesia dalam rangka penanganan wabah COVID-19, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mendistribusikan bantuan 75.000 paket makanan bergizi ke rumah sakit, puskesmas, dan komunitas terdampak pandemi yang terjadi di seluruh dunia ini. Pendistribusian paket donasi telah mencapai 15 tahap yang dimulai tanggal 14 April 2020 hingga hari ini (28/4). Sebanyak 5.000 paket dibagikan setiap hari ke lokasi yang berbeda-beda
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2393601/56101


29 April 2020

Ini Penyebab Investasi Singapura Meningkat Tajam

Realisasi investasi pada Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2020 kembali didominasi oleh investasi dari negara Singapura dengan total investasi sebesar US$2,7 miliar atau 40% dari total investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada periode tersebut. Pada Triwulan I Tahun 2020, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp98,0 triliun dan Penamanan Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp112,7 triliun dengan total realisasi investasi mencapai Rp201,7 triliun atau 23,8 % dari target realisasi investasi tahun 2020 yaitu Rp886 triliun.
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2393601/56301


15 Mei 2020

BKPM Terima Donasi Hand Sanitizer dari Cap Lang Untuk Tangani COVID-19

Jakarta, 13 Mei 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menerima bantuan dari investor dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kali ini, PT Eagle Indo Pharma melalui Yayasan Cap Lang Peduli memberikan sumbangan berupa 9.936 botol hand sanitizer untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sumbangan juga didukung oleh PT Harumi Indonesia yang merupakan distributor produk-produk PT Eagle Indo Pharma. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menerima bantuan tersebut yang diserahkan langsung oleh Ketua Pembina Yayasan Cap Lang Peduli Yusron Ihza Mahendra dan CEO PT Eagle Indo Pharma Susanti Halim di Kantor BKPM, Jakarta kemarin siang (12/5).
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2398901/56801


8 Juni 2020

Pastikan Investasi di Era New Normal, Bahlil Kunjungi Sejumlah Kawasan di Jawa Tengah

Batang, 8 Juni 2020 — Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kawasan di Jawa Tengah hari Sabtu dan Minggu (6-7 Juni 2020). Ini dilakukan untuk memastikan iklim investasi dalam situasi kenormalan baru atau new normal. “Kita ingin pastikan bahwa di era new normal ini, kegiatan investasi kembali berjalan normal seperti sedia kala,” ujar Bahlil.
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2400901/58201


18 Juni 2020

BKPM Terima Donasi 20 Ventilator Untuk Penanganan COVID-19 Dari Hyundai

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerima donasi 20 alat bantu pernafasan (ventilator) senilai Rp5,4 miliar dari PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI). Penyerahan dilakukan langsung oleh Presiden Hyundai Motor Asia Pacific Young Tack Lee kepada Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di kantor BKPM siang ini (18/6). Donasi ini merupakan bentuk kepedulian untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19, terutama perawatan pasien kritis yang membutuhkan ventilator. Ventilator selanjutnya akan didistribusikan kepada rumah-rumah sakit yang membutuhkan.
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2400901/59001


22 Juni 2020

Kepala BKPM Bentuk Tim Satgas Khusus Tangani Relokasi Investasi

Jakarta, 22 Juni 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) khusus di BKPM untuk memfasilitasi investor yang akan relokasi investasi dari Republik Rakyat Tiongkok. Seperti yang ramai diberitakan, di tengah pandemi COVID-19 berdampak sistemik, masif, dan terstruktur terhadap ekonomi berbagai negara, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di RRT mengambil langkah keluar dari negeri tirai bambu tersebut, diantaranya perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat dan Jepang.
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2400901/59201


Our Support for Our National Heroes Battling COVID-19(II)

  

Simak Cara Berinvestasi di Indonesia yang Menguntungkan Berikut Ini


Investasi merupakan salah satu cara jitu untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi di suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Namun, sebelum melakukan investasi, ada beberapa hal yang wajib diketahui oleh calon investor. Inilah alasan, prosedur serta cara berinvestasi di Indonesia, sebagai negara tujuan investasi yang menarik.

Mengapa Harus Indonesia

Indonesia merupakan Negara terpadat keempat di dunia dengan angkatan kerja dan pasar domestik yang besar dan berkembang dikarenakan bonus demografi, hal ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan perekonomian terkemuka. Selain itu Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan memiliki tingkat keanekaragaman hayati kedua tertinggi di dunia setelah Brazil. Menjadi negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia dengan jumlah populasi muslim terbesar, Indonesia memiliki iklim kebijakan yang stabil serta komitmen yang tinggi untuk menerapkan reformasi struktural. Dari survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia mengalami perbaikan dalam beberapa indikator antara lain efektifitas pemerintah, kualitas peraturan dan kontrol terhadap korupsi. Faktor pendukung lain adalah semakin membaiknya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia yang pada tahun 2019 menduduki peringkat ke 73 dari 190 negara.

Prosedur Melakukan Investasi di Indonesia

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kemudahan berusaha melalui perbaikan dan percepatan pelaksanaan berusaha dengan mengintegrasikan seluruh sistem yang terkait pelayanan perizinan dalam sistem Online Single Submission (OSS). OSS dibentuk pada tahun 2018 merupakan sistem terintegrasi dan menjadi gerbang (gateway) dari sistem pelayanan pemerintah yang telah ada di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dengan adanya OSS diharapkan perizinan untuk memulai investasi menjadi lebih sederhana, cepat dan mudah.

Berikut prosedur investasi di Indonesia dengan menggunakan OSS sehingga cara berinvestasi di Indonesia pun semakin praktis dan mudah:

  • Registrasi Akun OSS

Untuk memiliki akun OSS pelaku usaha baik perseorangan maupun non perseorangan harus memiliki nomor identitas yang sah (NIK bagi WNI dan Paspor bagi WNA), memiliki Nomor Pengesahan atau dasar hukum pembentukan badan usaha (bagi non-perseorangan), dan Badan Hukum sudah mendapat NPWP. Setelah memasukkan data yang dibutuhkan, maka calon investor akan mendapatkan email yang berfungsi untuk aktivasi akun OSS tersebut dan akan mendapatkan user id dan password.

  • Pembuatan Identitas Pelaku Usaha / Nomor Induk Berusaha (NIB)

Setelah membuat akun OSS maka calon investor harus membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha dalam melakukan berbagai macam kegiatan usaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha. Selain sebagai bukti pendaftaran Penanaman Modal, NIB sekaligus merupakan pengesahan TDP, API (bersifat opsional, hanya bagi yang memerlukan), dan Hak Akses Kepabeanan (bersifat opsional, hanya bagi yang memerlukan). Ada beberapa data yang diperlukan untuk pembuatan NIB antara lain; data perusahaan, data akta, data pengurus dan pemegang saham, data kegiatan usaha (penentuan usaha memperhatikan ketentuan DNI dan KBLI), data proyek dan data aktivitas kepabeanan.

  • Perizinan

Ketika calon investor telah mendapatkan NIB, maka investor harus membuat pernyataan komitmen izin usaha yaitu pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau izin operasional, izin lokasi, izin lingkungan, dan IMB. Izin usaha diterbitkan apabila calon investor telah membuat pernyataan komitmen dan efektif apabila komitmen telah dipenuhi termasuk dengan pembayaran PNPB. Selanjutnya calon investor akan mendapatkan izin operasional atau komersil apabila pelaku usaha telah mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Penting Diketahui Sebelum Investasi di Indonesia

Saat ini, cara berinvestasi di Indonesia cukup mudah. Namun, ada beberapa hal yang penting untuk diketahui sebelum melakukan investasi di Indonesia. Untuk penanaman modal asing, maka investasi tersebut harus berupa Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Modal yang digunakan bisa berupa modal asing maupun Joint Venture dengan investor dalam negeri. Nilai investasi bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing lebih besar dari Rp 10 miliar diluar tanah dan bangunan, dengan modal disetor sejumlah Rp 2,5 miliar. Sedangkan, pemegang saham wajib memiliki saham minimal sebesar Rp 10 juta.

Peluang Investasi di Kawasan Khusus

Berinvestasi di Indonesia akan semakin mudah jika daerah yang akan Anda jadikan tujuan investasi berada pada wilayah potensial seperti KEK, KSPN, KI dan KPBPB. Berikut penjelasan tentang kawasan tersebut.

  • Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

KEK merupakan kawasan dengan batasan tertentu dengan keunggulan geoekonomis dan geostrategis yang didukung dengan penyelenggaraan infrastruktur berupa jalan dan tol, pelabuhan, bandara dan jalur kereta api; pemberian fasilitas dan insentif berupa fasilitas fiskal dan non-fiskal; serta kemudahan perizinan investasi dengan dibentuknya administrator KEK. Saat ini, telah terdapat 15 KEK di Indonesia, yakni KEK Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Palu, Mandalika, Galang Batang, Arun Lhoksumawe, Tanjung Kelayang, Bitung, Morotai, Maloy Batuta Trans Kalimantan, Sorong, Tanjung Api-api, Singhasari, Kendal dan Likupang.

  • Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

Lima kawasan KSPN superprioritas di Indonesia adalah kawasan Danau Toba, Mandalika Lombok, Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupang. Kelima kawasan tersebut memiliki potensi wisata yang amat besar di Indonesia.

  • Kawasan Industir (KI)

Kawasan Industri merupakan area yang dikhususkan dan direncanakan untuk tujuan pengembangan industri. Terdapat 108 KI yang tersebar di Indonesia dan sebagian besar berlokasi di pulau Jawa. Kemudahan berinvestasi di KI yang didukung pemerinah adalah tidak ada nilai investasi dan pekerja minimal, berlaku di KI yang telah ditetapkan, dapat memulai kontsruksi proyek investasi tanpa persyaratan lain, dapat mengajukan izin konstruksi dan izin lingkungan (IMB dan UKP/UKL) secara paralel dengan proses konstruksi proyek.

  • Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB)

Hingga saat ini, terdapat 4 kawasan KPBPB yakni Sabang, Batam, Bintan dan Karimun. KPBPB menerapkan aturan bebas bea masuk pajak dan cukai. Peluang investasi di kawasan-kawasan tersebut antara lain di sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan perikanan.

Dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah Indonesia, tak heran saat ini berinvestasi di Indonesia semakin mudah, terutama di kawasan khusus dengan potensi yang tinggi. Jadi, apa lagi yang Anda tunggu?

  

Pengertian dan Cara Membuat NIB untuk Pelaku Usaha


NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (Online Single Submission). Penerbitan NIB melalui OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

NIB diterbitkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap. NIB berbentuk tiga belas digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. NIB berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan.

Lalu, bagaimana cara membuat NIB serta hal-hal yang perlu diketahui sebelum membuat NIB? Berikut ulasannya.

Fungsi Utama NIB

NIB memiliki fungsi utama sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, entah itu perseorangan maupun non perseorangan. Sehingga, dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Prosedur Pembuatan NIB

Setiap pelaku usaha wajib mengikuti beberapa tahapan prosedur pembuatan NIB, yaitu:

  • Pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan cara mengakses laman OSS, yaitu www.oss.go.id.
  • Untuk mendapatkan akses di OSS, pelaku usaha memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk perseorangan, nomor pengesahan akta pendirian dan dasar hukum pembentukan perusahaan untuk non perseorangan.
  • Setelah mendapatkan akses OSS, pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan mengisi data berupa nama, NIK, alamat, jenis penanaman modal dan negara asal (untuk mon perseorangan), bidang usaha, lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal, rencana permintaan fasilitas fiskal dan/atau fasilitas lainnya, nomor kontak, serta NPWP. Apabila pelaku usaha belum memiliki NPWP, OSS dapat memproses pemberian NPWP.
  • Lembaga OSS akan menerbitkan NIB setelah pelaku usaha mengisi data secara lengkap dan memiliki NPWP.

Perizininan Berusaha

Perizinan berusaha terdiri atas Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB wajib untuk memiliki Izin Usaha. Izin Usaha berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha harus memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan IMB di wilayah usahanya. Pelaku usaha juga wajib memperbaharui informasi pengembangan usaha atau kegiatannya pada sistem OSS.

Izin Komersial atau Operasional diberikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, lisensi, dan/atau pendaftaran barang/jasa sesuai dengan jenis produk yang dikomersialkan melalui sistem OSS.

Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional ini berlaku setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Pemenuhan Komitmen

Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional dapat dibatalkan apabila pelaku usaha tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen Izin Lokasi (sepuluh hari), Izin Lokasi Perairan (sepuluh hari), Izin Lingkungan (sepuluh hari untuk UKL-UPL dan tiga puluh hari untuk AMDAL), atau Izin Mendirikan Bangunan (tiga puluh hari).

Pengurusan NIB untuk Pelaku Usaha yang telah Memiliki Izin

Pelaku usaha yang sebelumnya telah memiliki Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional namun belum memiliki NIB, wajib mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan melengkapi data dan/atau pemenuhan komitmen. Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh sebelumnya tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.

Sistem OSS

Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat. Sistem OSS ini terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan perizinan berusaha.

Perizinan berusaha pada sektor keuangan dan pertambangan dilakukan di luar OSS. Untuk sektor keuangan, dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia. Sementara itu, sektor pertambangan, minyak dan gas bumi dilakukan oleh Kementerian ESDM.

Penggunaan OSS dalam perizinan berusaha tidak dikenakan biaya.

Demikianlah rincian singkat mengenai NIB dan OSS yang perlu Anda ketahui sebelum mendaftarkan usaha Anda. Dengan sistem OSS, perizinan berusaha saat ini menjadi semakin mudah dan cepat. Semoga membantu!

  

Pengaruh Covid-19 terhadap Investasi di Indonesia


Wabah COVID-19 telah memberikan dampak serius pada hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada satu bidang, namun hampir di seluruh aktivitas yang ada. Salah satu aspek yang menjadi perhatian di tengah merebaknya virus Corona adalah investasi. Adanya berbagai pembatasan di suatu negara sudah tentu berimbas pada aktivitas ekonomi.

Apakah Kegiatan Investasi Terganggu?

Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sendiri telah mengakui, virus Corona atau COVID-19 adalah ancaman serius yang cepat atau lambat akan mempengaruhi stabilitas suatu negara, termasuk Indonesia. Menurut Rizal Calvary Marimbo, anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM, penurunan nilai investasi akan sangat kentara jika dilihat dari hubungan perdagangan yang melibatkan negara-negara episentrum COVID-19, salah satunya adalah RRT.

Adanya pembatasan atau lockdown membuat aktivitas perdagangan terdampak dengan nilai kerugian yang tidak sedikit. Kegiatan ini mencakup semua aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pasokan bahan material yang berhubungan langsung dengan RRT, baik ekspor maupun impor.

Baru Dapat Dilihat pada April

Berbicara soal hitung-hitungan angka, dampak COVID-19 terhadap kegiatan investasi di Tanah Air sendiri belum dapat dipastikan. Menurut BKPM, nilai realisasi investasi di Indonesia baru bisa diukur setelah ada pengumuman tentang nilai realisasi investasi pada periode triwulan pertama tahun 2020, yaitu di bulan April.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia selaku Kepala BKPM menjelaskan, dampak berupa angka-angka pada nilai investasi di Indonesia tidak bisa serta merta dihitung sesaat setelah wabah COVID-19 pecah. Hal ini karena kegiatan investasi baru terasa beberapa pekan setelah outbreak itu terjadi. Terutama, saat COVID-19 mulai menyebar hingga ke lebih dari 100 negara di dunia.

Januari lalu, BKPM belum mencatat perubahan signifikan pada kegiatan investasi di Indonesia, karena dampak COVID-19 di Tanah Air belum begitu terasa. Hal ini berbeda dengan awal Maret dimana mulai ditemukan beberapa pasien positif COVID-19, yang berakhir pada pembatasan-pembatasan aktivitas ekonomi.

BKPM menyatakan, dampak investasi yang ditimbulkan dari penyebaran wabah COVID-19 baru dapat diketahui pada akhir Maret atau awal April. Dampak tersebut hampir dipastikan ada, mengingat saat ini RRT adalah negara dengan realisasi investasi asing terbesar kedua di Indonesia pada tahun lalu. Tahun lalu, nilai investasi RRT di Tanah Air tidak kurang dari USD 4,7 miliar. Nominal itu setara dengan hampir 17% total nilai investasi keseluruhan asing di Indonesia.

Prediksi Dampak Investasi Mencapai Ratusan Triliun

Dari total nilai investasi yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, potensi dampak investasi di Indonesia bisa mencapai triliunan rupiah. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memprediksi, ada potensi kehilangan nilai investasi sebesar Rp127 triliun akibat merebaknya COVID-19. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat salah satu faktor penyebabnya adalah prospek kegiatan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin hari kian tertekan.

Hal ini dikuatkan oleh pemerintah yang menyatakan bahwa setiap ada penurunan nilai ekonomi RRT 1% maka akan memberikan dampak penurunan pada ekonomi Indonesia sebesar 0,3%. Melihat situasi yang terus berkembang, bukan tidak mungkin ekonomi RRT bisa merosot sampai pada level 5% pada 2020.

Siapa yang Paling Terdampak?

Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, memaparkan bahwa salah satu target industri yang paling merasakan dampak dari COVID-19 adalah sektor pariwisata. Hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan Indonesia dan negara lain yang menutup akses bandara dari penerbangan internasional yang membuat jumlah kunjungan turis ke Indonesia anjlok. Badan Pusat Statistik mencatat, terdapat penurunan sebesar 7,62% pada kunjungan wisatawan mancanegara di bulan Januari 2020, periode saat COVID-19 mulai merebak di dunia. Akibatnya, menurut Kementerian Ketenagakerjaan, tidak sedikit pemilik hotel di Bali dan Batam yang terpaksa merumahkan karyawan mereka.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) juga memprediksi, pandemi Corona akan membuat lebih dari 20 juta orang di dunia kehilangan pekerjaannya. Hal ini setara dengan kondisi pada krisis keuangan global yang terjadi pada rentang 2008-2009, yang mana jumlah pengangguran level dunia mencapai 22 juta orang.

Dari penjabaran di atas, sangat penting bagi pelaku investasi atau investor untuk tetap menjaga, mengikuti, dan menganalisis perkembangan COVID-19. Dengan pengamatan dan perhitungan yang tepat, total kerugian dan dampak buruk dapat diminimalisir sekecil mungkin.

  

Naiknya Peringkat EODB: Indikasi Kemudahan Berbisnis di Indonesia


Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang Indonesia miliki, menjadikan negara kepulauan terbesar di dunia ini negara yang potensial untuk berbisnis dan berinvestasi. Hal ini juga ditunjukkan oleh peringkat EODB Indonesia yang terus membaik. EODB merupakan peringkat yang diberikan oleh Bank Dunia berdasarkan tingkat kemudahan dalam berbisnis.

Indikator EODB dan Efeknya Bagi Suatu Negara

Terdapat 11 (sebelas) topik yang menjadi indikator EODB, yakni kemudahan dalam pengurusan berbagai perizinan usaha, izin untuk mendirikan bangunan usaha, pendaftaran properti, kemudahan prosedur untuk memperoleh jaringan listrik, pembayaran pajak, akses terhadap kredit/pinjaman, perlindungan bagi pemegang saham minoritas di negara yang bersangkutan, perdagangan lintas batas, penegakan kontrak, biaya dan waktu proses hukum, serta berkontrak dengan pemerintah. Naiknya peringkat EODB Indonesia mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki iklim kondusif untuk memulai usaha.

EODB memiliki peran yang amat penting bagi suatu negara, karena EODB dapat menggambarkan kemudahan akses bagi startup dan perusahaan skala kecil dalam mendirikan bisnis di negara tersebut. Selain itu, EODB juga menggambarkan biaya transaksi yang relatif rendah dalam proses mendirikan usaha. Negara dengan EODB tinggi akan memiliki regulasi dan peraturan yang transparan, sehingga meminimalisir adanya korupsi.

EODB Indonesia Terus Membaik

Pada tahun 2008 lalu, EODB Indonesia masih menempati posisi bawah yakni peringkat ke 129 di dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, peringkat tersebut terus naik. 9 tahun kemudian di tahun 2017, peringkat Indonesia terus naik hingga posisi ke 91. Bahkan, setahun berselang, peringkat Indonesia melonjak menjadi 72 pada 2018 dan tetap di posisi tersebut hingga saat ini. Peringkat ini bahkan lebih baik dari Cina yang menempati peringkat 78.

Meskipun dari 2018 ke 2019 peringkat Indonesia turun dari peringkat ke 72 menjadi peringkat ke 73, namun skor yang diperoleh Indonesia meningkat yakni dari indeks 67,96 menjadi 69,6. Hal ini tidak lepas dari reformasi kebijakan yang telah dilakukan Indonesia untuk memudahkan proses bisnis, yakni dengan penggunaan sertifikat elektronik dan pembuatan lisensi bisnis melalui platform online. Selain itu, Bank Dunia juga menyorot kemudahan akses listrik di daerah lain seperti Surabaya. EODB Indonesia juga semakin membaik berkat kemudahan proses bea cukai secara online di Jakarta dan Surabaya.

Strategi Pemerintah dalam Menggenjot EODB 2021

Pemerintah melakukan beberapa strategi yang diharapkan dapat menggenjot EODB Indonesia 2021, di antaranya:

● Penyederhanaan proses dalam perizinan usaha.

Pada awalnya, proses perizinan usaha harus menempuh banyak sekali prosedur yakni 11 tahapan selama 10 hari dengan biaya Rp 3.060.000,-. Pemerintah menargetkan untuk
memangkas tahapannya menjadi 3 prosedur saja dalam kurun waktu 2 hari dengan biaya Rp 3.030.000,-.

● Pendaftaran Properti

Dalam melakukan pendaftaran properti, awalnya prosedur yang harus dilalui sebanyak 6 tahapan dalam waktu 28 hari dan biaya Rp227.323.829,-. Sedangkan, di tahun 2021, Pemerintah mempersingkat prosedur tersebut menjadi 3 tahapan dalam kurun waktu 5 hari dan biaya Rp 139.405.098,-.

● Izin Mendirikan Bangunan

Pemerintah berencana untuk mempersingkat izin mendirikan bangunan menjadi 5 prosedur dalam kurun waktu 21 hari dan biaya Rp 7.146.117,- dari yang semula 18 prosedur dalam waktu 191 hari dan biaya Rp 129.149.289,-.

Selain itu, Pemerintah juga menargetkan untuk memperbarui bidang call center untuk melayani pertanyaan serta keluhan investor maupun pengusaha dalam proses pengurusan bisnis di Indonesia. Pemerintah juga mendorong pengusaha serta investor baik luar maupun dalam negeri untuk berinvestasi di kawasan khusus dengan potensi tinggi seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB).

Dengan segala usaha tersebut, diharapkan EODB Indonesia akan semakin bersaing dengan negara-negara lain dan dapat terus meroket sehingga perekonomian negara pun juga akan semakin maju.

  

Investasi Terbaik di Indonesia Dalam Bidang Bisnis.


Membuka sebuah bisnis merupakan salah satu cara kita melakukan investasi yang baik untuk masa depan. Bisnis kuliner salah satunya, merupakan salah satu cara kita untuk berinvestasi di dunia bisnis yang cukup menjanjikan.

Bisnis kuliner terbilang salah satu cara untuk kita berinvestasi yang cukup menjanjikan karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer setiap manusia. Jadi, kita harus memberikan yang terbaik untuk memikat para calon pelanggan dari resto yang kita buat.

Beberapa kota di Indonesia yang sangat menjanjikan untuk kita membuat dan membuka bisnis kuliner seperti restauran ataupun jenis kuliner lainnya yaitu Jakarta, Bandung, dan Bali. Di kota Jakarta akan sangat menguntungkan karena merupakan ibu kota Indonesia yang sangat banyak penduduk. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang terkenal akan wisata kuliner yang lezat dan beragam. Apabila di kota Bali juga sangat beragam kalangan dan jenis masyarakat yang ada dan tinggal disana, mulai dari masyakat lokal maupun mancanegara bisa kita jumpai.

Kota Jakarta, Bandung dan Bali memang sangat menjanjikan dan sangat menguntungkan pastinya apabila kita membuka bisnis kuliner, dan hal tersebut juga sangat baik untuk kita melakukan cara berinvestasi di Indonesia. Akan tetapi, tantangan dalam membuat bisnis restoran atau kuliner di kota-kota di Indonesia tersebut juga harus kita perhatikan dan pikirkan secara matang dengan baik.

Disinilah kita harus memutar otak dan pikiran untuk membuat dan membuka bisnis kuliner di Bali yang akan disukai dan memenuhi kebutuhan dan keinginan orang-orang disekitar bisnis kita nanti. Dalam memulai, membuat dan untuk mengelola bisnis restoran dan kuliner lainnya tidak boleh sembarangan karena bisa menjadi investasi kita yang baik dimasa depan, akan tetapi apabila tidak dilakukan dengan baik akan dengan mudahnya bisnis kuliner kita tersebut gulung tikar di tengah jalan.

1. Survei Pasar

Cara bagaimana untuk kita bisa mengetahui bagaimana keperluan, kebutuhan, dan keinginan masyarakat disekitar bisnis kuliner yang kita akan buat yaitu dengan melakukan survei pasar terlebih dahulu. Dengan melakukan survei pasar seperti itu yaitu untuk kita bisa mengetahui dan merancang strategi dari apa yang diperlukan, dibutuhkan dan diinginkan oleh calon konsumen kita nantinya. Demikian dengan gambaran bagaimana kita merencanakan dan merancang bisnis kuliner kita tersebut untuk membandingkannya dengan saingan yang ada disekitar.

2. Lokasi Restoran

Menentukan lokasi merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan resto dan bisnis kuliner yang kita buat akan sukses atau tidaknya. Apabila memulai bisnis kuliner dan resto baru lebih baiknya memilih tempat dan lokasi yang mudah dijumpai dan ditemui oleh masyarakat luas. Hal tersebut dapat memungkinkan resto dan kuliner yang kita buat akan ramai oleh pengunjung baru.

3. Jenis Kuliner

Menu masakan untuk resto dan kuliner yang kita buat bisa memilihnya sesuai ciri khas kota yang kita tuju untuk membuka kuliner tersebut. Ataupun kuliner-kuliner yang saat ini sedang marak dan ramai juga bisa menjadi salah satunya, akan tetapi pastinya harus memberikan inovasi yang lebih baik dari yang ada dikalangan pasar yang telah ada. Cara lainnya yaitu kita juga bisa memilih untuk membuat dan memberikan menu makanan dan minuman untuk kuliner yang kita buat yang belum ada di daerah dan kota di Indonesia tersebut. Hal tersebut agar bisnis kuliner yang kita buat menjadi satu-satunya dan akan dilirik oleh banyak kalangan karena merupakan kuliner yang langka.

4. Pelayanan

Pelayanan dalam sebuah bisnis kuliner merupakan faktor yang sangat penting juga untuk kita perhatikan dengan baik. Kita harus memperhatikan dengan baik kualitas pelayanan untuk bisnis kuliner yang kita buat karena hal tersebut merupakan peranan penting untuk keberhasilan bisnis kita kedepannya. Dengan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik untuk para pelanggan merupakan salah satu pembangun bisnis kuliner kita dengan kepuasan yang diterima oleh mereka. Dengan memberikan pelayanan tambahan juga pastinya akan menambah tingkat kepuasan untuk para pelanggan yang baik untuk membangun bisnis kita. Seperti memberikan suasana yang nyaman, toilet yang bersih, maupun fasilitas free Wifi.

5. Ciri Khas

Dengan memiliki ciri khas pastinya resto dan bisnis kuliner yang kita buat akan memiliki daya tarik sendiri dikalangan masyarakat. Keuntungan lainnya yang bisa didapat apabila bisnis kuliner yang kita buat memiliki ciri khas yaitu mudah untuk dikenal dan dicari oleh masyarakat luas dan ramai.

  

Keuntungan berinvestasi di Indonesia bagi investor Asing


Investasi merupakan salah satu upaya dan aspek yang memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional atau pembangunan negeri. Semakin tinggi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya investasi yang dimiliki oleh negara itu memiliki angka yang tinggi.

Indonesia merupakan tujuan investasi yang sangat tepat untuk para investor asing, Mengapa? Karena bila para investor asing melakukan dan menanamkan investasi di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan.

Faktor utama yang menjadi salah satu faktor penting investor asing melirik indonesia yaitu karena faktor sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, mulai dari sumber daya minyak bumi, sumber daya hasil tambang, maupun sumber gas alamnya. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar yang menjadi salah satu sorotan didunia karena memiliki letak yang sangat strategis. Jadi banyak sekali faktor yang menarik dan menguntungkan apabila investor asing melakukan investasi di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya.

Sumber Daya Alam

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak perlu ditanyakan dan diragukan lagi. Baik dalam sektor pertambangan, seperti batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam yang berlimpah dimiliki oleh Indonesia. Pada sektor pariwisata juga Indonesia memili alam yang sangat indah dan cantik. Hal tersebut yang biasanya menjadi hal utama para investor asing memilih untuk melakukan Investasi di Indonesia.

Demografis

Indonesia akan mengalami pergeseran bentuk struktur yang nantinya akan terjadi lonjakan jumlah penduduk dan tenaga kerja yang memiliki dan didominasi usia yang produktif yang lebih terampil dan juga siap dalam kegiatan bekerja.

Iklim Perekonomian dan Investasi yang baik

Indonesia telah bertahan dari adanya krisis ekonomi global atau ekonomi dunia. Indonesia terus menciptakan keamanan dan sehatnya akan iklim ekonomi dan invetasi. Untuk saat ini bahkan Indonesia ditunjuk sebagai salah satu penggerakan perekonomian di kawasan Asia.

Stabilitas Politik yang Baik

Indonesia merupakan negara yang terus bangkit menjadi negara yang stabil sejak terjadinya reformasi dibidang pilitik sejak tahun 1998. Indonesia juga terus memperbaiki sistem demokrasi yang dimilikinya untuk memiliki pemerintahan yang selalu sehat dan juga kondusif atau aman.

Peran Global Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peran aktif dalam membangun hubungan bilateral maupun internasional. Hal yang paling penting yaitu bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang ada di Asia Tenggara yang aktif dalam perkumpulan negara G-20. Hal tersebut karena Indonesia selalu perupaya dan berperan untuk dan dalam menyampaikan kepentingan negara yang berkembnag di dunia.

Hal-hal tersebut sangat menguntung bagi kalian para investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Banyak faktor yang bisa didapatkan pastinya bagi para investor yang melakukan investasi di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang kaya, aman, dan stabil.

Akan tetapi, bagi investor asing harus tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban yang mereka jalani dan lakukan selama melakukan investasi di Indonesia. Selain mendapatkan keuntungan dan hak selama menanamkan investasi di Indonesia, pastinya setiap kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh para investor asing juga harus dilakukan terlebih dahulu, agar tidak merugikan satu dengan hal lainnya.

  

5 Tips Melakukan Investasi Properti di Bali


Sampai saat ini properti masih menjadi instrumen investasi yang banyak mencuri perhatian masyarakat Indonesia, terutama di kawasan-kawasan strategis dan menguntungkan seperti Bali. Pulau Dewata yang tidak pernah sepi kunjungan turis domestik dan internasional ini disebut-sebut menjadi sasaran empuk bagi para investor. Kamu juga tertarik melakukan investasi di Bali berupa properti? Berikut tips-tips terbaik yang perlu diperhatikan agar untung berlipat ganda.

Lakukan pembelian saat harga properti stabil

Perlu diketahui bahwa harga properti di kawasan destinasi liburan relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan kawasan lain. Artinya, kamu bisa membeli properti kapan saja untuk investasi di Bali. Namun demikian, tidak ada salahnya memeriksa kembali harga pasar dari properti yang akan dibeli. Dengan begitu, kamu sangat disarankan untuk membeli properti ketika harga pasar tengah stabil. Carilah informasi sebanyak-banyaknya dari internet, agen properti, maupun riset pasar secara langsung.

Beli properti di luar musim liburan

Investasi di Bali pada dasarnya cukup tricky karena cukup banyak investor pesaing yang juga datang mencari properti seperti kamu. Umumnya, mereka akan mencari rumah tapak dan kemudian dibangun kembali menjadi guest house, villa, atau hostel yang lebih ramah kantong untuk para wisatawan backpacker.

Kebanyakan investor akan datang di musim liburan untuk memastikan lokasi properti tersebut diminati oleh pasar. Padahal kondisi ini justru menimbulkan kompetisi penjualan yang berakibat pada kenaikan harga properti. Oleh karena itu, sebaiknya belilah properti untuk investasi di Bali saat musim liburan usai. Pada waktu inilah kamu bisa lebih leluasa menawar harga karena tidak perlu bersaing ketat dengan investor lain. Sebagai warga domestik, tentu kamu tahu betul lokasi strategis mana saja yang tepat untuk membeli properti di Bali.

Sesuaikan dengan permintaan pasar

Tips melakukan investasi properti di Bali yang selanjutnya bisa kamu lakukan yaitu menyesuaikan diri dengan permintaan pasar. Artinya, sebelum melakukan pembelian, kamu dianjurkan melakukan survei terhadap target pasar pada lingkungan yang akan dituju. Apabila permintaan cukup tinggi namun ketersediaan belum mencukupi, maka investasi yang kamu lakukan dijamin akan memperoleh keuntungan yang menggiurkan.

Pertimbangkan rumah bekas

Harga properti di kawasan liburan memang cenderung lebih tinggi karena nilai investasinya yang juga menjanjikan. Namun, sebagai investor pemula dan hanya memiliki bugdet terbatas, cobalah untuk mempertimbangkan pembelian rumah bekas. Namun, jangan lupa untuk mengecek kondisi bangunan, kelengkapan surat-surat penting, serta lingkungan rumah itu sendiri. Kamu juga bisa memanfaatkan penawaran rumah bekas dari pemilik yang sedang butuh uang. Biasanya karena berada dalam kondisi terdesak, pemilik terdahulu bisa memberikan harga yang lebih murah.

Periksa kembali ketersediaan fasilitas

Satu lagi yang tidak kalah penting diperhatikan saat kamu berencana untuk investasi di Bali dalam bentuk properti, yaitu ketersediaan fasilitas. Untuk itu, sangat dianjurkan agar kamu terlebih dulu melakukan survei lokasi secara langsung. Hal ini penting agar kamu bisa mengetahui fasilitas apa saja yang tersedia di sekitar kawasan properti. Misalnya, ketersediaan tempat ibadah, supermarket, apotek, ATM, dan sebagainya. Semakin lengkap fasilitas yang ada, maka semakin menarik pula properti kamu untuk disewakan pada wisatawan yang datang.

Investasi di Bali terbilang cukup ramah bagi kamu yang masih pemula. Selama kamu bisa membaca dan memanfaatkan peluang yang ada dengan baik, maka keuntungan pun bisa didapatkan. Investasi properti di Bali bahkan tidak hanya terbatas pada bangunan berupa vila, hostel, atau guest house, tetapi juga bangunan perkantoran co-working space yang saat ini cukup banyak peminat di Pulau Dewata. Jadi, kapan kamu akan mulai investasi di Bali?

  

Perkembangan Investasi e-Commerce di Indonesia


Perkembangan teknologi digital pada akhirnya membuat peta perdagangan dan investasi berubah menjadi lebih cepat dan mudah dengan adanya e-commerce. Hampir semua negara di dunia kini bisa merasakan dampak dari e-commerce itu sendiri, termasuk di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari transaksi online sebagai tolok ukurnya.

Data yang dikeluarkan Statista mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2018 lalu saja contohnya, nilai transaksinya mencapai Rp144,1 triliun. Bila dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, terdapat kenaikan hingga lima kali lipat. Maka, tak heran jika investasi e-commerce di Indonesia menjadi topik hangat yang banyak dibicarakan banyak orang, khususnya kalangan pengusaha saat ini. Lantas, bagaimana perkembangannya? Apa yang memengaruhi dan prospeknya di masa mendatang? Ulasan singkatnya bisa kamu simak di bawah ini.

Faktor yang mempengaruhi

Perkembangan investasi e-commerce di Indonesia bisa berjalan seperti saat ini dikarenakan banyak faktor yang mendukungnya. Khususnya dari segi sarana dan pra sarana pada masyarakat. Beberapa di antaranya adalah mengenai ketersediaan akses internet hingga logistik. Selain itu, regulasi maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga menjadi faktor penentu utama.

Akses internet

Investasi e-commerce di Indonesia tergantung pada ketersediaan akses internet. Di sini bisa digarisbawahi bahwa semakin tinggi tingkat penetrasi internet di dalam sebuah wilayah, akan semakin besar pula masyarakat yang mengakses e-commerce.

Apabila kita melihat data yang dilansir dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia pada 2017 lalu, terlihat bahwa Jawa masih menjadi pulau dengan akses internet terbaik. Disusul kemudian oleh Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua. Begitu pula dengan penetrasi e-commerce yang dilansir dari data survei Katadata Insight Center 2018. Dari data tersebut terlihat bahwa ponsel atau smartphone menjadi perangkat yang paling banyak digunakan untuk mengakses internet.

Logistik

Perkembangan dalam dunia e-commerce, terutama dari segi nilai investasi, akan semakin baik jika didukung oleh logistik yang memadai mengingat logistik merupakan faktor penting sebagai mata rantai transaksi secara online. Tidak heran jika saat ini banyak penyedia layanan logistik bermunculan. Di sinilah sebenarnya kamu juga bisa berinvestasi selain bermain langsung di toko online atau penyedia produk dan layanan e-commerce.

Regulasi

Kedua faktor di atas tidak akan berjalan dengan baik tanpa dibarengi regulasi yang jelas. Maka dari itulah pemerintah pun menerbitkan Perpres No.74/2017 mengenai Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Tahun 2017-2019. Roadmap inilah yang menjadi dasar hukum dalam mempercepat pengembangan investasi e-commerce yang ada di Indonesia. Dengan demikian, para pelaku e-commerce menjadi lebih tenang ketika mereka menjalankan bisnisnya.

Prospek di masa mendatang

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh McKinsey bertajuk ‘Unlocking Indonesia’s Digital Opportunity’, perekonomian digital disinyalir akan mampu meningkatkan perekonomian nasional hingga 150 miliar dolar AS di tahun 2025 mendatang. Begitu pula Ipsos Indonesia sebagaimana dilansir dari Marketeers, yang memprediksi bahwa Indonesia berpotensi menjadi pemain besar dalam ranah e-commerce di Asia bahkan di dunia.

Maka dari itulah, sebagai pelaku bisnis, ada baiknya kamu jeli melihat perkembangan dan tren yang berlaku saat ini. Terlebih lagi jika ingin melipatgandakan keuntungan dari ceruk investasi e-commerce di Indonesia di masa mendatang. Selain itu, kesimpulan yang bisa kita ambil dari ulasan di atas adalah, kamu pun tidak harus berinvestasi hanya pada toko online saja. Kamu juga bisa berinvestasi pada sektor logistik yang juga berpeluang besar di era Revolusi Industri 4.0.

Mengingat peminatnya yang cukup tinggi, bukan tidak mungkin e-commerce di Indonesia akan terus berkembang hingga beberapa tahun mendatang. Hal tersebut tentu akan berdampak baik pula terhadap investasi e-commerce di Indonesia. Apakah kamu tertarik untuk ikut berinvestasi?

  

5 Tantangan Digital Ekonomi di Indonesia


Revolusi Industri 4.0 mendorong berbagai negara di dunia untuk terus berinovasi dalam ranah perekonomian digital. Melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan yang ada memang tidak selalu mudah. Ada berbagai macam tantangan yang dihadapi melalui strategi-strategi yang terencana. Untuk kasus di tanah air, ada lima tantangan dalam investasi digital ekonomi di Indonesia saat ini. Berikut di antaranya yang perlu kamu ketahui.

Cyber Security

Cyber security masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital. Begitu pula dengan investasi digital ekonomi Indonesia. Sebagai negara berkembang yang memiliki peluang besar, Indonesia memiliki arus transaksi online yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan menjadi celah baru bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyerangan terhadap dunia cyber. Bahkan negara kita pernah mendapat 1.225 miliar serangan cyber setiap harinya.

Salah satu bentuk serangan cyber ini adalah ransomware yang dapat menyerang website yang bergerak di perekonomian digital. Kasus yang dapat dijadikan pelajaran adalah bagaimana ransomware dapat membobol bank sentral Bangladesh dan Malaysia. Akibatnya, kerugian yang cukup besar pun tak bisa dihindari. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah menciptakan sistem keamanan internet tingkat tinggi guna menjaga transaksi dan investasi ekonomi digital.

Persaingan yang semakin ketat

Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya, produk-produk lokal pun jika tidak berkembang akan tergerus oleh produk dari negara lain yang cenderung dijual dengan harga terjangkau.

Misalnya saja membanjirnya produk-produk dari Cina, Singapura, maupun Jepang. Ditambah lagi sat ini masih minim produk dari UMKM yang masuk dalam ranah e-commerce. Di sinilah diperlukan adanya sinergi dari pihak pemerintah maupun swasta agar produk lokal ini dapat bersaing. Baik melalui pembinaan hingga bantuan inovasi supaya di masa mendatang produk lokal dapat menikmati keuntungan dari adanya investasi digital ekonomi Indonesia.

Pembangunan sumber daya manusia

Tantangan selanjutnya dalam menghjadapi investasi digital ekonomi Indonesia ialah mengenai sumber daya manusia. Hal ini tentu menjadi PR bagi pemerintah di negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara, termasuk pula di Indonesia. Pada tahun 2017, sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Google menyebutkan bahwa di Asia Tenggara sumber daya profesional dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital masih minim.

Seperti pekerjaan rumah di negara-negara berkembang, tenaga kasar masih mendominasi sumber daya dalam hal sistem perekonomian. Tantangan ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Salah satu pemecahannya ialah pemerintah lagi-lagi harus bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat dan mempersiapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman jika ingin memiliki daya saing yang baik dalam menghadapi ekonomi digital saat ini.

Ketersediaan akses internet yang mumpuni

Sama halnya dengan pembangunan sumber daya manusia, faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah mengenai infrastruktur. Dalam hal ini, yang menjadi poin penting adalah ketersediaan akses internet mumpuni di hampir seluruh wilayah. Sebab, akses internet inilah yang memengaruhi investasi digital ekonomi di Indonesia.

Saat ini akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar saja seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dinilai masih minim. Data tersebut dilansir oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia pada 2017 lalu. Diharapkan dengan adanya program pembangunan internet, nantinya bisa mendorong peningkatan perekonomian.

Regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman

Tantangan lainnya ialah mengenai adanya regulasi dan dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Hukum klasik yang menyebutkan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman mungkin akan berlaku jika aturan main mengenai digital ekonomi di Indonesia tidak ditangani dengan optimal.

Menanggapi hal ini, pemerintah pun dengan sigap membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya perekonomian digital nasional. Begitu pula dengan lembaga-lembaga terkait. Ini semata-mata untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital agar dapat berjalan dengan baik di masa mendatang.

Setidaknya lima tantangan di ataslah yang saat ini sangat relevan dihadapi oleh pemerintah dalam hal investasi digital ekonomi di Indonesia. Semoga ke depannya nanti tantangan-tantangan tersebut bisa segera teratasi demi ekonomi digital yang semakin berkembang di Indonesia.

  

Ini Negara dengan Investasi Pariwisata Terbanyak di Indonesia


Perkembangan teknologi digital dalam negeri memiliki pengaruh yang cukup kuat, tidak terkecuali di sektor pariwisata. Melalui pengembangan tourism 4.0 yang digagas oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, setidaknya di tahun 2019 ini jumlah wisatawan milenial ditargetkan mencapai angka 50%. Tidak tanggung-tanggung, saat ini pemerintah berupaya untuk membangun lingkungan yang ramah teknologi digital, mulai dari promosi objek wisata melalui media sosial hingga website yang secara khusus menampilkan review perjalanan wisatawan setelah liburan berakhir.

Sebagai imbasnya, nilai investasi pariwisata di Indonesia juga mengalami peningkatan sejak tahun 2017 lalu. Berdasarkan catatan Penanaman Modal Asing (PMA) sepanjang periode Januari – Desember 2018, setidaknya Indonesia mendapat investasi pariwisata untuk hotel bintang senilai US$525,18 juta. Lokasi persebaran investasi pariwisata tersebar sebanyak 20% di Kepulauan Riau, 30% di ibu kota Jakarta, dan yang terbesar yaitu 40% di Pulau Bali.

Jumlah investasi pariwisata ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Tercatat di tahun 2013 ada sekitar 8,8 juta wisatawan mancanegara, sementara di penghujung tahun 2018 jumlahnya meningkat hampir 50% menembus angka 15,8 juta orang. Didominasi dengan negara-negara di kawasan Asia, inilah urutan negara dengan investasi pariwisata terbanyak di Indonesia.

Singapura

Berbatasan langsung dengan Kepulauan Riau di sebelah selatannya, negara Singapura menjadi investor terbesar di bidang pariwisata Indonesia. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, negeri dengan daratan seluas 722,5 kilometer persegi ini sudah mengucurkan dana sebesar Rp19.390,6 miliar untuk investasi pariwisata di Indonesia. Dana tersebut sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan Belitung sebagai Kawasan yang ramah untuk wisatawan asing. Terutama di bidang infrastruktur, mulai dari bandar udara, pelabuhan laut dan pelabuhan kapal pesiar, hingga kawasan marina.

Tiongkok

Kesuksesan Indonesia meraih pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tahun lalu, yakni sebesar 5,2%, memikat perhatian Tiongkok untuk berinvestasi di sektor pariwisata nusantara. Terlebih jumlah wisatawan asal Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia sudah mencapai 2,1 juta orang. Jumlah ini berkali-kali lebih banyak dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebanyak 12.000 orang wisatawan. Pertumbuhan investasi Tiongkok di sektor pariwisata Indonesia bahkan berada di urutan kedua dengan pertumbuhan nilai di angka 32%.

Korea Selatan

Lanskap alam Indonesia yang begitu indah membuat banyak wisatawan asing tertarik untuk berkunjung. Termasuk wisatawan asal Korea Selatan yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Korea Toursim Organization, tercatat ada sekitar 2,3 juta orang Korea yang bepergian ke Indonesia untuk berlibur. Jumlah ini meningkat 45,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah wisatawan inilah yang berpengaruh pada peningkatan investasi pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan di Indonesia.

Investasi pariwisata di Indonesia berdampak cukup besar bagi kehidupan perekonomian dalam negeri. Pengembangan sektor pariwisata akan memberi output berupa terbukanya lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Angka pengangguran pun dapat lebih ditekan. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan peningkatan pendapatan yang berpengaruh pada kesejahteraan hidupnya.

Didukung dengan pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi massal yang memadai, bukan tidak mungkin jika percepatan pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan pemerintah Indonesia melalui promosi investasi pariwisata bagi para investor asing. Lebih lanjut, di tahun 2018 devisa negara dari sektor pariwisata sudah mencapai US$16,1 miliar. Artinya, semakin banyak nilai investasi pariwisata semakin tinggi pula devisa yang didapatkan oleh negara.

  

Begini Cara Urus Izin Usaha Lewat Online Single Submission


Online single submission (OSS) merupakan sebuah aplikasi lisensi yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah Indonesia.Sistem perizinan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Melalui sistem yang baru ini, diharapkan investasi dalam dan luar negeri dapat ditingkatkan secara langsung. Online single submission (OSS) hadir untuk menggantikan sistem One Stop Services oleh BKPM, yang dianggap tidak terlalu menguntungkan untuk menarik investasi langsung.

Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh Online single submission, saat ini kamu bisa mengirimkan izin bisnis baru tanpa rasa khawatir. Berikut panduan selengkapnya yang bisa kamu lakukan untuk mengurus izin bisnis. Simak baik-baik, ya!

Dapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) lebih dulu

Untuk mengajukan izin bisnis baru dengan OSS, terlebih dulu kamu harus mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdiri dari 13 digit angka. NIB ini berfungsi sebagai identitas pemilik bisnis untuk melakukan aktivitas bisnisnya. Setiap pemilik bisnis harus mendapatkan NIB terlebih dahulu sebelum mengajukan izin usaha yang diperlukan untuk menjalankan bisnis secara legal.

Jenis lisensi yang dikeluarkan di bawah sistem OSS

Ada dua lisensi utama yang dikeluarkan di bawah sistem Online single submission, yaitu lisensi usaha (Izin Usaha) dan lisensi komersial atau operasional (Izin Komersial atau Operasional). Dua lisensi utama yang disederhanakan ini memiliki fungsi masing-masing. Sebelum pemilik bisnis memulai operasi bisnisnya, izin usaha harus lebih dulu diurus agar tidak tersandung perihal legalitas operasional bisnis itu sendiri.

Lebih lanjut, izin usaha juga merupakan dasar untuk memperoleh izin komersial atau operasional. Sementara itu, lisensi komersial atau operasional penting bagi pemilik bisnis karena dapat memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan komersial sesuai dengan lini bisnis mereka. Kamu bisa mengecek daftar lisensi yang diperlukan di setiap sektor masing-masing di bawah otoritas OSS melalui Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018.

Langkah-langkah pendaftaran izin usaha menggunakan OSS

Sebelum mengakses sistem OSS, kamu harus lebih dulu mengantongi Sertifikat Pendaftaran Perusahaan melalui sistem online AHU. Langkah awal ini penting dilakukan untuk mendapatkan otorisasi Akta Pendirian dan Nomor Registrasi Perusahaan. Jika sudah, kamu bisa melanjutkan proses pengaturan akun Online single submission.

Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari penanggung jawab atau direktur utama, bersama dengan informasi lain sesuai dengan Formulir Pendaftaran. Setelah langkah ini, OSS akan mengirim dua email ke badan usaha yang berisi ID pengguna dan kata sandi akun OSS untuk pendaftaran dan verifikasi akun OSS.

Daftar izin usaha lewat online single submission

Pertama, masuk ke akun OSS yang telah dibuat menggunakan NIK. Kemudian isi data lengkap tentang informasi bisnis yang akan kamu jalankan. Jika bisnis tersebut menggunakan pekerja asing, maka kamu harus menerima pernyataan pendamping janji temu dan mengadakan pelatihan atau membuat sejumlah surat pernyataan.

Setelah itu, isi informasi bisnis dengan 5 digit KBLI yang kompatibel, selain 2 digit yang sudah tersedia dari AHU, dan jelaskan bidang bisnis yang kamu jalankan. Pastikan bahwa informasi yang kamu masukkan benar dan selesaikan langkah-langkahnya dengan menerima NIB dan dokumen pendaftaran lainnya.

Bagaimana, mudah bukan cara urus izin usaha lewat online single submission? Sekarang kamu bisa mengirimkan izin bisnis baru dengan lebih efektif dan efisien karena semua dilakukan secara online. Semoga informasi ini bermanfaat!

  

Mari Mengenal Online Single Submission Untuk Pelaku Bisnis


Apakah diantara kalian mengenal istilah online single submission? Mungkin kedengarannya masih sangat asing di telinga masyarakat saat ini. Jadi, mari kalian simak artikel ini sampai selesai terkhusus bagi kalian yang sedang memiliki dan berencana membuat sebuah usaha atau bisnis.

Online single submission atau disingkat OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. Online single submission atau OSS ini juga merupakan amanat dari Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Online Single Submission merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian / lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk upaya meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai sebuah usaha.

Online single submission atau OSS diluncurkan pada 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. Disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, aturan pelaksanaan OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

Jadi, jika kalian para masyarakat Indonesia yang ingin membuat sebuah usaha dan bahkan telah membuat usaha namun belum memiliki izin usaha yang kalian miliki, maka kalian harus memperhatikan dan mempelajari mengenai online single submission. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan izin usaha kalian dan tidak ingin repot ataupun ingin hal yang simple saja, maka dapat mengajukannya dengan cara online single submission ini.

Dengan adanya online single submission, pelaku suatu usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai K/L atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemda untuk mengurus perizinan usaha yang terbilang rumit dan berlapis-lapis yang harus diperoleh satu per satu secara tahap demi tahap yang ada. Simak penjelasan berikut ini mengenai beberapa fakta menarik yang perlu kalian tahu soal online single submission.

Dipandu oleh petugas

Investor pemohon akan dipandu untuk mengisi form-form data yang semuanya diunggah ke sistem secara online setelah petugas memeriksa akta notaris perusahaan. Bahkan jika si pemohon tergolong investor besar, maka beliau dipersilahkan untuk duduk manis saja tanpa harus kerepotan. Urusan memasukkan data bisa diserahkan kepada petugas saja.

Selesai segala halnya hanya 1 jam saja

Para investor tidak butuh waktu yang lama atau waktu berhari-hari dalam pengajuan dan dalam mengurus untuk izin usaha dan investasi kalian. Saat ini kalian hanya membutuhkan waktu satu jam saja untuk datang ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau kementerian / lembaga terkait yang sudah memiliki PTSP, dan biarkan sistem yang terintegrasi mengurus sisanya.

Bisa dipantau dengan jelas

Jika mengajukan izin investasi dengan online dengan online single submission ini, para permohonan bisa memantau langsung, sudah sampai di mana pengurusan izin investasi yang mereka ajukan. Kalau memang terhenti di satu instansi misalnya, satuan tugas (satgas) di kementerian atau lembaga yang terkait tersebut akan melakukan evaluasi.

Artikel berikut ini merupakan pembahasan beberapa hal mengenai online single submission bagi kalian semua yang bergelut pada dunia bisnis yang harus kalian ketahui dan kalian pelajari. Semoga bermanfaat dan terima kasih.

  

Ide Bisnis di Kawasan Pariwisata Yang Bisa Untuk Investasi Kalian


Pariwisata adalah kegiatan perjalanan seseorang atau segerombolan orang dari tempat tinggal asal ke suatu tempat di kota lain atau negara lain dalam jangka waktu tertentu. Tujuan perjalanan dapat bersifat untuk berwisata, bisnis, keperluan ilmiah, bagian kegiatan agama, muhibah atau juga silahturahmi. Pariwisata adalah suatu fenomena kebudayaan global yang dapat dipandang baik untuk salah satu kebutuhan manusia.

Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata di Indonesia masih menduduki peranan yang sangat penting dalam menunjang untuk pembangunan nasional sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang cukup strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara Pariwisata lebih populer dan banyak dipilih dan dipergunakan bila dibandingkan dengan terjemahaan yang seharusnya dari istilah yang dinamakan tourism atau biasanya disebut turisme. Oleh karena itu, pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan perekonomian masyarakat.

Jika kalian sebagai salah satu calon pengusaha atau pebisnis, pasti tidak akan duduk manis saja dan membiarkan peluang emas seperti ini lewat dengan begitu saja pastinya. Pada artikel ini maka kita akan mencoba memberikan refrensi dan inspirasi untuk kalian untuk ide bisnis menarik untuk investasi pariwisata yang bisa kalian lakukan dan jalani dengan mudah dan cukup menjanjikan. Mari untuk di simak artikel selengkapnya sebagai berikut.

Penginapan

Bagi setiap wisatawan ataupun pelancong pastinya mereka membutuhkan tempat untuk beristirahat ketika mereka hendak untuk mengunjungi dan ketika mereka hendak untuk berkeliling ke objek-objek wisata yang mereka tuju pastinya. Kalian tidak perlu untuk berpikir panjang dan rumit dengan berpikir untuk membangun sebuah hotel mewah dengan fasilitas yang lengkap. Mengapa demikian? Karena saat ini sedang tren untuk berlibur dengan cara backpacker. Berlibur dengan cara Backpacker yang saat ini cukup diminati yaitu dengan cara mereka yang membawa uang dalam jumlah yang terbatas. Maka dari itu, penginapan dengan harga murah dan terjangkau namun dengan fasilitas sederhana namun nyaman dan bisa untuk dinikmati. Jangan Khawatir! Kalian bisa membuat bisnis seperti homestay ataupun guesthouse saja.

Bisnis Interior

Bisnis interior biasanya berhubungan erat dengan peluang bisnis penginapan. Interior ruang demi ruang untuk tempat dan fasilitas sebuah penginapan di homestay maupun guesthouse yang tepat pastinya akan menghasilkan daya tawar dan daya tarik yang tinggi bagi bisnis penginapan.

Bisnis penyewaan kendaraan

Bisnis sewa kendaraan baik itu kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat bisa dibilang cukup menguntungkan dan menjanjikan jika dibuka tempat penyewaan dekat dengan tempat wisata. Banyak masyarakat pastinya yang membutuhkan akses untuk menggunakan kendaraan, karena kendaraan pribadi mereka tidak dipergunakan dan tidak dibawa saat berlibur.

Bisnis Kuliner

Berbisnis makanan dan kuliner biasanya peluangnya cukup menjanjikan. Apalagi membuka bisnis kuliner pada daerah wisata pastinya lebih cocok lagi. Akan tetapi kalian harus menyesuaikan dengan kawasan pariwisatanya tersebut sebelum menentukan bisnis kuliner apa yang akan kalian buat. Setidaknya jenis bahan baku ataupun makanan apa yang telah menjadi ciri khas kawasan tersebut. Dengan seperti itu bisnis kuliner kalian akan selalu diingat oleh masyarakat yang ingin mengunjungi maupun masyarakat yang sedang ada di daerah kawasan wisata tersebut.
  

Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Indonesia Untuk Investasi


Ketika keadaan infrastruktur pada suatu negara lemah, maka itu berarti perekonomian di negara itu berarti berjalan secara tidak efisien bisa dikatakan seperti itu. Besarnya biaya-biaya yang terbilang sangat tinggi bisa berujung pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya saing dikarenakan biaya tersebut. Dengan munculnya ketidakadilan sosial misalnya juga bisa menjadi salah satunya. Pastinya sulit bagi sebagian penduduk untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan ataupun susahnya anak-anak pergi ke sekolah karena perjalanannya terlalu susah dan terbilang cukup mahal.

Menurut data yang diterbitkan oleh sumber terpercaya, dari total pengeluaran perusahaan di Indonesia, sekitar 17 persen diserap oleh biaya logistik. Padahal dalam ekonomi negara-negara tetangga angka ini hanya di bawah sepuluh persen yang seharusnya. Jadi bisa dibilang infrastruktur yang kurang memadai juga mempengaruhi daya tarik investasi di negara Indonesia. Investor asing penuh kekhawatiran untuk berinvestasi pada negara Indonesia.

Indonesia infrastructure investment fisik yang kualitasnya kurang baik juga dapat menyebabkan masalah yang lebih buruk lagi. Tidak dapat dipungkiri juga, para investor harus mempertimbangkan kondisi negara Indonesia secara geografisnya. Dikarenakan negara Indonesia yang terletak pada garis khatulistiwa menjadi penyebab wilayahnya berada di area curah hujan tropis berat dan juga ditambah lokasi negara Indonesia terletak pada cincin api pasifik yang membuat negara Indonesia mudah dan rentan sekali dengan munculnya bencana alam. Hal tersebutlah yang dapat menjadi salah satu gangguan besar dalam arus barang dan jasanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah bercerita bagaimana pentingnya infrastruktur sebagai salah satu pendukung berkembangnya industri kreatif di Indonesia. Selain itu penting pula untuk membangun sumber daya manusia yang mumpuni dalam mendukung terciptanya ekosistem industri kreatif yang baik. Karena dengan demikian mimpi negara Indonesia untuk menjadi negara yang maju dalam ekonomi dapat terwujud.

Hal seperti ini merupakan kesempatan untuk kalian untuk turut serta dan turut andil dalam infrastruktur negara sendiri yaitu Indonesia. Kalian juga bisa dibilang ikut serta memberikan kontribusi untuk membangun Indonesia dalam hal seperti ini.

Meratakan pembangunan

Pemerataan pembangunan merupakan sebuah langkah yang cukup besar untuk menuju pemerataan ekonomi. Dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik, sebuah daerah maupun negara dapat menghidupi dirinya sendiri. Setelah tercapainya infrastruktur yang baik, maka semua akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses ekonomi di dalamnya.


Menciptakan lapangan kerja baru

Kegiatan pembangunan infrastruktur Indonesia sendiri sebenarnya juga membuka lapangan pekerjaan baru untuk dan bagi penduduk daerah Indonesia. Hal ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di daerah Indonesia pastinya. Faktor utama untuk membangun infrastruktur Indonesia pastinya sangat membutuhkan akan pengelolaan dan keterlibatan dari tenaga masyarakat Indonesia itu sendiri.


Membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi

Dengan terbukanya kesempatan seperti ini melalui pembangunan infrastruktur Indonesia, maka akan semakin banyak juga investor yang ikut serta memajukan daerah tersebut dan membuat Indonesia semakin mencapai apa yang telah dicita-citakan selama ini. Memutuskan untuk berinvestasi tentu itu bukan hal yang mudah, akan tetapi jika manfaatnya yang kalian dapatkan bukan hanya memberi keuntungan bagi diri kalian sendiri, mengapa bisa dibilang demikian? Jika kalian ingin bergelut dalam bisnis investasi mengenai pembangunan infrastruktur Indonesia, sebelumnya ada baiknya dan disarankan sekali untuk kalian mencari wawasan terlebih dahulu mengenai prospek untuk kedepannya seperti apa.

Artikel ini dapat membantu kalian dan menambah refrensi baru kalian dalam menambah pengetahuan kalian mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur Indonesia untuk investasi. Terima kasih.

  

Indonesia Garap Industri DIgital Untuk Investasi


Industri Digital Untuk Investasi

Semua masyarakat tahu bahwa bisnis digital belakangan ini sudah menjadi sebuah ‘tren’ peluang usaha yang cukup menggiurkan dan menjanjikan pada era modern seperti ini. Apalagi kemudahan yang telah ditawarkan oleh smartphone saat ini menjadikan terus meningkatnya pengguna internet dan berbagai kemudahan yang bisa didapatkan oleh masyarakat.Pernyataan tersebut merupakan sebagian alasan mengapa pada bisnis digital ini memiliki peluang yang bisa dibilang sangat baik untuk saat ini.

Bagi generasi muda-mudi saat ini bisnis seperti digital dimanfaatkannya sebagai wadah untuk menyalurkan semua ide pikiran dan kreativitas mereka dan pastinya bisa menjadi sebuah peluang investasi industri digital Indonesia. Wirausahawan dari kalangan muda-mudi yang sangat inovatif terbilang sangat banyak juga yang ikut andil dalam berkontribusi dalam memberikan solusi untuk masalah sosial yang ada melalui digital yang pada zaman ini terbilang sangat canggih.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengajak generasi muda-mudi atau yang pada saat ini lebih dikenal dengan generasi milenial (generasi yang lahir di antara tahun 2000-an) agar terus memanfaatkan peluang dan potensi industri digital di Indonesia. Dalam enam tahun terakhir, industri digital di Indonesia tumbuh dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Airlangga Hartarto melihat, beberapa perusahaan yang berkesinambungan dalam industri digital di Indonesia, perintisnya yaitu berasal dari kalangan generasi milenial. Tetapi generasi milenial ini perlu dorongan agar bisa menentukan strategi jangka panjang agar bisnis mereka mampu bertahan lama.

Untuk kalian para kaum generasi milenial dan para muda-mudi yang saat ini sedang memikirkan dan bahkan merencanakan membuat bisnis kalian bisa coba berpikir untuk membuat bisnis dalam industri digital. Jika kalian melihat peluang yang menjanjikan dan menggiurkan dalam industri digital saat ini, mari simak selengkapnya sampai selesai mengenai beberapa ide bisnis dalam industri digital yang bisa menginspirasi kalian dalam mengembangkannya.

E-commerce (Belanja Online), pada era yang modern seperti ini belanja yang menghabiskan banyak waktu sudah tidak zamannya lagi. Apalagi harus menempuh kemacetan kota untuk ke tempat belanja tersebut. Dengan kalian para kaum milenial membuat e-commerce, para shoppers pastinya merasa dimanjakan dengan adanya kemudahan berbelanja yang cepat di mana saja dan kapan saja pastinya. Hanya dengan cara download atau install aplikasi yang kalian buat pada smartphone para shoppers sudah bisa mencari semua berbagai macam kebutuhan yang mereka butuhkan. Mulai dari pakaian, makanan, dan keperluan lainnya yang ada disekitar kita, yang bisa didapat dengan mudah, cepat, dan praktis. Bisnis industri digital seperti e-commerce belanja online ini sangat terbilang akan menguntungkan kalian para kalangan muda-mudi yang banyak sekali ide kreatif yang masih sangat segar. Masyarakat saat sekarang ini banyak yang membutuhkan barang yang mereka gunakan untuk keseharian mereka dengan cepat dan tidak memiliki banyak waktu untuk membelinya.

Digital Media (Hiburan Online), jika kalian tertarik dan ingin untuk memulai bisnis yang lebih kreatif dalam ide yang suka menghibur, pilihan digital media bisa kalian pilih sebagai salah satu jawabannya. Bagi kalian yang suka menggeluti bisnis kreatif kalian bisa berpikir untuk membuat digital media ini. Untuk menggeluti bisnis seperti digital media seperti ini, kalian harus mengeluarkan semua isi dan ide kreatif yang kalian miliki. Konten yang menarik juga menjadi salah satu bagian yang sangat penting yang harus kalian pikirkan dan kalian buat untuk membuat bisnis digital media. Konten yang bisa kalian lakukan dan kalian buat bisa berupa tulisan maupun video-video yang menarik agar bisa menghibur para penikmatnya. Jadi, kalian bisa membuat ide bisnis ini dengan bermodalkan ide kreatif yang kalian miliki saja jika kalian ragu untuk ide bisnis apa yang ingin kalian buat.

Ekonomi industri global pada era saat ini pun sedang berada pada puncak perubahan besar yang sebanding dengan munculnya Revolusi Industri Pertama, Kedua, dan Ketiga. Untuk era sekarang kita masuk ke satu tahapan revolusi industri yang dinamakan Revolusi Industri 4.0. Industri 4.0 adalah nama tren otomatis dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencangkup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif.

Itulah beberapa ide bisnis untuk para generasi milenial Indonesia dalam revolusi industri digital pada era modern seperti saat ini yang bisa dijadikan untuk investasi di masa depan.

  

Sektor Pertanian Indonesia di Mata Dunia


Sebagai negara kepulauan dan memiliki wilayah yang luas, Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya. Dari keindahan alam untuk wisata hingga kekayaan alam yang bisa diproduksi menjadi sumber energi tersendiri, salah satunya berasal dari sektor pertanian.

Sejak dahulu, Indonesia selalu kaya dengan hasil dari pertanian seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, ketela pohon dan ubi jalar. Selain itu, ada juga hasil dari pertanian yang disebut sebagai hasil pertanian tanaman perdagangan yaitu teh, kopi, kelapa, kina, cengkeh, tebu, karet dan yang lainnya.

Dengan pertanian Indonesia yang semakin hari semakin besar, hal ini memberikan dampak positif juga. Tidak hanya untuk urusan dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Sektor pertanian Indonesia di mata dunia mendapatkan respon positif yang patut dibanggakan. Apa saja yang bisa dicatatkan dari sektor pertanian Indonesia di mata dunia? Berikut penjelasannya.

Kian kompetitif di kancah internasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus bertumbuh setiap tahunnya ke arah yang lebih baik. Hal itu terlihat sangat jelas pada tahun 2018, khususnya dari sektor pertanian. Hingga tahun 2018, pertumbuhan pertanian di Indonesia mencapai angka di atas 9%. Itu termasuk angka sangat positif.

Bahkan terdapat klaim dari pemerintah kalau pertumubuhan sektor pertanian Indonesia menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Hal ini membuat sektor pertanian Indonesia dilirik oleh dunia internasional. Tentu saja, ini memberikan sinyal kalau Indonesia semakin kian kompetitif di kancah internasional. Dengan sistem yang dibuat, maka masyarakat hanya perlu menunggu saja bagaimana sektor pertanian Indonesia berkembang ke depannya.

Targetkan diri menjadi lumbung pangan dunia

Pemerintah Indonesia terhitung ambisius dalam memperhatikan sektor pertanian. Menurut pemerintah, setiap tahun harus ada perkembangan ke arah yang lebih baik agar bisa mendapatkan apa yang ditargetkan sejak awal. Pada tahun 2020, komoditas dari sektor pertanian yang ditargetkan mencapai level swasembada adalah kedelai, tahun 2024 giliran gula industri. Lalu masuk ke tahun 2026 menjadi milik daging sapi dan pada tahun 2045, Indonesia sudah menjadi lumbung pangan dunia.

Ambisi pemerintah Indonesia tentunya tidaklah salah mengingat bagaimana Indonesia yang kaya akan sumber daya alam bisa mendapatkan itu semua jika dikelola dengan baik dan benar. Keseriusan dalam mengembangkan sektor pertanian wajib dilakukan agar Indonesia tidak lagi tertinggal dari negara lain dan bisa membawa satu misi penting, yaitu menjadi percontohan untuk negara lain yang juga ingin membangun sektor pertanian mereka menjadi lebih kuat.

Ingin menjadi rujukan negara lain

Indonesia tidak hanya ingin mata dunia saja yang memberikan perhatian kepada mereka, tetapi juga ingin adanya aksi nyata dari negara lain. Dengan membangun sektor pertanian untuk menjadi semakin kuat, Indonesia ingin menjadi rujukan dari negara lain yang juga ingin mendapatkan contoh bagaimana mengurus sektor pertanian dengan baik dan benar.

Indonesia tentunya layak untuk dijadikan contoh mengingat betapa melimpahnya sumber daya alam yang ada di negara ini. Jika sudah berhasil menjadi rujukan negara lain, maka misi yang selama ini dibawa oleh Indonesia bisa dinyatakan sebagai misi yang sukses dan berhasil.

Sektor pertanian Indonesia di mata dunia kian hari kian kuat. Untuk itu, perlu dukungan penuh dari masyarakat maupun pemerintah agar sektor pertanian tanah air bisa memukau dunia dan menunjukkan jati diri Indonesia yang sebenarnya sebagai negara agraris dan memiliki sumber daya alam yang melimpah.

  

Jangan sampai Salah, Inilah Daftar Izin Usaha yang Dibutuhkan Perusahaan


Membangun usaha semakin hari semakin mudah di Indonesia. Hal ini dikarenakan munculnya berbagai model bisnis yang didukung juga dengan kemajuan teknologi sehingga memungkinkan ini semua terjadi.

Tapi tetap saja, ada peraturan-peraturan yang dibuat dan diterapkan untuk memberikan koridor yang jelas dalam membangun perusahaan. Salah satunya adalah daftar izin usaha yang dibutuhkan ketika ingin memiliki perusahaan. Banyak sekali jenis izin usaha yang ada di Indonesia dan bisa menggunakan online single submission. Berikut penjelasannya.

Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Sesuai namanya, SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dipakai untuk menandakan kalau tempat usaha yang kamu pakai sudah bisa untuk digunakan dalam menjalankan bisnis. Pihak berwenang yang berhak merilis izin usaha ini adalah pemerintah daerah dan memiliki peraturan yang berbeda-beda di masing-masing daerah.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Kalau SITU dipakai untuk mengatur tempat usaha, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) digunakan untuk menandakan bahwa kamu bisa melaksanakan kegiatan perdagangan. Bagi setiap wirausaha/pengusaha, tentunya wajib memiliki SIUP. Sama seperti SITU, SIUP juga dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tanpa memiliki SIUP, kamu pastinya tidak bisa melakukan aktivitas perdagangan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sudah menjadi salah satu izin usaha yang dimiliki hampir seluruh masyarakat Indonesia karena sejak lama, pemerintah sudah menggalakkan program ini. Hal ini dikarenakan agar masyarakat yang sudah punya penghasilan sendiri wajib membayar pajak. Pengusaha pun juga wajib memiliki NPWP agar membayar pajak yang sesuai dengan usahanya.

Nomor Register Perusahaan (NRP)

NRP (Nomor Register Perusahaan) atau disebut juga dengan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) wajib dipasang oleh pelaku usaha di tempat usahanya agar bisa menjadi pertanda kalau usahanya sudah terdaftar dengan jelas dan berjalan dengan resmi.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah cara paling mudah dalam membangun usaha karena pelaku usaha tidak perlu lagi membuat SIUP atau NRP karena itu semua sudah bisa dipenuhi hanya dengan memiliki NIB saja. Bahkan pemerintah memberikan klaim kalau hanya perlu waktu 30 menit dalam membuat NIB.

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) adalah izin usaha yang menandakan kejelasan tempat usaha yang dibangun. Jadi yang biasa mengeluarkan SKDP adalah pihak kelurahan dengan izin lurah. Jika usahanya berada di desa, maka kepala desa yang akan memberikan izin tersebut. Ketika individu perlu memiliki KTP, maka unit usaha perlu memiliki SKDP.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah izin usaha yang dikeluarkan untuk mengkaji dampak kepada lingkungan dari usaha kamu sendiri. Tapi AMDAL hanya digunakan untuk mengkaji saja karena izin usaha ini tidak digunakan untuk mengizinkan usaha tersebut berdiri jika mempengaruhi lingkungan.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

IMB (Izin Mendirikan Bangunan) wajib dimiliki bagi yang ingin membangun tempat usaha mereka sendiri karena ini menandakan bangunan tersebut sudah resmi terdaftar.

Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum

Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum adalah surat untuk mengesahkan badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT). Dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, surat ini memberikan perusahaan tersebut berdiri dan sah dari kacamata hukum Indonesia.

Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Tidak hanya Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum, Akta Pendirian Perseroan Terbatas juga wajib dimiliki agar kamu bisa menjalankan bisnis dengan lancar dan tidak mendapatkan masalah pada masa-masa mendatang.

Izin Gangguan

Izin usaha terakhir adalah Izin Gangguan yang diperuntukkan untuk usaha-usaha yang bisa menimbulkan potensi bahaya, ketertiban, kerugian, serta gangguan yang bisa muncul kapan pun. Biasanya izin usaha ini diberikan untuk para pelaku usaha dunia malam.

Itulah segala jenis izin usaha yang dibutuhkan perusahaan. Bagi kamu yang ingin mendaftarkan usaha kamu, wajib memiliki berbagai izin di atas sesuai kebutuhan.

  

Investasi Industri Film di Indonesia, Bisakah Menguntungkan?


Investasi menjadi salah satu langkah yang diambil masyarakat Indonesia dalam menstabilkan kondisi finansial. Banyak industri yang layakdipertimbangkan dalam melakukan investasi, salah satunya adalah industri film Indonesia. Perkembangan industri perfilman Indonesia tersebut terlihat dari data jumlah penonton film Indonesia di tahun 2016 – 2017 yang cukup menjanjikan. Lantas, bisakah investasi industri film di Indonesia menguntungkan? Temukan jawabannya melalui informasi lengkapnya berikut ini!

Perkembangan jumlah penonton film Indonesia yang terus meningkat

Untuk mengetahui peluang keuntungan investasi industri film di Indonesia, ada baiknya kamu mengetahui mengenai perkembangan jumlah penonton film Indonesia. Dilansir dari Beritasatu.com, konsistensi perkembangan industri perfilman Indonesia terlihat dari data jumlah penonton yang terus meningkat dari tahun 2015 – 2017. Jumlah penonton film Indonesia yang berada pada angka 16,2 juta pada tahun 2015 mengalami peningkatan lebih dari 100% dengan mencapai angka 34,5 juta penonton di tahun 2016. Kenaikan terus terjadi dengan total 40,5 juta penonton di tahun 2017.

Kebangkitan industri film Indonesia

Bangkitnya industri film Indonesia nampak dari film-film nasional yang terkenal dan sukses meraih jumlah penonton yang besar. Film Petualangan Sherina (2000-an) yang menandai bangkitnya perfilman Indonesia terus diikuti dengan film Indonesia sukses lainnya. Setiap tahunnya, terdapat film Indonesia yang menarik minat masyarakat Indonesia. Misalnya film Pengabdi Setan (remake dari film asli di tahun 1980-an) yang ditonton lebih dari empat juta orang. Film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 2 juga berhasil meraup jumlah penonton yang sama besarnya.

Peluang investasi industri film Indonesia

Investasi industri film Indonesia menghadirkan peluang yang besar karena perkembangan yang dialami. Keberhasilan sejumlah film Indonesia beberapa tahun belakangan juga membuka pintu peluang bagi perusahaan di Indonesia untuk terjun ke industri film Indonesia dan melakukan investasi. Peluang tersebut bertambah besar dengan dibukanya Daftar Negatif Investasi (DNI), yang memberikan kesempatan bagi para pemilik modal asing untuk berinvestasi. Dominasi pemain lokal memang tidak salah, namun keterbukaan terhadap pemilik modal asing yang dapat membuka luas pasar dan kesempatan lebih luas industri film Indonesia harus pula dimanfaatkan dengan optimal.

Adanya ekspansi layar bioskop di Indonesia

Investasi industri film di Indonesia bisa menguntungkan karena saat ini tengah dilakukan ekspansi layar bioskop di Indonesia yang rencananya ingin direalisasikan oleh investor Korea Selatan. Dengan adanya investasi semacam ini, keinginan menambah jumlah layar bioskop di Indonesia bisa terwujud. Dengan begitu, layar bioskop di Indonesia tidak lagi didominasi oleh sejumlah pengusaha tertentu saja. Jumlah bioskop yang bertambah juga mendorong pemerataan masuknya film-film ke Indonesia ke daerah-daerah yang merupakan pasar bagi film nasional.

Konsomsi bioskop yang tinggi di era digital

Keuntungan investasi industri film Indonesia juga terlihat dari tingkat konsumsi bioskop yang tinggi di era digital saat ini. Meskipun saat ini aktivitas menonton film baru tak hanya bisa dilakukan melalui bioskop karena adanya layanan streaming, namun penonton yang ingin mendapatkan pengalaman menonton yang menyenangkan setiap weekend masih cukup tinggi dan meningkat. Tingat konsumsi bioskop yang masih tinggi dan terus meningkatkan inilah yang bisa membawa keuntungan bagi investor industri film Indonesia.

Itulah informasi mengetahui potensi keuntungan investasi industri film di Indonesia. Lakukan investasi dengan teliti dan berhati-hati agar kamu dapat memperoleh hasil yang diharapkan dengan maksimal. Semoga bermanfaat!

  

4 Daerah yang Paling Menarik di Indonesia untuk Bisnis Pariwisata


Sebagai negara maritim sekaligus memiliki lebih dari 17.000 kepulauan, Indonesia menyuguhkan barisan tempat pariwisata yang sangat indah dan layak untuk dikunjungi. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia selalui diselimuti berbagai keindahan alam yang tiada tandingan. Tidak hanya diapresiasi oleh turis lokal saja, turis mancanegara pun senang untuk liburan di Indonesia. Hal ini tidak hanya menimbulkan potensi liburan saja, tetapi juga bsinis bagi yang ingin meraup keuntungan dari bisnis pariwisata di Indonesia.

Berikut ini ada empat daerah yang paling menarik di Indonesia untuk bisnis pariwisata. Bagi yang tertarik untuk membuka bisnis yang berhubungan dengan industri pariwisata, maka memilih salah satu dari empat daerah di bawah ini sangatlah tepat dan layak.

Bali

Siapa yang tidak pernah mendengar Bali? Pasti semuanya sudah tahu tentang bagaimana keindahan alam Pulau Dewata yang tiada tandingan. Dari barisan pantai yang siap untuk dinikmati setiap saat, asrinya pemandangan di sana, hingga kuliner yang menggugah selera membuat Bali tidak pernah sepi dari kunjungan para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi kamu yang ingin membuka bisnis di Bali karena pada dasarnya, sulit untuk tidak berkunjung ke sana sehingga muncullah permintaan dari pasar dalam urusan akomodasi.

Selain itu, tidak ada sejarahnya pariwisata Bali bisa mati kecuali jika memang ada masalah yang sangat besar. Ketika semua berjalan mulus, maka pulau yang disebut The Island of Gods ini adalah daerah yang paling menarik untuk berbisnis pariwisata.

Yogyakarta

Jika sudah berbicara mengenai Bali, maka mari pindah ke Pulau Jawa untuk membahas daerah yang selalu dikenang dengan romantisme serta ketenangan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Ya, Yogyakarta adalah daerah yang tidak pernah sepi dari para wisatawan dan menarik untuk dijadikan lahan bisnis.

Berbagai tempat wisata menarik seperti candi hingga daerah Keraton serta kuliner yang bisa disantap kapan saja, khususnya ketika malah hari, membuat Yogyakarta selalu menarik perhatian. Walau sudah beberapa kali ke Yogyakarta, banyak sekali wisatawan yang tetap mau kembali ke kota yang dikenal sebagai Kota Pelajar ini.

Lombok

Wisata pantai tidak hanya dikuasai oleh Bali, Lombok pun juga memiliki wisata pantai unggul yang menarik perhatian banyak wisatawan. Terletak di Nusa Tenggara Barat, Lombok memiliki berbagai tempat menarik untuk dikunjungi seperti Pulau Gili, Gunung Rinjani, Gili Trawangan, hingga Gili Lawang.

Anda yang ingin membuka bisnis yang berhubungan dengan pariwisata pun bisa memanfaatkan popularitas Lombok yang sedang menanjak demi meraup keuntungan dari sana.

Bandung

Berbicara mengenai wisata bagi para warga Jakarta, maka Bandung adalah tempat favorit bagi mereka. Bisa dibilang Bandung tidak pernah sepi dari serbuan warga Jakarta yang membutuhkan tempat untuk refreshing setiap akhir pekan. Barisan kuliner menarik serta rentetan tempat belanja sekaligus wisata yang ramah terhadap anak-anak membuat Bandung bisa diterima oleh semua kalangan. Hal ini menimbulkan potensi bisnis pariwisata yang bisa memberikan dampak positif bagi kamu secara langsung.

Dari daerah tujuan pariwisata di Indonesia ini kamu bisa menerapkan ide bisnis parisisata sebagai berikut yaitu bisa membangun bisnis bisa dibilang merupakan suatu hal yang menjanjikan karena di masa kini, memulai bisnis sudah lebih mudah. Teknologi yang terus berkembang dan industri yang terus tumbuh saling bahu membahu dalam mengembangkan berbagai macam bisnis, termasuk bisnis yang berhubungan dengan pariwisata.

  

5 Keuntungan Investasi Pertanian yang Belum Banyak Orang Tahu


Investasi pertanian merupakan jenis investasi yang layak dipertimbangkan, mengingat terdapat sekitar 41% warga Indonesia yang bekerja di bidang pertanian. Pemanfaatan potensi di bidang pertanian memang belum maksimal, namun seharusnya hal tersebut membuat lebih banyak orang mulai melakukan investasi pertanian. Meskipun belum dimanfaatkan dengan optimal, investasi pertanian membawa banyak keuntungan. Apa saja keuntungan investasi pertanian yang belum banyak diketahui orang? Temukan jawaban lengkapnya melalui informasi di bawah ini!

Tingkat keamanan modal dan risiko

Keuntungan investasi pertanian yang pertama adalah tingkat keamanan modal yang tinggi serta tingkat risiko yang rendah. Banyak orang ragu berinvestasi karena risiko kerugian yang tinggi. Melalui investasi pertanian, kamu bisa merasa lebih aman. Investasi pertanian bisa menjadi jawaban bagi kamu yang lebih peduli terhadap keamanan modal di dalam periode gejolak pasar yang mungkin dirasa cukup mengkhawatirkan.

Investasi pertanian didukung oleh aset solid dalam pasokan terbatas yang nilainya tidak mungkin turun. Secara historis, investasi pertanian memperlihatkan karakteristik perlindungan modal yang kuat selama periode waktu yang lama. Tidak seperti investasi pada sumber daya lainnya seperti pertambangan maupun minyak & gas, lahan pertanian yang dikelola dengan baik bisa menjadi sumber daya yang sepenuhnya terbarukan dan akan tetap produktif selamanya.

Berkorelasi positif dengan inflasi

Sebagai kelas aset agregat, lahan pertanian telah terbukti memiliki korelasi positif dengan inflasi. Secara historis, nilai-nilai tanah pertanian umumnya meningkat lebih cepat dibanding inflasi, membuat tanah pertanian menjadi pelindung nilai inflasi yang efektif dan bisa membuat modal lebih aman. Keuntungan ini mungkin menarik bagi investor yang khawatir terhadap inflationary government policies atau kebijakan pemerintah inflasi (kenaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap jumlah uang beredar dan monetisasi utang pemerintah).

Aset penghasil pendapatan yang stabil

Tidak seperti inflationary hedges (lindung nilai inflasi) populer lainnya seperti logam mulia, lahan pertanian dapat memberikan pendapatan reguler kepada investor, menjadikannya pengganti yang berguna bagi pendapatan “bebas risiko” yang hilang pada deposito tunai dan obligasi karena suku bunga rendah. Aset riil pertanian menawarkan tingkat pendapatan yang dapat diandalkan di atas 5% setiap tahun.

Meskipun investasi pertanian tidak selalu menghasilkan pendapatan tertinggi dalam sektor real estate, namun pendapatan yang kamu peroleh dari investasi pertanian tidak mungkin terdepresiasi nilainya. Investasi pertanian juga menawarkan potensi pertumbuhan modal yang kuat dan tingkat hunian penyewa mendekati 100% (tidak seperti properti komersial, permintaan kualitas lahan pertanian selalu tinggi, terlepas dari lingkungan ekonomi).

Investasi lahan pertanian memberikan volatilitas pendapatan yang lebih rendah

Dengan memasukkan tanah pertanian dalam portofolio aset campuran, investor dapat mengurangi kemungkinan kekurangan pendapatan selama periode ketika aset lain mungkin menghasilkan sedikit atau tanpa pendapatan. Keuntungan ini khususnya dapat dirasakan dalam model penyewaan lahan pertanian.

Sementara tren kenaikan jangka panjang dalam harga komoditas pertanian ditangkap dalam apresiasi modal aset (yang mungkin lebih fluktuatif). Sewa tetap memiliki efek memperlancar volatilitas siklus jangka pendek dalam harga komoditas karena risiko harga input dan output ditanggung oleh petani penyewa, bukan pemilik tanah.

Investasi lahan pertanian menghasilkan pengembalian total yang tinggi

Investasi lahan pertanian menangkap pengembalian operasi dan modal melalui kombinasi pendapatan sewa dan apresiasi nilai aset. Secara historis, total hasil dari lahan pertanian telah berulang kali mengungguli aset utama termasuk saham, obligasi, dan real estate komersial di berbagai pasar dan skala waktu, meskipun tingkat risikonya relatif rendah (diukur berdasarkan standar deviasi tingkat pengembalian tahunan).

Itulah beberapa keuntungan investasi pertanian yang belum banyak orang tahu. Dengan mengetahui keuntungan-keuntungan investasi pertanian yang disebutkan di atas, tidakkah kamu tertarik untuk memulai investasi pertanian sekarang?

  

Bagaimana Potensi Ekonomi Digital di Indonesia?


Setelah sistem pasar bebas diberlakukan dalam rangka menciptakan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 lalu, Indonesia digadang-gadang mampu menjadi pemain penting di regional. Apalagi di saat ini juga muncul tren ekonomi digital di berbagai dunia dan imbasnya juga berdampak pada perekonomian di Indonesia. Banyak pihak menilai adanya ekonomi digital dapat membawa keuntungan besar bagi perekonomian sebuah negara mulai dari transaksi hingga investasi industri digital di Indonesia.

Lalu, bagaimana potensi ekonomi digital ini dan tantangan apa yang akan dihadapi? Berikut ulasannya yang bisa Anda simak.

Diuntungkan oleh populasi

Peluang Indonesia dalam menghadapi pasar bebas dan ekonomi digital sebenarnya memiliki potensi yang baik. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah dari segi populasi. Dengan jumlah penduduk yang pesat dan terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah 264 juta jiwa, berdampak pula pada penggunaan internet di tanah air. Persebaran penduduk di wilayah perkotaan, latar belakang pendidikan, gaya hidup dan profesi juga menjadi faktor pendukung lainnya.

Untuk kasus di Indonesia, data yang dirilis oleh Kepios pada September 2017 lalu menyebutkan jika hampir 55 persen penduduk Indonesia ada di perkotaan. Sementara dari segi penggunaan intenet ada sekitar 133 jiwa pengguna dan ini setara dengan 50 persen populasi. Jumlah tersebut masih dibagi lagi dengan berapa banyak berapa pengguna aktif media sosial. Dari jumlah data yang diolah, muncullah angka 155 juta jiwa pengguna. Melihat jumlah populasi inilah, banyak pihak menilai Indonesia bakalan menjadi salah satu pemain utama dalam industri dan ekonomi digital.

Peluang besar dari industri kreatif

Pesatnya ekonomi digital di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan membuka peluang baru bagi dunia industri, terutama bagi industri kreatif dan digital. Industri kreatif yang memiliki unique selling point akan memiliki peluang besar dan tumbuh dengan pesat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Tidaklah mengherankan bila kini banyak pihak mulai melakukan ekspansi dan investasi industri digital di Indonesia.

Hal tersebut bukan berarti menutup industri-industri lokal seperti UKM. Justru kini marketplace dan industri kreatif yang bergerak di ranah digital juga menggandeng UKM lokal. UKM yang bersinergi dengan marketplace dan mulai menggunakan platform digital dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini senada dengan data yang dirilis oleh itu Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang menyebut jika pada kurun 2015-2017 ada tambahan penduduk yang bekerja hingga 1.1 juta jiwa.

Tantangan yang dihadapi Indonesia

Meski sebenarnya Indonesia memiliki potensi besar dalam investasi industri digital, bukan berarti tidak ada tantangan yang dihadapi. Tantangan pertama yang dihadapi Indonesia adalah mengenai peraturan atau regulasi dalam perekonimuan digital harus dibuat sejelas mungkin. Mulai dari masalah perpajakan, perizinan dan sebagainya guna mendukung perekonomian digital yang kondusif.

Selain itu, masalah koneksi, terutama di daerah terpencil. Namun, beberapa waktu lalu pemerintah kembali meluncurkan satelit baru bernama Satelit Nusantara Satu yang diharapkan mampu meningkatkan layanan internet di berbagai wilayah di Indonesia. Terakhir, adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki keuangan non-tunai dalam era ekonomi digital.

Berdasarakan survei Indonesia Millennial Report 2019 yang dirilis IDN Times, keuangan non-tunai sebagian besar dimiliki oleh generasi milenial dan kartu debit masih menjadi favorit di urutan teratas dengan persentase 64.2 persen. Namun, apakah semua masyarakat memiliki keuangan non-tunai tersebut? Inilah yang menjadi tantangan berikutnya. Dengan adanya keuangan non-tunai membuat pembayaran apapun semakin mudah dan nilai transaksi dari ekonomi digital di Indonesia semakin meningkat.

Hal di atas memang perlu dukungan oleh banyak pihak, terlebih untuk investasi digital di Indonesia. Apabila iklim ekonomi semakin kondusif dan persaingan pasar bebas yang sehat, bukan tidak mungkin Indonesia dapat memainkan peran lebih dalam menghadapi ekonomi digital di era Revolusi Industri 4.0.


  

Bagaimana Perkembangan Industri Perfilman Indonesia Saat Ini?


Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan wilayah terluas ini tentunya memiliki jumlah warga negara yang sangatlah besar. Tercatat hingga saat ini ada 264 juta warga negara Indonesia. Hal ini tentunya memberikan potensi yang sangat besar di sektor sumber daya manusia yang bisa membawa efek masif terhadap berbagai industri yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah industri perfilman.

Industri perfilman Indonesia sempat mengalami kondisi naik-turun, bahkan sempat mengalami titik terendah pada dekade 1990-an. Untungnya memasuki tahun 2000, geliat perfilman Indonesia mulai menanjak pelan-pelan. Film Petualangan Sherina, Jelangkung, dan Ada Apa Dengan Cinta? menjadi tiga film yang membuat munculnya harapan dari film-film Indonesia untuk tahun-tahun mendatang. Dan segalanya mulai membaik sejak saat itu.

Dari film drama percintaan, film horror, hingga film action yang digarap dengan serius semakin menjadikan perfilman Indonesia kuat di para para penonton lokal. Bahkan film-film tersebut bisa bersaing di pentas internasional demi membuktikan kalau sineas Indonesia bisa membuat film berkualitas.

Memasuki tahun 2019, muncul pertanyaan yang cukup menarik. Bagaimana perkembangan industri perfilman Indonesia saat ini? Apa yang bisa dilihat dari dunia layar emas Indonesia?

Film Indonesia semakin merajai bioskop

Ketika industri perfilman Indonesia semakin menanjak naik untuk menuju ke puncak kegemilangan, ini artinya respon dari masyarakat Indonesia sangatlah baik. Hal itu terbukti dari film-film Indonesia yang mampu merajai bioskop yang ada di setiap kota di Indonesia.

Semakin hari, film Indonesia semakin menunjukkan tajinya. Terlihat dari film seperti Pengabdi Setan, Dilan 1990, hingga sekuelnya Dilan 1991 yang sukses menguasai bioskop, bahkan bisa menggusur film-film luar negeri yang rilis dalam waktu yang bersamaan. Jangan lupakan juga rekor penonton yang terus dipecahkan.

Ketika rekor positif ini terus dipertahankan, maka ini menjadi pertanda baik. Industri perfilman Indonesia terus tumbuh, sineas muda mulai bermunculan, dan para penonton terpuaskan dengan karya yang mereka tonton.

Tidak lagi hanya bermain di genre horror

Indonesia memang memiliki riwayat yang cukup panjang dalam dunia mistis, dan itu juga terbawa ke dalam dunia film. Indonesia punya barisan film bergenre horror yang terus bertambah setiap tahunnya. Tidak ada yang salah dengan hal itu, tapi sempat ada fase di mana film horror terlalu banyak diproduksi, tapi tidak dengan kualitas yang bagus.

Untungnya, banyak sineas yang mulai membuat film di luar genre horror. Dan terbukti film-film mereka sukses juga. The Raid, The Raid 2, dan Laskar Pelangi adalah bukti nyata dari kehebatan film-film Indonesia di luar genre horror.

Muncul banyak aktris dan aktor berbakat

Setiap bulannya, film Indonesia terbaru selalu muncul di bioskop. Dan hal itu membawa satu efek positif lagi, yaitu munculnya banyak aktris dan aktor berbakat. Mereka pun tidak hanya “numpang lewat” di satu film lalu hilang bak ditelan bumi.

Mereka berhasil terus memperhatikan performa mereka di setiap film yang mereka bintangi, bahkan menjadi lebih hebat lagi. Sebut saja Tara Basro dan Chelsea Islan. Kedua aktris ini tidak pernah berhenti memberikan persembahan terbaik kepada para penonton.

Setelah melalui masa-masa kelam yang pernah dialami, pergerakan industri perfilman Indonesia sulit untuk dihentikan. Dan itu adalah hal yang sangat bagus. Mari dukung terus perfilman Indonesia!

  

9 Poin Penting dalam Proses Pengajuan Izin Usaha


Kecanggihan teknologi membuat semua hal yang dulunya rumit menjadi lebih mudah dan sederhana. Seperti misalnya proses pengajuan izin usaha, baik itu untuk kepentingan industri maupun perumahan, bisa dilakukan melalui online single submission (OSS). Segala proses pengajuan usaha melalui online single submission dilakukan secara online sehingga hanya sekali pengisian informasi serta langsung dilakukan persetujuan tanpa adanya review dokumen persyaratan terlebih dahulu. Simak selengkapnya tentang pengajuan izin usaha melalui OSS.

Membuat akta pendirian

Proses pengajuan izin usaha melalui online single submission dimulai dengan pembuatan akta pendirian dan SK pengesahan untuk badan usaha PT. Nomor akta dan nomor SK pengesahan yang dikeluarkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham kemudian dimasukkan dalam sistem OSS. Proses ini hanya dilakukan jika data PT dari AHU belum terkoneksi. Namun, jika migrasi data AHU ke OSS sudah selesai dilakukan, kamu tidak perlu memasukkan nomor akta dan SK pengesahan secara manual.

Pihak yang mengajukan perizinan

Proses pengajuan izin usaha tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya ada dua kategori saja yang berhak. Kategori pertama yaitu pelaku usaha perseorangan, yang berarti seluruh penduduk Indonesia termasuk WNA. WNA bisa mengakses online single submission untuk pengajuan perizinan dengan menunjukkan paspor. Sedangkan kategori kedua adalah non-perseorangan yang meliputi PT, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum milik negara, badan layanan umum, lembaga penyiaran, badan usaha milik yayasan, koperasi, dan lain-lain.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh online single submission setelah kamu melakukan pendaftaran izin usaha. NIB berupa tiga belas digit angka acak dengan tanda tangan elektronik yang juga sekaligus bisa digunakan untuk TDP, API, Hak Kepabeaan, dan RPTKA.

Izin usaha

Setelah memiliki NIB, kamu wajib mengurus izin usaha melalui online single submission. Dokumen izin usaha bisa memungkinkan kamu untuk melakukan pengadaan tanah, perubahan luas lahan, pembangunan gedung, pengadaan sarana, pengadaan SDM, penyelesaian sertifikat, pelaksanaan uji coba, dan pelaksanaan produksi. kamu juga harus secara berkala memperbarui informasi pengembangan usaha dan kegiatan pada sistem online single submission.

Automatic approval

Dengan sistem online single submission, proses perizinan usaha bisa dipersingkat, tidak seperti dulu yang harus berbulan-bulan. Ketika kamu sudah memasukkan informasi terkait persyaratan izin usaha, maka bisa langsung disetujui tanpa adanya proses review dokumen.

Pemenuhan komitmen

Mendapatkan izin usaha dari OSS tidak serta merta membuat kamu memiliki kebebasan untuk langsung mengadakan operasional perusahaan. Terlebih dahulu kamu harus memenuhi pernyataan komitmen untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan izin komersial serta operasional. Komitmen ini ditunjukkan dalam bentuk dokumen seperti misalnya izin lokasi, izin lingkungan, IMB, standar, sertifikat, lisensi, dan pendaftaran barang atau jasa.

Memiliki izin lingkungan

Selain sebagai bentuk komitmen, izin lingkungan juga menjadi syarat pengajuan izin usaha. Izin lingkungan ini sebagai bukti bahwa usaha yang kamu lakukan tidak akan membahayakan lingkungan sehingga nantinya diberikan izin untuk beroperasi.

Mengantongi izin operasional dan komersial

Izin operasional dan komersial menjadi poin penting setelah kamu mendapat izin usaha. Bila dua dokumen ini tidak kamu miliki, bisa jadi izin usaha yang sudah diberikan dicabut kembali. Jadi, ada baiknya kamu membuat izin operasional dan komersial sesaat setelah membuat izin usaha melalui OSS.

Itulah tadi proses pengajuan izin usaha melalui online single submission yang perlu kamu perhatikan. Sebelum memulai proses, siapkan dokumen lengkap dan pahami langkah langkahnya agar pengajuan usaha berjalan lancar.

  

4 Ide Bisnis Pariwisata yang Menjanjikan


Membangun bisnis bisa dibilang merupakan suatu hal yang menjanjikan karena di masa kini, memulai bisnis sudah lebih mudah. Teknologi yang terus berkembang dan industri yang terus tumbuh saling bahu membahu dalam mengembangkan berbagai macam bisnis, termasuk bisnis yang berhubungan dengan pariwisata.

Banyak sekali bisnis yang bisa dikembangkan dari sektor pariwisata. Bagi yang ingin membangun bisnis dan ingin menjadikan pariwisata sebagai salah satu hal yang bergantung dari bisnis Kamu, maka baca 4 ide bisnis pariwisata yang menjanjikan.

Homestay/guesthouse

Bisnis pertama yang berhubungan dengan pariwisata adalah homestay atau guesthouse. Setiap orang yang pergi liburan pasti membutuhkan tempat menginap. Jika kamu ingin berbisnis, maka memilih untuk membuka rumah sewaan sendiri adalah salah satu hal yang paling menjanjikan.

Homestay maupun guesthouse yang kamu buat bisa menjadi pilihan utama dari para wisatawan. Apalagi kamu bisa memilih desain interior terbaik menurut referensi dan selera Kamu sendiri. Kamu juga bisa memanfaatkan website penyedia hotel yang akan membuat kamu mendapatkan testimoni dari para konsumen yang sudah menginap di tempat kamu. Pada dasarnya, homestay atau guesthouse tidak akan pernah sepi, apalagi jika kamu buat di kota-kota yang terkenal dengan pusat pariwisata.

Tour Guide

Bisnis kedua yang berhubungan dengan pariwisata adalah tour guide. Banyaknya orang yang ingin wisata ke tempat baru terkadang tidak berani untuk menjelajah sendiri. Mereka ingin berpergian ke tempat-tempat wisata terbaik yang ada di sana. Dengan banyaknya permintaan, tercipta peluang bisnis menjadi tour guide.

Kamu yang mengenal daerah tersebut bisa membuka jasa tour guide untuk para wisatawan. Selain itu, untuk melayani wisatawan dari luar negeri, kamu juga bisa mengasah kemampuan bahasa asing terutama bahasa Inggris. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan banyak pengalaman dan mengenal orang baru secara cepat dan mudah.

Bisnis sewa kendaraan

Bisnis ketiga yang berhubungan dengan pariwisata adalah bisnis sewa kendaraan. Ketika berada di daerah baru untuk liburan, banyak wisatawan yang tidak membawa kendaraan pribadi. Kesempatan ini yang membuka peluang untuk kamu menciptakan bisnis baru, yaitu persewaan kendaraan. Kamu bisa menyewakan kendaraan, baik mobil ataupun motor.

Dengan menyewakan kendaraan, bisnis akan berkembang secara cepat terlebih jika melakukan pemasaran melalui media sosial. Kamu sendiri bisa menawarkan opsi untuk
memberikan driver karena terkadang ada wisatawan yang tidak mau menyetir. Biaya tambahan bisa diterapkan untuk opsi ini.

Fotografi

Bisnis keempat yang berhubungan dengan pariwisata adalah fotografi. Semakin berkembangnya media sosial membuat banyak orang ingin mendapatkan foto terbaik agar bisa mereka posting di media sosial mereka seperti Instagram. Hal inilah yang membuat bisnis fotografi berkembang berkat sektor pariwisata.

Kamu yang suka fotografi bisa menawarkan jasa fotografi kepada para wisatawan. Media sosial menjadi medium paling tepat untuk mempromosikan karya kamu. Barisan foto yang sudah kamu dapatkan dan pajang di feed media sosial sebagai portofolio, bisa membuat para wisatawan yang ingin menyewa jasa fotografi bisa memakai jasa yang kamu tawarkan.

Banyak sekali bisnis yang bisa dikembangkan dari sektor pariwisata. Menjanjikan dan menarik, bukan? Bagi Kamu yang suka dengan dunia pariwisata dan ingin membangun bisnis, bisa memilih salah satu bisnis diatas. Semoga artikel ini bisa memberikan inspirasi agar bisnismu bisa tumbuh menjadi lebih besar. Jadi, bisnis pariwisata mana yang akan kamu pilih?

  

Membangun Perusahaan di Indonesia: Hal-hal yang Harus Dipahami


Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki banyak peluang bisnis. Membangun perusahaan di Indonesia memungkinkan Anda untuk memahami peluang dalam pengembangan bisnis. Namun, agar bisnis Anda dapat sukses, Anda perlu memahami setiap hal penting dalam membangun perusahaan di Indonesia.

Sebelum Anda berencana membangun perusahaan di Indonesia, paling tidak, ada tiga hal penting yang harus diketahui, yaitu regulasi, keragaman, dan modal. Hal-hal itu sangat penting untuk membentuk rencana bisnis yang akan menjadi landasan bagi usaha Anda. Mendirikan perusahaan di Indonesia tanpa memahami hal-hal penting ini akan menyulitkan Anda dan tidak akan membawa keuntungan.

Indonesia secara jelas membedakan antara perusahaan lokal dan perusahaan asing. Ada seperangkat peraturan yang khusus dibuat untuk investor asing, yang dimaksudkan untuk melindungi bisnis lokal. Namun, pemerintah juga memberikan insentif yang menarik bagi investor asing untuk mendorong mereka untuk mendirikan perusahaan di Indonesia. Memahami peraturan yang ada akan membantu Anda mendapatkan lebih banyak manfaat dalam proses mendaftarkan perusahaan Anda. Prosesnya sendiri terdiri dari tiga tahap: mendapatkan persetujuan atas pendirian perusahaan Anda, memiliki nomor identifikasi untuk beroperasi, dan mendapatkan lisensi operasional atau komersial.

Keberagaman dan Budaya Masyarakat

Menjadi negara dengan wilayah yang luas, membuat Indonesia memiliki begitu banyak suku dan budaya yang berbeda. Setiap suku memiliki bahasanya masing-masing dan adat setempat yang membentuk karakter pasar yang unik. Terkait dengan fakta ini, memahami budaya Indonesia adalah cara yang baik untuk memahami pasar Indonesia. Memiliki mitra lokal disarankan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang budaya sehingga perusahaan Anda dapat beroperasi seperti yang diharapkan.

Modal yang Dibutuhkan

Memiliki modal yang cukup yang memenuhi persyaratan pemerintah adalah suatu keharusan. Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab, mewajibkan perusahaan asing untuk memiliki nilai investasi paling sedikit Rp10 Miliar, 25% darinya (atau setidaknya 2,5 Miliar rupiah) harus menjadi modal yang disetor. Modal yang disetor dapat diberikan dalam bentuk uang tunai atau aset tetap terpisah dari tanah dan bangunan.

Selain memahami ketiga hal penting tersebut, Anda juga perlu menghindari kesalahan mendasar dalam mendirikan perusahaan dan memastikan bahwa bisnis Anda akan berjalan dengan baik. Pertama, Anda perlu memastikan bahwa Anda menggunakan agen terpercaya untuk mendaftarkan perusahaan Anda. BKPM mengharuskan Anda memiliki perusahaan milik lokal untuk memproses aplikasi.

Kedua, penting bagi Anda untuk mempelajari klasifikasi bisnis Indonesia (KBLI) dan memeriksa Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diterbitkan oleh BKPM. DNI akan dengan jelas menunjukkan kepada Anda tentang peraturan mendasar yang terkait dengan modal asing dalam bisnis tertentu. Hal ini akan membantu Anda menemukan apakah bisnis Anda berjalan baik atau perlu perhatian khusus karena DNI juga menyatakan sejumlah area bisnis yang tertutup bagi modal asing. Terakhir, pastikan untuk tidak lalai dalam melaporkan pajak. Memahami hal-hal penting dan menghindari kesalahan dasar dapat membuat Anda berhasil dalam mendirikan perusahaan di Indonesia.

  

Sistem Investasi Online Meringankan Prosedur Investasi Langsung di Indonesia


Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia atau BKPM membuat cara baru untuk memudahkan investor asing dan domestik dalam membuat investasi. Dengan sistem National Single Window for Investment yang terbaru, investor tidak lagi membutuhkan banyak waktu ketika mencoba untuk berinvestasi di Indonesia. National Single Window for Investment (NSWI) adalah sistem investasi online yang menghubungkan berbagai database lembaga pemerintah dalam mengeluarkan lisensi yang diperlukan untuk melakukan investasi.

Sistem investasi online ini dirancang untuk memangkas waktu yang dibutuhkan oleh investor untuk melakukan investasi langsung. Investor tidak perlu lagi mengunjungi kantor masing-masing kantor pemerintah untuk mendapatkan semua izin yang diperlukan. Singkatnya, ini adalah pintu gerbang ke sistem investasi tanpa kertas dan nyaman.

Bersamaan dengan NSWI, terdapat juga sistem online yang dibuat untuk mendukung proses investasi di Layanan Satu Pintu (One-Stop Service) BKPM atau Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang disebut Sistem Layanan Informasi dan Perizinan Investasi Nasional (SPIPISE). Melalui SPIPISE, investor dapat dengan mudah mengajukan permohonan untuk lisensi investasi, serta menggunakan portal ini untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai investasi secara umum.

Melalui SPIPISE, Anda dapat dengan mudah melacak proses aplikasi investasi Anda melalui BKPM Online Tracking System. Sistem ini akan memudahkan Anda untuk melihat kemajuan Anda saat ini, status aplikasi lisensi Anda, apa yang Anda lewatkan tentang persyaratan, dan banyak lagi.

Sistem investasi online lain yang harus dipahami oleh investor adalah sistem Online Single Submission (OSS). Ini adalah sistem online terintegrasi yang menghubungkan beberapa sistem lisensi online, termasuk SPIPISE, SiCantik Kemenkominfo (sistem lisensi online yang digunakan oleh PTSP Regional), NSWI, dan sistem lisensi online lainnya. Semua data investor beserta investasi mereka tersedia di sini sebagai bagian dari satu sistem investasi besar Indonesia.

Dengan OSS, investor asing atau domestik dapat dengan mudah mendapatkan izin investasi dalam waktu kurang dari satu jam. Anda bisa mendapatkan izin investasi cepat ini selama Anda memenuhi syarat untuk persyaratannya. Ada beberapa kondisi khusus yang harus dipenuhi jika Anda ingin mendapatkan manfaat dari layanan ini. Hal ini berlaku jika investor akan berinvestasi di sektor bisnis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (GR) No. 24 tahun 2018 tentang Sistem Penyampaian Elektronik Tunggal (Online Single Submission/OSS).

Namun, bagi investor yang ingin berinvestasi di sektor bisnis selain yang sudah diatur dalam PP No. 24 tahun 2018, BKPM masih membuka pintu PTSP Pusat untuk membantu dan memfasilitasi setiap investor jika mereka menghadapi masalah ketika mencoba merealisasikan investasi mereka di Indonesia.

Di BKPM, investor juga akan dibantu jika mereka ingin mengklarifikasi prosedur aplikasi perizinan bisnis yang diajukan melalui OSS. Ringkasnya, BKPM mendukung peraturan pemerintah melalui semua kebijakan dan sistemnya yang memungkinkan basis data untuk mengintegrasikan dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya untuk memudahkan investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.

  

Daftar Negatif Investasi di Indonesia


Dalam melakukan investasi di Indonesia, investor harus mematuhi beberapa aturan khusus yang dibuat oleh pemerintah, terutama mengenai jenis bisnis apa yang akan dibangun. Meskipun pemerintah menyambut sebanyak mungkin investor ke Indonesia, ada beberapa bisnis tertentu yang tidak diperbolehkan. Bisnis terlarang itu tercantum dalam Daftar Negatif Investasi Indonesia.

Apakah sebenarnya Daftar Negatif Investasi (DNI) itu? DNI adalah daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan bersama. DNI Indonesia dibuat untuk melindungi ekonomi Indonesia, serta untuk memberikan peluang bisnis lebih kepada investor. Seiring waktu, DNI dapat berubah untuk disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk mengetahui DNI di Indonesia saat ini sebelum membuat perencanaan lebih lanjut mengenai investasi di Indonesia. Hal terpenting yang perlu diketahui investor mengenai DNI Indonesia terbaru adalah tentang sektor bisnis mana yang dibuka dengan persyaratan dan mana yang ditutup sepenuhnya.

Sektor bisnis yang saat ini terbuka untuk 100% kepemilikan asing dalam perdagangan adalah bisnis penyimpanan dingin, distribusi yang berafiliasi dengan produksi, penjualan langsung melalui jaringan pemasaran, dan broker. Dalam pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti membuka bar, kafe, restoran, dan fasilitas olahraga. Sementara di sektor komunikasi dan informasi, ada investasi yang melibatkan investasi Rp100 miliar diperbolehkan untuk 100% kepemilikan asing. Lainnya, di sektor energi dan sumber daya mineral, ada industri pelet biomassa untuk energi terbarukan yang terbuka untuk kepemilikan 100%.

Di sisi lain, terdapat beberapa bidang usaha yang benar-benar ditutup oleh pemerintah untuk investasi asing serta investasi domestik. Bidang-bidang tersebut adalah pertahanan nasional dan lingkungan atau kesehatan. Anda juga tidak dapat berinvestasi pada pengelolaan terminal darat untuk penumpang, produksi minuman beralkohol, dan membangun kasino.

DNI Indonesia yang terbaru akan direvisi dalam waktu dekat. Menurut Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, akan ada penghapusan larangan untuk memudahkan investor berinvestasi di Indonesia. Revisi mungkin tidak banyak berubah mengenai jumlah sektor bisnis yang dapat dipilih investor, tetapi revisi akan memastikan bahwa sektor bisnis, yang terbuka untuk investasi, benar-benar bebas dari hambatan.

  

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia 2018


Pemerintah terus berupaya mendorong realisasi investasi di Indonesia melalui berbagai strategi untuk menarik para investor. Hasilnya, realisasi investasi triwulan 1 2018 meningkat sebesar 11,8%, yaitu sebesar Rp 185,3 triliun, dibandingkan dengan realisasi investasi pada periode yang sama di tahun 2017, yaitu sebesar Rp 165,8 triliun.

5 sektor dengan realisasi investasi terbesar

Peningkatan realisasi investasi pada kuartal 1 2018 (Januari - Maret 2018) merupakan gabungan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Realisasi penanaman modal dalam negeri di Indonesia sendiri tercatat sebesar Rp 76,4 triliun, lebih tinggi 11% dari kuartal yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp 68,8 triliun.

Sementara, realisasi penanaman modal asing di Indonesia tercatat Rp 108,9 triliun, lebih tinggi 12,4% dari penanaman modal asing Indonesia tahun yang lalu yang hanya sebesar Rp 97 triliun. Dari realisasi investasi (PMA dan PMDN) tersebut, menyerap lebih dari 200.000 tenaga kerja Indonesia dan membantu mendorong perekonomian rakyat.

Berdasarkan lokasi proyeknya, 5 lokasi dengan nilai realisasi investasi terbesar yaitu wilayah Jawa Barat dengan nilai Rp 37 triliun, DKI Jakarta sebesar Rp 28,9 triliun, Jawa Tengah sebesar Rp 16,1 triliun, Banten sebesar Rp 15,5 triliun, serta Riau Rp 9,1 triliun.

Sementara berdasarkan sektor usahanya, 5 sektor dengan realisasi investasi terbesar yaitu sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran dengan nilai investasi Rp 27,6 triliun (14,9%); sektor industri logam, mesin, dan elektronik sebesar Rp 22,7 triliun (12,3%); sektor listrik, gas, dan air sebesar Rp 19,3 triliun (10,4%); sektor tanaman pangan dan perkebunan sebesar Rp 17,9 triliun (9,6%); lalu sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp 14,7 triliun (7,9%).

Lebih lanjut, menurut BKPM, dari total investasi yang masuk pada triwulan 1 2018, nilai investasi tertinggi berasal dari Singapura dengan nilai investasi sebesar US$ 2,6 miliar (32,6%). Selanjutnya, Jepang dengan nilai investasi sebesar US$ 1,4 miliar (16,7%), kemudian Korea Selatan dengan investasi senilai US$ 0,9 miliar (11,6%), dan Tiongkok dengan investasi senilai US$ 0,7 miliar (8,3%).

Peningkatan realisasi investasi tersebut belum termasuk sektor e-commerce atau perdagangan secara elektronik. Menurut Thomas Lembong, para pelaku usaha pada sektor tersebut masih banyak yang belum memenuhi kewajiban administratif sehingga sulit untuk mendeteksi seberapa besar nilai investasinya. Jika sektor ini tercatat, maka tentunya nilai realisasi investasi kuartal 1 2018 akan lebih besar lagi.

Optimisme untuk dapat mencapai target realisasi investasi tahun 2018 ini tidak hanya berdasarkan data yang ada, tetapi juga usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan daya saing investasi di mata dunia. Salah satu insentif yang diberikan pemerintah adalah pemberian tax holiday atau fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Diharapkan dengan adanya fasilitas ini, pada tahun 2018 akan terjadi peningkatan investasi secara signifikan di bidang usaha prioritas yang masuk ke dalam golongan industri pionir.

Sumber:

katadata.co.id/berita/2018/04/30/investasi-kuartal-i-rp-185-t-pemerintah-yakin-target-ekonomi-tercapai
ekonomi.kompas.com/read/2018/04/30/142135526/kuartal-i-2018-investasi-di-indonesia-capai-rp-1853-triliun
economy.okezone.com/read/2018/04/30/320/1892881/realisasi-investasi-kuartal-i-2018-capai-rp185-3-triliun-naik-11-8
finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3997832/realisasi-investasi-kuartal-i-2018-tembus-rp-185-triliun

  

Bagaimana Investment Grade Indonesia


Lembaga pemeringkat utang, Fitch, mengeluarkan pengumuman peringkat utang Indonesia tetap bertahan di posisi BBB dengan outlook stable. Fitch menyatakan bahwa faktor positif atas peringkat utang Indonesia adalah tingkat beban utang pemerintah yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Lebih spesifik, Fitch menggaris bawahi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas di tengah tekanan yang dialami negara-negara berkembang, seperti kebijakan Bank Indonesia yang menaikan suku bunga, mengendalikan arus modal keluar, dan menjaga inflasi pada tingkat yang rendah.

Konsolidasi Fiskal Solusi Investment Grade Indonesia

Peringkat utang Indonesia sendiri, oleh Fitch, telah masuk ke dalam kategori investment grade sejak tahun 2011 dan meningkat ke level BBB pada Desember 2017. Sebelumnya, pada bulan Mei lalu, Standard and Poor’s (S&P), dalam siaran persnya menetapkan credit rating investment in Indonesia berada level BBB- dengan proyeksi prospek investasi yang akan stabil.

Pemberian peringkat tersebut didorong dengan adanya perbaikan harga komoditas di Indonesia yang dapat terlihat dari inflasi Indonesia yang stabil. Hingga Juni lalu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi Indonesia berada di angka 1,90%. Artinya, kenaikan harga komoditas rata-rata hanya 1,9%. Pencapaian ini lebih baik dibandingkan inflasi Januari-Juni 2017 yang sebesar 2,38%. Hal tersebut juga didukung dengan melihat rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang dianggap stabil. Risiko pada beban pembiayaan eksternal yang dihadapi Indonesia pun dinilai telah menurun.

Dalam hal peringkat oleh Fitch, kondisi keuangan eksternal Indonesia, menurut Fitch lebih kuat dibandingkan periode Tantrum Paper tahun 2013 sebagai hasil disiplin kebijakan fiskal dan langkah makro-prudensial yang mampu meredam peningkatan tajam dari utang luar negeri swasta. Selain itu, kesepakatan bilateral swap dengan Australia, Jepang dan Korea Selatan, serta keikutsertaan pada Chiang Mai Initiative juga menjadi hal yang mendukung stabilitas. Menurut Fitch, konsolidasi fiskal dapat memperbaiki posisi utang publik Indonesia yang saat ini ada pada tingkat rendah dibandingkan rata-rata negara-negara peers.

Fitch juga menyampaikan bahwa pertumbuhan PDB Indonesia lebih baik dari pertumbuhan pada negara-negara peers. Fitch memperkirakan, PDB Indonesia akan meningkat sebesar 5,2% pada tahun 2019 dan 5,3% pada tahun 2020 dengan didukung oleh peningkatan belanja infrastruktur publik.

Langkah Fitch dalam menempatkan Indonesia pada peringkat tersebut menunjukan bahwa fokus pemerintah dalam menjaga stabilitas di tengah gejolak global dinilai baik, dan reformasi struktural dan fiskal juga dinilai memberikan hasil yang positif. Hal tersebut juga turut menunjukan kepercayaan dari dunia internasional pada perekonomian Indonesia. Apresiasi lembaga internasional terkemuka, seperti lembaga-lembaga rating, terhadap kinerja perekonomian Indonesia sangat penting untuk mewujudkan APBN yang lebih sehat, adil dan mandiri.

Dalam hal ini, tentunya pemerintah harus menyadari berbagai tantangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui langkah-langkah yang proaktif melalui pengelolaan APBN dan kebijakan fiskal yang kredibel dan efektif. Selain itu, peran masyarakat dan berbagai pihak juga adalah hal yang penting untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif di masa mendatang.

Sumber:

Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia - Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nomor 25/KLI/2018
kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-fitch-tetapkan-peringkat-utang-indonesia-bbb/
liputan6.com/bisnis/read/3635700/fitch-pertahankan-peringkat-ri-bakal-jadi-katalis-positif-rupiah
viva.co.id/berita/bisnis/272634-apa-itu-investment-grade
bps.go.id/pressrelease/2018/07/02/1445/juni-2018-inflasi-sebesar-0-59-persen—inflasi-tertinggi-terjadi-di-tarakan-sebesar-2-71-persen-.html
setkab.go.id/tembus-rp6928-triliun-bkpm-realisasi-investasi-pmdn-dan-pma-tahun-2017-lampaui-target/

  

Peningkatan Pasar Film Nasional dalam Mendukung Industri Film Indonesia


Pertumbuhan industri film Indonesia semakin meningkat dengan semakin banyaknya produksi film dalam negeri dan jumlah penontonnya. Pada tahun 2018 ini, film yang bergenre romansa remaja, Dilan, mampu menyedot penonton hingga 6,3 juta orang, dan mampu bertahan di layar-layar bioskop hingga lebih dari satu bulan.

Sebelumnya pada tahun 2016, film Pengabdi Setan garapan Joko Anwar mampu meraih 4,2 juta penonton, di mana film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Bos! Part 1, produksi tahun 2016 silam, yang masih menjadi film dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah perfilman Indonesia, yaitu sebanyak 6,5 juta penonton.

Semakin tingginya jumlah penonton yang menyaksikan film lokal tersebut tentu merupakan hal yang sangat menggembirakan bagi industri film nasional. Pasalnya dengan semakin banyaknya jumlah penonton, diharapkan makin banyak investor yang melirik industri film lokal.

Perkembangan dan pertumbuhan industri film nasional selama ini, pada dasarnya, belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat pada kontribusi industri film terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2015, industri film hanya menyumbang sekitar 0,16% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sementara, ketika itu, rata-rata sektor industri kreatif mampu menyumbang 6,03% terhadap PDB Indonesia.

Industri film nasional dapat bertumbuh subur bila pangsa pasarnya semakin meningkat. Peningkatan jumlah penonton film lokal tentu menjadi hal positif. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mentargetkan film nasional bisa menguasai 50% pasar perfilman dalam negeri pada tahun ini. Untuk mencapai target itu, pemerintah pun siap mensponsori para pelaku perfilman nasional untuk bekerja sama dengan para pelaku perfilman internasional dalam memproduksi film berkualitas yang akan semakin banyak menarik hati penonton.

Meski demikian, dari sisi pelaku industri film, Cinema 21 memproyeksikan pangsa pasar film nasional tahun ini lebih rendah dari target pemerintah, yakni 37%. Proyeksi tersebut didasarkan pada perhitungan pangsa pasar film lokal pada 2017 yang hanya berada di angka 35%, dengan jumlah penonton sebesar 42,7 juta penonton. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2016, di mana jumlah penonton film Indonesia berada di angka 37,2 juta.

Untuk itu dalam rangka mendorong industri film nasional, salah satu upaya pemerintah adalah membuka Daftar Investasi Negatif (DNI) yang semakin memperluas kesempatan para investor untuk berinvestasi di bidang tersebut. Hal ini, menurut Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), menjadi kesempatan yang baik untuk memperluas pasar film nasional dan mendapatkan pengalaman dari luar dalam hal kontribusinya untuk industri perfilman.

Meningkatnya jumlah penonton tersebut juga didorong oleh faktor meningkatnya layar film di Indonesia. Jika di tahun 2012 ada 609 layar film, maka di akhir 2017 jumlah layar film sudah mencapai 1.412 layar. Meningkatkan jumlah layar film tersebut juga memberikan kesempatan pada banyak film-film lokal untuk dapat bertahan lebih lama di bioskop. Pasalnya, menurut Bekraf, salah satu penyebab sulitnya meningkatkan pangsa pasar film nasional adalah karena minimnya jumlah layar.

Sumber:

pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/03/29/film-nasional-ditargetkan-kuasai-50-pasar-layar-lebar-422046
lifestyle.bisnis.com/read/20180207/254/735219/pangsa-pasar-film-nasional-diproyeksi-tumbuh-5-tahun-ini
swa.co.id/swa/trends/apakah-investasi-di-industri-film-menguntungkan
industri.kontan.co.id/news/peminat-naik-pangsa-pasar-film-nasional-bisa-capai-37-tahun-ini
validnews.co/Karpet-Digelar—Investasi-Layar-Lebar-Tak-Kunjung-Berkibar-Jwn
Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif

  

Prosedur Baru Tax Holiday


Tax holiday menjadi salah satu faktor penentu untuk menarik minat investasi ke berbagai sektor. Tax holiday sendiri merupakan salah satu bentuk insentif pajak kepada pelaku usaha. Bentuknya berupa pengurangan hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga dalam jangka waktu tertentu. Aturan mengenai tax holiday didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Tidak hanya itu, regulasi tentang insentif pajak ini pun kiat menguat semenjak hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pemerintah menerapkan tax holiday terhadap beberapa industri tertentu. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk bisa memperoleh insentif pajak ini, di mulai dari lapangan pekerjaan, inovasi dan teknologi baru, hingga industri tersebut bisa dijangkau di daerah kecil. Batasan nilai investasi pun juga ditentukan guna bisa memperoleh insentif pajak ini. Sebelumnya, minimal nilai investasi tersebut yaitu Rp1 triliun. Pada pertengahan tahun ini, Kementerian Keuangan menurunkan batasan investasi untuk memperoleh tax holiday yaitu Rp500 miliar.

Tidak hanya dari sisi batasan investasi, di tengah tahun 2018 pun pemerintah menerapkan aturan baru terkait prosedur tax holiday, dengan prosedur yang lebih sederhana dan skema yang tidak memakan waktu. Sebelumnya dibutuhkan waktu lebih dari 45 hari kerja bagi investor untuk mengurus tax holiday, namun dengan prosedur yang baru, waktu pengurusan pengajuan tax holiday bisa dipangkas hingga hanya menjadi 5 hari kerja.

Waktu pengurusan yang menjadi jauh lebih cepat ini, salah satunya disebabkan tidak diperlukannya lagi proses pembahasan terkait pengajuan tax holiday oleh investor. Pasalnya, rapat komite terkait tax holiday bisa memakan waktu hingga 15 hari. Investor yang hendak memohon insentif pajak ini cukup membawa dokumen yang diperlukan ke PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Nantinya pihak BKPM yang akan secara langsung memastikan terpenuhinya kriteria dan persyaratan yang diperlukan.

Setelah pemenuhan kriteria, BKPM juga yang akan memberikan rekomendasi kepada menteri keuangan. Melalui rekomendasi tersebut, kementerian keuangan dapat memutuskan apakah investor tersebut dapat memperoleh tax holiday. Prosedur baru tersebut hanya memerlukan waktu 5 hari, dimana pengecekan kelengkapan di BKPM selama 3 hari, dan 2 hari selanjutnya merupakan waktu untuk keputusan di Kementerian Keuangan.

Pengajuan tax holiday dengan prosedur yang baru jauh dari kata rumit. Investor pun tidak perlu waktu berbulan-bulan untuk memperoleh keputusan perolehan fasilitas Tax Holiday tersebut.

Sumber:

news.ddtc.co.id/kamus-pajak-apa-itu-tax-holiday-6481

bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/kepastian-tax-holiday-kini-hanya-dalam-lima-hari

gatra.com/rubrik/ekonomi/fiskal/315879-ini-cara-bkpm-permudah-akses-informasi-mengurus-tax-holiday

nasional.kontan.co.id/news/bkpm-pastikan-proses-pengajuan-tax-holiday-transparan-dan-cepat-rampung

bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/batas-investasi-tax-holiday-diturunkan-jadi-rp-500-miliar

  

Peluang Bisnis Industri Pariwisata


Pola belanja yang berubah dan lebih mengarah ke model leisure economy membuka peluang bisnis di sektor industri pariwisata. Dampaknya bahkan secara lebih khusus terasa bagi industri pariwisata Indonesia yang memiliki banyak destinasi pariwisata dengan panorama mempesona. Terbukti pada tahun 2017, industri pariwisata di Indonesia mampu menarik 14 juta wisatawan mancanegara (wisman). Di mana tiap pengeluaran tiap wisman diperkirakan mencapai US$1.000 per harinya. Jumlah ini meningkat lebih dari 2 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan dibandingkan tahun 2015, jumlah wismannya meningkat hingga 3,86 juta kunjungan.

Pada tahun 2015 industri pariwisata memang berkontribusi cukup signifikan bagi perekonomian negeri. Devisa sebesar US$12,22 miliar disumbang dari industri yang satu ini. Nilai tersebut bahkan setara dengan 10% pendapatan domestik bruto Indonesia. Peluang bisnis industri pariwisata ini pun telah ditangkap mata oleh pemerintah. Pariwisata dijadikan sebagai sektor pembangunan prioritas yang diharapkan bisa mendulang banyak devisa darinya. Oleh Presiden Joko Widodo, industri pariwisata bahkan kerap disebut sebagai leading sector perekonomian bangsa.

Melihat perkembangan sektor industri pariwisata Indonesia, pemerintah pun memasang target bahwa industri strategis ini bisa menghasilkan devisa US$24 miliar pada 2019 nanti. Angka tersebut bahkan melampaui devisa dari sektor migas, batu bara, maupun minyak kelapa sawit. Besarnya devisa yang dicanangkan diharapkan datang dari pengeluaran 20 juta wisman yang ditargetkan di tahun yang sama.

Peluang bisnis industri pariwisata di Indonesia pun makin tampak terang dengan dibukanya destinasi-destinasi wisata baru yang diharapkan mampu menarik wisatawan luar maupun dalam negeri. Saat ini, pemerintah telah mencanangkan adanya 10 Bali Baru yang dapat menarik minat wisatawan untuk datang ke Indonesia. Sepuluh destinasi wisata baru yang sedang dikembangkan tersebut, di antaranya Danau Toba, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tenggger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

Sumber:

indonesia-investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051?
matamatapolitik.com/industri-pariwisata-indonesia-berkembang-pesat-penuh-harapan/
presidenri.go.id/wp-content/uploads/2017/10/KEMENPAR-Laporan-3-Th-Jkw-JK.pdf
bappenas.go.id/files/5814/1826/9547/Paparan_Deputi_Ekonomi.pdf
validnews.id/Pemerintah-Ajak-Swasta-Kembangkan-10-Bali-Baru-XWy
kemenpar.go.id/userfiles/file/test/LAKIP-KEMENPAR%202015.pdf

  

Peluang Bisnis Industri Tekstil


Industri tekstil digadang sebagai salah satu industri manufaktur unggulan Indonesia. Kinerja industri ini pun diyakini semakin bersinar dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan dalam Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu pada Sektor Industri. Lewat aturan ini, Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dapat memperoleh insentif potongan pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 5% tiap tahunnya. Insentif ini pun dicanangkan berlaku untuk 6 tahun bagi industri yang bersangkutan.

Pemberian insentif ini menjadi oase bagi industri TPT. Diharapkan, kinerja industri ini mampu melambung melebihi pencapaian 5 tahun ke belakang. Sebagai informasi, dalam periode lima tahun terakhir, pertumbuhan ekspor industri TPT berada di kisaran 1% tiap tahunnya. Optimisme pemerintah tetap terlihat dengan target nilai ekspor hingga US$15 miliar pada 2019.

Meskipun pada lima tahun ke belakang ekspor industri ini hanya bertumbuh 1%, namun Industri TPT tetap dijadikan sebagai industri strategis bagi perekonomian Indonesia, karena sektor ini menjadi sektor manufaktur terbesar ketiga di Indonesia. Penyerapan tenaga kerjanya pun mencapai 1,516 juta jiwa pada tahun 2017.

Dari segi ekspor, pada 2017 ekspor produk tekstil Indonesia telah mencapai nilai US$12,4 miliar. Angka ini menembus target Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang memproyeksikan total ekspor produk tekstil hanya US$11,8 miliar pada tahun lalu. Tidak hanya itu, pencapaian ekspor pada tahun lalu bahkan lebih tinggi 6% dibandingkan total ekspor produk tekstil pada 2016 yang bertengger di angka US$11,8 miliar.

Neraca perdagangan industri tekstil pun tumbuh 1,7% pada 2017 dengan pencapaian nilai ekspor tersebut. Pada 2017, neraca perdagangan industri ini mencapai surplus US$3,73 miliar. Nilai tersebut naik sebanyak US$60 juta dibandingkan tahun 2016. Peluang bisnis sektor ini pun kian menjanjikan karena pada tahun lalu, nilai investasi di industri tekstil melambung hingga 68% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sumber:

mediaindonesia.com/read/detail/151724-prospek-industri-tekstil-masih-sangat-cerah
economy.okezone.com/read/2018/03/28/320/1879344/ekspor-capai-target-industri-tekstil-ri-punya-potensi-besar
id.beritasatu.com/home/merajut-peluang-industri-tekstil/172641

  

Prosedur Izin Investasi di Indonesia


Dalam upaya untuk menyederhanakan sistem perizinan investasi, Pemerintah Indonesia meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS). Melalui sistem tersebut, proses perizinan investasi yang diperlukan oleh investor akan semakin mudah dan cepat. Dengan kemudahan tersebut, diharapkan investasi di Indonesia akan semakin meningkat. Adapun beberapa prosedur yang diperlukan untuk memperoleh perizinan investasi, sebagai berikut:

Akun OSS

Investor dapat memulai prosedur investasi dengan membuat dan mengaktifkan akun OSS. Dalam membuat akun OSS, investor dapat bertindak atas nama perorangan atau badan usaha. Caranya pun mudah, investor hanya perlu menginput Nomor Identitas Kependudukan, email, serta informasi penting lainnya sebagaimana yang ada pada formulir digital. Setelah semua proses pengisian data selesai, investor akan mendapatkan email untuk mengaktifkan akun OSS yang telah dibuat tadi.

Nomor Induk Berusaha

Prosedur selanjutnya adalah mendapatkan Nomor Induk Berusaha atau NIB. NIB ini berfungsi sebagai identitas investor dalam melakukan kegiatan usahanya. Semua investor yang ingin mendapatkan izin-izin selanjutnya, wajib memiliki NIB ini terlebih dahulu. Pada tahapan ini, investor diminta untuk mengisi data-data penting seperti nilai investasi, kepemilikan modal, serta rencana penggunaan tenaga kerja. Rencana permintaan fasilitas pajak juga muncul di sini. Pastikan bidang investasi yang Anda pilih tidak masuk Daftar Negatif Investasi. Jika semua sudah benar, Investor akan mendapatkan NIB dan bisa melanjutkan prosedur lainnya.

Perizinan

Ada 4 izin penting yang harus diurus oleh investor setelah mendapatkan NIB, yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Usaha, dan Izin Operasional/Komersil. Sesuai dengan jenis usaha dan lokasi usaha, Anda bisa mendapatkan kemudahan untuk langsung memperoleh izin atau harus melewati tahap-tahap tertentu yang memakan waktu hingga 24 hari. Anda bisa mendapatkan izin secara langsung atau mendapatkan kemudahan ekstra jika usaha yang Anda dirikan akan berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB).

Kemudahan ekstra tersebut berupa diperbolehkannya melakukan pembangunan konstruksi pabrik atau fasilitas perusahaan berbarengan dengan proses pengurusan izin-izin di atas. Jika investor tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur atau lainnya, maka BKPM dapat memberikan izin usaha secara langsung, tanpa perlu menunggu untuk memulai usaha. Ini adalah salah satu komitmen BKPM untuk mempercepat realisasi investasi.

Selain dengan prosedur di atas, investor juga bisa mengurus izin investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM. Di PTSP Pusat, investor dapat menggunakan Layanan Prioritas OSS 3 Jam. Selain itu, di PTSP Pusat investor dapat mengurus Izin Kantor Perwakilan yang dapat diselesaikan hanya dalam 3 hari kerja saja. Semua kemudahan ini didesain untuk mendorong investor berinvestasi di Indonesia. Pemerintah berharap, semua usaha untuk menyederhanakan prosedur investasi dapat menjadi pendorong yang menghapuskan keraguan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Sumber:

nswi.bkpm.go.id/panduan/content/Panduan-Investasi

hukumonline.com/berita/baca/lt5a4b421a790d5/mulai-2018—bkpm-ubah-proses-izin-prinsip-pendaftaran-investasi

finansial.bisnis.com/read/20180129/9/731859/kemudahan-berusaha-ini-prosedur-investasi-baru-bkpm

nswi.bkpm.go.id/panduan/content/PENDIRIAN-DAN-PENDAFTARAN-USAHA

investindonesia.go.id/id/panduan-berinvestasi/prosedur/memulai-usaha-dengan-oss

investindonesia.go.id/id/panduan-berinvestasi/prosedur/memulai-usaha-dengan-oss

  

Online Single Submission (OSS) Dalam Mengawal Investasi di Indonesia


Dalam meningkatkan stabilitas iklim investasi di Indonesia, pemerintah terus melakukan berbagai upaya dimana salah satunya adalah dengan meresmikan Sistem Perizinan Terpadu Daring (Online Single Submission/OSS) pada 9 Juli 2018 lalu. Melalui sistem baru ini, izin berusaha dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat yaitu kurang dari satu jam. Apa saja keuntungan yang bisa didapatkan oleh para calon investor selaku pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Indonesia?

Integrasi Sistem Pelayanan Perizinan

OSS merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang menghubungkan sistem pelayanan perizinan terpusat (PTSP Pusat) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang saat ini menggunakan SPIPISE dengan PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik Kemenkominfo. Di dalam OSS juga terintegrasi berbagai sistem dari lembaga-lembaga perizinan lainnya seperti Sistem Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Indonesia National Single Window (INSW), serta Sistem Informasi Administrasi Kemendagri demi memudahkan perizinan.

Mudah dan Cepat saat Mengurus Perizinan

Dengan adanya sistem terintegrasi yang menyediakan semua informasi yang dibutuhkan untuk perizinan usaha, keseluruhan proses akan menjadi lebih mudah dan cepat. Seluruh data perizinan di daerah dapat diakses dengan lebih cepat tanpa harus mendatangi kantor-kantor yang bersangkutan.

Seiring dengan peresmian OSS, OSS Lounge juga disediakan dimana para calon investor dapat memperoleh bantuan dalam menggunakan OSS dan berbagai layanan yang memudahkan seperti pelayanan mandiri, pelayanan prioritas, pelayanan bantuan, klinik berusaha, hingga konsultasi umum investasi.

Kemendagri pun mendukung percepatan proses pengurusan izin melalui sistem OSS. Melalui surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia, Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi OSS dengan penyederhanaan jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan. Pemerintah daerah juga diharapkan segera mempersiapkan fasilitas penerapan OSS seperti koneksi internet, SDM pelaksana, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Pengawasan Sistem Semakin Ketat

Untuk mendukung suksesnya program OSS ini, pemerintah pusat telah menetapkan aturan yang tegas berupa sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak menerapkannya. Diharapkan, dengan adanya ancaman sanksi ini, OSS dapat diimplementasikan secara merata ke seluruh daerah di Indonesia agar para calon investor dapat mengembangkan bisnisnya ke berbagai daerah. Aturan tersebut juga diterapkan sebagai bentuk pengawasan terhadap sistem agar tidak terjadi penyimpangan.

Satuan tugas atau satgas telah dibentuk di setiap provinsi di Indonesia. Satgas yang ada di tingkat Kabupaten/Kota ini ditujukan untuk mengawal semua proses perizinan agar proses yang terjadi tetap transparan dan tidak merugikan, baik itu negara maupun investor.

Sumber:

bisnis.tempo.co/read/1105072/sistem-perizinan-online-single-submission-akhirnya-diresmikan
thejakartapost.com/news/2018/07/09/online-single-submission-licensing-system-launched.html
finansial.bisnis.com/read/20180709/9/814326/sistem-perizinan-terpadu-daring-online-single-submissionoss-akhirnya-resmi-beroperasi
nasional.kontan.co.id/news/ini-sanksi-daerah-yang-tak-layani-online-single-submission-oss
ekonomi.kompas.com/read/2018/07/05/093600426/melihat-garis-besar-aturan-online-single-submission-
merdeka.com/uang/online-single-submission-berada-di-kemenko-perekonomian-bagaimana-peran-bkpm-nanti.html
indonesia-investments.com/news/todays-headlines/indonesia-launched-the-online-single-submission-licensing-system/item8887?
katadata.co.id/berita/2018/06/29/berlaku-online-single-submission-bkpm-rehat-proses-izin-usaha
finansial.bisnis.com/read/20180723/9/819476/implementasi-oss-kemendagri-dorong-kesiapan-daerah
finansial.bisnis.com/read/20180709/9/814663/pemerintah-berharap-implementasi-oss-dongkrak-kinerja-investasi

  

PTSP Pusat & Online Single Submission (OSS)


Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian, meresmikan sistem online single submission (OSS) untuk diimplementasikan secara nasional pada 9 Juli 2018, sebagai upaya pemerintah untuk mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi di Indonesia. Namun, dengan diresmikannya sistem baru tersebut, bagaimana dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah ada sebelumnya untuk mendukung kemudahan mengurus izin untuk berusaha?

5 Tahap dalam proses OSS

OSS dibangun sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan telah diuji coba oleh pemerintah di kota Batam, Purwakarta dan Palu. Sistem OSS telah dibangun sejak tahun 2017, dan dengan sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang diusung OSS, diharapkan kegiatan usaha di dalam negeri dapat semakin mudah.

OSS merupakan penyempurnaan untuk semakin memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan usaha maupun investasi. Melalui OSS, izin usaha dapat langsung diterima investor dalam waktu singkat, yakni kurang dari satu jam. Tidak hanya itu, OSS juga dapat memberikan informasi kepada para investor mengenai insentif fiskal yang akan diperoleh.

OSS ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi para investor untuk mengembangkan bisnisnya, karena setiap izin usaha yang diurus melalui OSS sudah terhubung langsung dengan PTSP pusat, sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat diketahui langsung melalui PTSP Pusat untuk dicarikan solusinya.

Selain berperan dalam melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak – pihak terkait, serta dalam membantu dalam proses klarifikasi sistem OSS kepada para investor, PTSP Pusat di BKPM juga masih melayani permohonan perizinan yang tidak diatur dalam PP no. 24 tahun 2018. Total sebanyak 30 jenis perizinan dari 4 sektor masih dikeluarkan oleh PTSP Pusat. Sektor – sektor tersebut adalah sektor BKPM, Keuangan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). PTSP Pusat juga masih memberikan pelayanan terkait informasi mengenai kebijakan investasi di sektor tertentu.

Pelaksanaan OSS sendiri, saat ini, masih berada di bawah Kemenko Perekonomian, yang juga telah membuat OSS Lounge sebagai tempat untuk membantu para investor yang ingin melakukan perizinan secara online. Nantinya, pengelolaan dan pelaksanaan OSS akan diserahkan sepenuhnya pada BKPM.

Proses dalam OSS sendiri terdiri atas lima tahap yang terdiri atas registrasi, aktivasi akun, aplikasi permohonan dan mendapatkan nomor induk berusaha, pengajuan izin usaha, serta izin operasional dan izin komersial.

Sumber:
bisnis.tempo.co/read/1105072/sistem-perizinan-online-single-submission-akhirnya-diresmikan
katadata.co.id/berita/2018/07/09/layanan-oss-diluncurkan-urus-izin-usaha-bisa-kurang-dari-satu-jam
lexology.com/library/detail.aspx?g=37aa83c2-7be6-4b2c-9685-21a301a6e6bc
haluankepri.com/news/detail/113472/oss-singkronisasi-ptsp-pusat-dan-daerah
ekonomi.kompas.com/read/2018/07/09/093035326/luncurkan-oss-investor-bisa-urus-izin-secara-online-atau-di-ptsp

  

Ease of Doing Business di Indonesia Terus Membaik


Indonesia terus menunjukkan prestasinya dalam memperoleh predikat sebagai negara yang ramah untuk berbisnis. Hal ini terlihat dari tingkat Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia yang terus membaik. Pada 2018, tercatat EODB di Indonesia berada di peringkat 72 dunia, bahkan lebih baik dari China yang menempati posisi ke-78.

Untuk diketahui, EODB merupakan indeks yang dibuat oleh Bank Dunia guna mengurutkan negara-negara global berdasarkan tingkat kemudahan berbisnisnya. Proyek Bank Dunia ini telah diterapkan sejak 2002 dan laporan pertamanya terbit di 2003. Pada mulanya, peringkat EODB diberikan berdasarkan 5 kelompok indikator dari 133 kegiatan ekonomi yang dinilai. Namun dalam perkembangannya, kini penilaiannya menggunakan 10 kelompok indikator untuk 190 kelompok bisnis.

Tujuan penilaian kemudahan berbisnis ini sendiri adalah untuk memberikan dasar yang objektif kepada para pelaku pasar tentang kemudahan berusaha di suatu negara. Harapan lebih lanjutnya, pemerintah bisa merenspons dengan baik hasil penilaian EODB tersebut melalui kebijakan yang tepat.

Indikator penilaian dalam EODB

  1. Pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha.
  2. Izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha.
  3. Pendaftaran tanah sebagai kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain.
  4. Pembayaran dan jumlah pajak kepada perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.
  5. Hak legal peminjam dan pemberi pinjaman terkait dengan transaksi yang dijamin dan kedalaman informasi kredit
  6. Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum.
  7. Perihal prosedur, waktu dan biaya dalam memperoleh koneksi jaringan listrik, pengadaan listrik yang baik, dan biaya konsumsi listrik.
  8. Kemudahan dalam mengekspor barang dari perusahaan yang memiliki keunggulan komperatif dan impor suku cadang.
  9. Kemudahan dalam tingkat pemulihan dalam hal kebangkrutan komersial dan kekuatan kerangka hukum kepailitan.
  10. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas di suatu negara.

Dengan penilaian-penilaian tersebut, indeks EODB di Indonesia sejatinya terus bertumbuh signifikan. Pasalnya di 2008, indeks kemudahan berbisnis di Indonesia hanya menempati posisi ke-129 dunia. Peringkat Indonesia terus naik secara progresif hingga bisa menduduki posisi ke-72 pada 2018. Posisi ini bahkan melompat jauh dibandingkan peringkat di 2017, di mana EODB Indonesia berada di peringkat 91 dunia.

Semakin baiknya EODB ini secara langsung menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk memulai suatu usaha. Peringkat kemudahan bisnis yang membaik menunjukkan keadaan ekonomi dan sosial yang juga membaik.

Sejauh ini, setidaknya ada empat upaya pemerintah untuk terus menggenjot kemudahan berbisnis di Indonesia. Pertama dengan perbaikan regulasi di berbagai sektor. Kedua, ada upaya mempercepat standar waktu pelayanan dengan menyederhanakan prosedur. Ketiga, melakukan sosialisasi lebih efektif terhadap regulasi yang dianggap dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia. Lalu yang keempat adalah peningkatan pelayanan melalui sistem online, seperti dengan menerapkan online single submission.

Sumber:
eodb.ekon.go.id/pertanyaan/
eodb.ekon.go.id/indikator-eodb/
doingbusiness.org/about-us
investindonesia.go.id/images/uploads/whyinvest_file/Indonesia_Ease_of_Doing_Business_2018.pdf
nasional.kontan.co.id/news/jurus-pemerintah-mengejar-peringkat-40-eodb
ekonomi.metrotvnews.com/makro/0k8LEAOk-fokus-meningkatkan-ease-of-doing-business-di-indonesia
wartaekonomi.co.id/read188634/kepala-bkpm-harap-diplomat-ajak-investor-tanam-modal-di-indonesia.html
tradingeconomics.com/indonesia/ease-of-doing-business
doingbusiness.org/data/exploreeconomies/indonesia
esdm.go.id/assets/media/content/content-statistik-ketenagalistrikan-tahun-2016-1.pdf
ekonomi.kompas.com/read/2018/01/11/170143626/jonan-capai-9483-persen-rasio-elektrifikasi-2017-melampaui-target

  

Daftar Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia


Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi secara merata. Salah satunya dengan terobosan berupa pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) di berbagai wilayah. Model kawasan ekonomi ini dipercaya bisa mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan daya saing tinggi.

Sejauh ini belasan KEK telah dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. Pengembangannya berdasarkan potensi demografis dan aksesibilitas kawasan tersebut ke pasar global. Diharapkan dengan pengembangan sesuai potensinya tersebut, KEK mampu mengundang lebih banyak investor, mengelola industri, ekspor-impor, dan menggeliatkan kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya, dapat menciptakan kegiatan ekonomi berskala tinggi dan berdaya saing global di kawasan tersebut.

KEK di Indonesia mulai diatur sejak tahun 2009, yang merupakan pengembangan dari berbagai jenis kawasan ekonomi di periode-periode sebelumnya. Di tahun 1970, dikenal dengan mulai adanya pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Pada 1972, muncul pengembangan Kawasan Berikat. Berlanjut pada 1989 dengan Kawasan Industri, lalu pada 1996, dikembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), dan terakhir, sejak tahun 2009, dimulai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pada masa awal pengembangannya, sebanyak 50 daerah mengusulkan diri untuk menjadi KEK. Hingga Mei 2017, telah ada 11 daftar daerah kawasan ekonomi khusus di nusantara. yaitu KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Api-Api¸ KEK Morotai, KEK Mandalika, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Tanjung Kelayang, KEK Sorong, dan KEK Arun-Lhokseumawe.

Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan dapat tercipta 17 daftar daerah kawasan ekonomi khusus hingga 2019. Jumlah sebanyak itu dalam rangka mencapai tujuan pemerintah, yakni menjadikan KEK sebagai pusat pertumbuhan baru. KEK yang hendak dikembangkan direncanakan terbagi menjadi 2 sektor besar. Sepuluh wilayah direncanakan untuk sektor pariwisata yang memang tengah berkembag pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sisanya 7 wilayah untuk berbagai sektor, mulai dari industri mineral sampai industri perikanan.

Daftar KEK di Indonesia kian bertambah pada 2018. Pasalnya, ada satu tambahan daftar KEK, yakni KEK Mandalika yang diperuntukkan untuk pariwisata. Dengan demikian, daftar wilayah kawasan ekonomi khusus saat ini yang dipersiapkan untuk sektor pariwisata, yakni Tanjung Lesung, Morotai, Mandalika, dan Tanjung Kelayang. Zona pariwisata diperuntukkan untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, pameran, serta kegiatan terkait.

Sementara itu, daftar wilayah KEK untuk zona industri, antara lain KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api-api, KEK MBTK, KEK Bitung, KEK Sei Mangkei, KEK Palu, dan KEK Sorong. Daftar kawasan ekonomi khusus ini diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, hingga barang jadi. Dari 12 kawasan yang dipersiapkan untuk KEK tersebut, empat di antaranya telah siap dioperasionalkan pada pertengahan tahun 2018. Keempatnya, yakni KEK Tanjung Api-Api, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Bitung dan KEK Morotai.

Keempat kawasan ekonomi khusus tersebut disertifikasi secara tuntas. Berbagai aktivitas ekonomi pun siap beroperasi dengan berbagai keuntungan di wilayah tersebut, di antaranya dengan perolehan kemudaan fiskal berupa tax holiday dan keringanan pajak. Angkanya pun cukup signifikan, bisa mencapai 20—100%.

Sumber:

kek.go.id/
kek.go.id/kek-indonesia
kek.go.id/kelembagaan
kek.go.id/usulan-kek
finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3921791/4-kawasan-ekonomi-khusus-segera-beroperasi-ini-daftarnya
tataruang.bpn.go.id/bulletin/upload/data_artikel/edisi3d.pdf
liputan6.com/bisnis/read/3135095/bangun-12-kawasan-ekonomi-khusus-ri-tarik-investasi-rp-221-t
kek.go.id/kek-industri
goodnewsfromindonesia.id/2018/03/22/4-kawasan-ekonomi-khusus-baru-yang-siap-beroperasi-tahun-ini
kek.go.id/kek-pariwisata

  

Perizinan Online Sebagai Salah Satu Cara Mempercepat Pengurusan Izin


Berdasarkan survei US News pada Maret 2018, Indonesia menjadi negara tujuan investasi terbaik kedua di dunia setelah Filipina. Hal ini didasarkan pada realisasi investasi yang masuk di sepanjang tahun 2017 berhasil mencapai target yang ditetapkan, yakni Rp 692,8 triliun. Angka tersebut melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu senilai Rp 678,8 triliun.

Namun, dibalik pencapaian tersebut, proses perizinan yang rumit dan cenderung lama kerap menjadi alasan yang memperlambat laju investasi di Indonesia. Dalam kajian Center for Indonesian Policy Studies, terungkap bahwa untuk mengurus perizinan awal saja diperlukan waktu sampai 23 hari. Ini jelas meleset jauh dari target pemerintah dengan proses perizinan memakan waktu tidak sampai tujuh hari.

Perbedaan interpretasi dari pemerintah daerah terkait aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat disebut sebagai kendala terbesarnya, karena itulah, amat diperlukan solusi terkait perizinan yang memakan waktu ini. Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah dengan penyederhanaan regulasi hingga menggunakan perizinan online untuk memangkas waktu perizinan.

Sulitnya perizinan daerah pada dasarnya menjadi perhatian BKPM. Menurut Kepala BKPM, Thomas Lembong kesulitan tersebut bisa menghambat realisasi investasi di dalam negeri. Selama ini investor memang kerap mengeluh terkait persoalan mengurus perizinan di tingkat pemerintah daerah. Alasannya dikarenakan banyaknya prosedur dan persyaratan yang memakan waktu yang lama dan biaya tinggi.

Presiden Joko Widodo sendiri telah beberapa kali memberikan menegaskan untuk mempercepat proses perizinan untuk investasi. Menurutnya, proses perizinan yang memakan waktu lama akan membuat banyak investor cenderung memilih negara lain dengan perizinan yang lebih mudah. Memanfaatkan teknologi informasi melalui perizinan online disebut sebagai salah satu cara untuk kian mempercepat pengurusan izin. Hal ini secara khusus dapat memotong rantai perizinan dari daerah ke pusat dengan adanya perizinan online. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan perekonomian di daerah pun bisa lebih cepat dengan masuknya investasi.

Untuk itu, proses perizinan online yang dikembangkan hendaknya menggunakan model administrasi yang lebih modern dan cepat dengan sistem data yang terintegrasi. Sumber daya manusianya pun mesti diperhatikan terkait kapabilitasnya. Dibutuhkan sumber daya manusia yang responsif sehingga bisa menjadi faktor reformasi layanan perizinan online di Indonesia.

Perizinan online yang dapat memangkas waktu pengurusan izin tersebut sangat penting untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, pemerintah pun telah meresmikan Sistem Perizinan Terpadu Daring (Online Single Submission/OSS) pada 9 Juli 2018 lalu, dimana izin berusaha dapat diperoleh dalam waktu kurang dari satu jam saja.
Seperti dijelaskan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, perizinan online ini menggunakan sistem yang bisa mengintegrasikan lintas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pusat hingga daerah. Dengan sistem ini, satu perusahaan hanya cukup memiliki satu nomor induk berusaha yang dapat digunakan sebagai tanda pengenal di berbagai PTSP dan lokasi kepabeanan.

Sumber:

cnnindonesia.com/ekonomi/20170727112342-92-230651/jokowi-perizinan-investasi-lama-memalukan
nasional.sindonews.com/read/934805/16/kendala-izin-investasi-1418096938
beritasatu.com/ekonomi/489858-pemerintah-pastikan-pembenahan-perizinan-investasi-yang-mandek.html
cnnindonesia.com/ekonomi/20180409195250-532-289542/jokowi-tagih-pemangkasan-perizinan-investasi
finansial.bisnis.com/read/20180131/9/732447/permasalahan-perizinan-masih-jadi-kendala-investasi-di-indonesia
katadata.co.id/berita/2017/02/24/bkpm-investor-keluhkan-perizinan-investasi-di-daerah
ekonomi.kompas.com/read/2018/03/08/080644226/indonesia-tujuan-investasi-ke-2-dunia-perizinan-masih-harus-dibenahi
antaranews.com/berita/731436/kemenko-perekonomian-oss-rezim-baru-penyederhanaan-perizinan

  

NSWI BKPM Meningkatkan Iklim Investasi di Indonesia


NSWI atau National Single Window for Investment merupakan sistem yang melakukan pendalaman pada layanan koneksi di setiap dinas yang ada di suatu daerah untuk kepentingan investasi. NSWI ini menjadi salah satu bagian dari INSW atau Indonesia Nasional Single Window yang berfokus pada layanan kepabeanan. Secara umum, INSW diatur dalam PP No. 10 Tahun 2008 mengenai sistem nasional Indonesia yang bertugas untuk menyampaikan data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, serta pembuatan keputusan secara tunggal untuk izin kepabeanan dan pengeluaran barang. NSWI BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) merupakan sistem yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia secara resmi.

Akan Hadir Generasi Kedua dari NSWI BKPM

Di Indonesia, sistem INSW maupun NSWI diterapkan secara online melalui portal resmi dari NSWI yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu http://insw.go.id dan http://nswi.bkpm.go.id. Portal tersebut akan membantu Anda dalam mendapatkan informasi perizinan ataupun non perizinan mengenai investasi. Adapun layanan yang disediakan pada Portal NSWI bagi investor, yaitu mengajukan hak akses, permohonan pendaftaran penanaman modal atau izin usaha, dan laporan perkembangan investasi di Indonesia. Selain memberikan layanan pada investor, portal ini pun menyediakan layanan untuk setiap Kementerian dan instasi lainnya yang berkaitan dengan investasi.

Bagi investor yang ingin menggunakan layanan NSWI dari BKPM, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu dimulai dengan membuat akun registrasi di situs http://nswi.bkpm.go.id, pilih jenis perizinan yang akan diajukan (pendirian usaha, perluasan usaha, perubahan kepemilikan, kawasan khusus, atau penutupan usaha), isi data perusahaan yang diminta pada form, dan tunggu balasan dari pihak BKPM melalui email. Email tersebut berisi data yang akan digunakan untuk login pada situs tersebut agar bisa menggunakan jenis layanan lainnya.

Adanya sistem NSWI ini sangat penting untuk meningkatkan iklim investasi, khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem tersebut akan mempercepat setiap proses pelayanan publik dan birokrasi yang berkaitan dengan penanaman modal. Oleh sebab itu, pemerintah semakin gencar mengembangkan NSWI untuk meningkatkan mutu layanan publik.

NSWI diharapkan semakin berkembang sesuai dengan iklim investasi di Indonesia maupun di berbagai negara luar. Saat ini, sistem NSWI maupun INSW sudah diterapkan pada beberapa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai secara mandatori, serta mampu melayani proses transaksi ekspor – impor secara nasional. NSWI BKPM ini menjadi bagian penting dalam memberikan fasilitas untuk mendapatkan data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penanaman modal secara nasional ataupun internasional.

Saat ini, pemerintah sedang mengembangkan sistem INSW Generasi ke-2 untuk membenahi kegiatan ekspor–impor. Hal ini diperkuat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Darmin Nasution pada Rapat Koordinasi INSW di Jakarta yang mengatakan bahwa INSW Gen-2 ini dikembangkan untuk tujuan meningkatkan dan memperluas layanan INSW bagi para pengusaha, khususnya dalam aspek ekspor–impor. Adapun fitur-fitur baru yang ditawarkan pada sistem terbaru ini, yaitu single submission, single risk management, management dashboard, dan INSW Mobile Apps.

Sumber:

nswi.bkpm.go.id/beranda
nswi.bkpm.go.id/tentang_nswi
nswi.bkpm.go.id/faq
ekon.go.id/berita/view/pemerintah-kembangkan.2366.html
indonesia.go.id/?page_id=4232
insw.go.id/index.php/home/menu/sejarah
finansial.bisnis.com/read/20130704/9/148711/kamus-bisnis-inilah-definisi-national-single-window

  

Pentingnya LKPM Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi


LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal merupakan aspek penting yang harus dilakukan oleh para investor. LKPM ini menjadi salah satu penunjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menghimbau para investor untuk melakukan LKPM tersebut. Agar memudahkan para investor, maka pihak BKPM menyediakan program LKPM online melalui situs http://lkpmonline.bkpm.go.id.

Pengusaha di Bidang Bisnis Online Wajib Menyerahkan LKPM Online ke BKPM

Investor domestik maupun asing diwajibkan untuk menyampaikan LKPM kepada BKPM untuk memotret investasi yang ada di Indonesia. Dengan adanya LKPM tersebut, para pihak bisa mengetahui sektor usaha yang sedang berkembang, hambatan yang tengah terjadi, serta kebijakan yang harus diterapkan agar kegiatan usaha tersebut berjalan lancar. Selain itu, LKPM juga memberikan peranan penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Azhar Lubis selaku Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di BKPM mengemukakan bahwa beberapa investor hanya meminta hak atas perizinan yang telah diberikan, tetapi masih belum melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan LKPM kepada BKPM. Azhar berharap agar kemudahan yang diberikan tersebut tidak disalahgunakan. Ia pun mengemukakan bahwa layanan perizinan secara online telah dibuka sejak 15 Desember 2017 dan akan segera merilis sistem layanan terpadu satu pintu. Hal ini pun harus dipahami bahwa perizinan tersebut merupakan hak dan kewajiban para investor.

BKPM sebelumnya telah mengirimkan peringatan sebanyak lebih dari 15.000 kepada perusahaan yang belum menyampaikan LKPM. Peringatan tersebut diberikan batas waktu selama 30 hari, jika masih belum terpenuhi sampai batas waktu yang diberikan, maka izin prinsip yang telah diberikan akan dicabut oleh pihak BKPM.

Azhar pun menyampaikan akan terus bekerja keras melakukan peninjauan dan memantau izin prinsip terhadap kegiatan penanaman modal yang telah diberikan. Perlu diketahui bahwa kebijakan ini tertuang dalam Peraturan BKPM RI No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal, termasuk penyampaian LKPM oleh para investor. Pihak BKPM mengkhawatirkan adanya oknum investor yang memanfaatkan izin tersebut untuk mengumpulkan dana secara ilegal kepada masyarakat.

BKPM mencatat bahwa total realisasi investasi pada Kuartal I 2018 mencapai Rp 185,3 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 11,8 persen dari periode yang sama pada tahun 2017. Peningkatan tersebut diantaranya meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN sebesar Rp 76,4 triliun dan Penanaman Modal Asing atau PMA sebesar Rp 108,9 triliun.

Selanjutnya, Thomas T. Lembong selaku Kepala BKPM menghimbau para pengusaha yang bergerak di bisnis online untuk segera menyerahkan LKPM kepada BKPM. Hal ini akan turut membantu pemerintah untuk memberikan perhatian pada sektor usaha tersebut dan dapat berkontribusi untuk meningkatkan iklim perekomian di Indonesia. Meskipun sebagian besar pelaku usaha e-commerce masih berada dalam usia muda yang belum begitu paham mengenai kewajiban administratif terkait pendirian usaha, tetapi kewajiban untuk menyampaikan LKPM harus dilaksanakan dengan baik. Selain itu, keterlambatan dalam menyampaikan LKPM menjadi kesulitan bagi pihak BKPM untuk mendata investasi di sektor terkait.

LKPM ini harus diindahkan oleh para investor dari berbagai sektor usaha agar proses pendataan investasi bisa berjalan dengan lancar. Kegiatan investasi tersebut harus semakin berkembang dan diperlukan kebijakan khusus untuk mendukung pelaksanaan penanaman modal tersebut. Pengurusan LKPM secara online bisa menjadi solusi bagi para investor untuk menyampaikan perkembangan investasinya dalam suatu usaha dengan mudah dan cepat.

Sumber:
jawapos.com/read/2018/04/30/208646/bkpm-pelaku-bisnis-online-harus-laporkan-kegiatan-penanaman-modal
bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/Perka_BKPM_No_14_2017.pdf
youtube.com/watch?v=5dOeA4gmEas
finansial.bisnis.com/read/20180430/9/790008/bkpm-imbau-pelaku-e-commerce-daftarkan-kegiatan-investasi
beritasatu.com/ekonomi/239760-bkpm-tegaskan-kewajiban-penyampaian-lkpm-oleh-investor.html

  

Perkembangan Infrastruktur di Indonesia Komitmen dengan Jepang


Infrastruktur adalah aspek yang paling penting dalam pembangunan suatu negara. Agar proses pembangunan infrastruktur berjalan dengan efektif, maka diperlukan adanya kerjasama, baik itu dengan mitra dalam maupun luar negeri. Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berbagai negara di dunia untuk pembangunan fasilitas publik, salah satunya adalah kerjasama dengan Jepang. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang sudah berjalan selama lebih dari 60 tahun. Investasi yang diberikan oleh Jepang tentunya memberikan perkembangan terhadap infrastruktur di Indonesia.

Perkembangan Investasi Infrastruktur di Indonesia

Duta Besar Jepang untuk Indonesia berkomitmen untuk mempertahankan kerjasamanya dengan Indonesia melalui kontribusi dalam aspek pembangunan dan ekonomi yang dikemukakan pada pidato Pembukaan Simposium Bisnis dan Teknologi Jepang di Jakarta tanggal 8 Mei 2018 lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan MRT di Indonesia yang dibuat persis dengan MRT yang ada di Jepang. Untuk tenaga kerjanya, tentu akan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia.

Pada acara Simposium tersebut, Indonesia dan Jepang mengulas perjalanan kerjasamanya selama 60 tahun. Jepang semakin mempertahankan kontribusinya untuk Indonesia sejak adanya krisis ekonomi, era reformasi, dan berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia. Investasi yang diberikan oleh Jepang memberikan pengaruh besar untuk Indonesia, sehingga Indonesia pun ikut mempertahankan kerjasama tersebut. Kita pun bisa melihat bagaimana kontribusi Jepang untuk negara lain di dunia yang memberikan dampak besar terhadap kemajuan negara tersebut, terutama di bidang ekonomi.

Menurut Kepala Balitbang Kementerian PUPR, Danis H Sumadilaga, kerjasama antara Indonesia dan Jepang tidak hanya memberikan dampak positif pada pembangunan infrastruktur fisik saja, tetapi adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam negeri, ahli teknologi, serta melahirkan institusi baru yang belum ada di Indonesia. Ini dibuktikan dari adanya pembangunan infrastruktur berupa bendungan di wilayah Jawa Timur pada tahun 1960 sampai 1970. Pada masa tersebut, para insinyur lokal memiliki kemampuan yang semakin meningkat. Selain itu, lahir pula beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air, yaitu Perum Jasa Tirta 1 dan PT Indra Karya.

Nilai kerjasama pembangunan infrastruktur yang dijalin antara Indonesia dan Jepang untuk saat ini adalah sebesar USD 1,1 miliar. Ini merupakan nilai yang besar untuk membangun berbagai fasilitas publik di Indonesia. Pembangunan infrastruktur lainnya adalah pembuatan Sabo Dam yang berfungsi untuk menahan aliran banjir dari dampak erupsi gunung berapi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Yogyakarta menjadi pusat riset dan pengembangan teknologi Sabo sehingga dibentuk Balai Sabo di wilayah tersebut. Bahkan saat ini jumlah Sabo Dam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia adalah sebanyak 646. Infrastruktur lainnya yang berhasil dibangun di Indonesia, antara lain Bendungan Selorejo (1963-1972), Bendungan Lahor (1972-1977), Bendungan Wlingi (1972-1979), dan Bendungan Karangkates (1975-1977).

Masih banyak pembangunan infrastruktur lainnya yang dilakukan atas kerjasama Indonesia dan Jepang. Untuk pembangunan jalan tol dan Jakarta Sewarege System akan memanfaatkan sistem kerjasama tersebut, karena Jepang dinilai berpengalaman untuk membangun jalan tol dengan terowongan terpanjang sehingga diharapkan adanya peralihan pengetahuan dan teknologi bagi Indonesia dengan membentuk suatu training center yang dikhususkan untuk pembuatan terowongan. Infrastruktur yang telah dibangun di Indonesia tersebut diharapkan bisa memberikan dampak yang positif untuk kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.

Sumber:
tribunnews.com/nasional/2018/05/15/pembangunan-infrastruktur-indonesia-jepang-tingkatkan-kemampuan-tenaga-ahli-konstruksi-indonesia
wartaekonomi.co.id/read181019/napak-tilas-60-tahun-kerja-sama-infrastruktur-indonesia-jepang.html
liputan6.com/bisnis/read/3526095/kerja-sama-ri-dan-jepang-sudah-berjalan-60-tahun-apa-hasilnya
internasional.metrotvnews.com/asia/yNLddMyN-komitmen-jepang-terus-bantu-pembangunan-infrastruktur-indonesia
medcom.id/internasional/asia/yNLddMyN-komitmen-jepang-terus-bantu-pembangunan-infrastruktur-indonesia
properti.kompas.com/read/2018/05/14/150415321/investasi-jepang-pengaruhi-pembangunan-infrastruktur-indonesia

  

Investasi Industri Pertanian : Strategi untuk menggenjot Pertumbuhan Ekonomi


Catatan gemilang ditorehkan industri pertanian lewat peningkatan produksi pertanian dan naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) serta Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP). Pada tahun 2017 saja, tercatat ada peningkatan produksi padi sebesar 10,5 juta ton yang memiliki nilai setara dengan USD3,23 miliar.

Tren Positif Industri Pertanian

Peningkatan produksi pertanian berujung pada meningkatnya ekspor komoditas pertanian. Pada 2017, nilai ekspor pertanian naik 24% dari tahun 2016. Di tahun 2018 ini, volume ekspor komoditas pertanian sudah naik 7,38% di bulan April saja. Kondisi positif tersebut bersamaan dengan kenaikan NTP dan NTUP yang merupakan indikasi peningkatan kesejahteraan petani. Secara umum, peningkatan NTP menunjukkan bahwa kemampuan daya beli petani meningkat. Pada Februari 2018, NTP naik 2,01% dari tahun sebelumnya, sementara NTUP naik 1,87%. Sinyal positif ini terus menguat sesuai dengan visi misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia secara keseluruhan.

Potensi Pengembangan Sektor Pertanian

Muhammad Kadafi selaku Ketua Kadin Provinsi Lampung mengungkapkan bahwa pengembangan sektor industri pertanian sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Kadafi, dibutuhkan pengembangan yang lebih lanjut untuk mengekspor produk olahan agar tidak hanya berhenti di ekspor produk mentah saja. Dengan mampu menguasai 25% pangsa pasar global, maka Indonesia bisa menjadi negara digdaya di bidang agraris.

Tahun ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan memfokuskan pada pengembangan 4 komoditas pertanian yaitu rempah-rempah, gula, bawang putih, dan kedelai. Bagi Kementan, keempat komoditas ini adalah komoditas kunci yang akan membuat komoditas strategis lainnya ikut berkembang. Salah satu langkah yang diambil Kementan adalah meminta Pemerintah Provinsi untuk memperluas area tanam yang lebih rendah dari tahun lalu.

Kementan juga akan melakukan regenerasi petani dan produksi benih. Regenerasi petani merupakan faktor krusial untuk menjaga agar jumlah dan kualitas SDM yang mengolah industri pertanian tetap tinggi. Bukan hanya untuk menjaga jumlah petani tetap banyak, tapi juga melatih petani untuk berorientasi agribisnis dan mekanisasi untuk meningkatkan kualitas dan produksi. Produksi benih pun jadi fokus untuk menyediakan benih-benih unggul dan gratis bagi petani.

Deregulasi Perizinan Untuk Tingkatkan Investasi

Regulasi dan birokrasi yang sering kali dianggap menghambat investasi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk meningkatkan investasi dari industri pertanian. Dari informasi Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, Kementan telah menindaklanjuti Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Langkah-langkah yang telah diambil antara lain dengan menyesuaikan 241 peraturan dan mencabut 50 peraturan Permentan maupun Kepmentan.

Selain itu, Kementan juga telah mereduksi kurang lebilh 140 perizinan yang menghambat proses investasi. Dengan adanya deregulasi peraturan ini, proses investasi bisa dipercepat tanpa harus menghilangkan kualitas yang baik dalam mengelola industri pertanian. Diharapkan, sektor pertanian mampu untuk terus berkontribusi positif dalam mewujudkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian Indonesia.

Sumber:
rilis.id/dorong-investasi-di-sektor-pertanian-kementan-deregulasi-peraturan
jurnas.com/artikel/34409/Begini-Trik-Kementan-Dorong-Investasi-dari-Sektor-Pertanian/
tribunnews.com/nasional/2018/05/15/mendorong-investasi-dari-sektor-pertanian

  

Industri Manufaktur di Indonesia Sebagai Basis Produksi di ASEAN


Indonesia sudah menjadi basis industri manufaktur terbesar se-ASEAN dengan kontribusi mencapai 20,27% pada perekonomian skala nasional. Perkembangan industri manufaktur di Indonesia saat ini mampu menggeser peran commodity based menjadi manufacture based. Pemerintah berupaya untuk melakukan transformasi perekonomian agar lebih fokus pada proses perkembangan industri non migas.

Perkembangan Industri Manufaktur Di indonesia

Selain itu, menurut Airlangga, industri manufaktur dinilai lebih produktif dan bisa memberikan efek berantai secara luas sehingga mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku, memperbanyak tenaga kerja, menghasilkan sumber devisa terbesar, serta penyumbang pajak dan bea cukai terbesar.

Kementerian Perindustrian juga mencatat beberapa sektor yang memiliki persentase kinerja di atas PDB secara nasional, diantaranya industri logam dasar sebesar 9,94%, industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 7,53%, serta industri alat angkutan sebesar 6,33%. Hal ini pun dipengaruhi oleh daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis produk yang semakin meningkat, sehingga proses produksi pun akan meningkat sesuai dengan permintaan.

Berbagai sektor manufaktur Indonesia juga dikembangkan di negara ASEAN lainnya, seperti Filipina dan Vietnam. Hal ini tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional dan meningkatkan daya saing secara domestik, regional, dan global. Perbedaan lainnya yang dimiliki oleh perekonomian Indonesia adalah kekuatannya pada pasar dalam negeri dengan persentase sebesar 80% dan sisanya merupakan pasar ekspor, lain halnya dengan Singapura dan Vietnam yang sistem perekonomiannya sebagian besar berorientasi pada kegiatan ekspor.

Industri manufaktur ini semakin dikembangkan oleh pemerintah melalui metode hilirisasi. Hal ini harus didukung dengan peningkatan investasi dan kinerja ekspor untuk mempertahankan industri manufaktur dan menjadikannya sebagai penyumbang pajak dan bea cukai terbesar. Perkembangan industri manufaktur di Indonesia pun harus didukung dengan kerjasama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, para pengusaha, dan masyarakat umum lainnya.

Perlu diketahui bahwa nilai MVA atau Manufacturing Value Added untuk industri manufaktur Indonesia berada di posisi paling atas di antara negara ASEAN dengan pencapaian sebesar 4,5%. Sedangkan secara global, manufaktur Indonesia berada di peringkat ke-9 dari seluruh negara di dunia. Menurut Airlangga, salah satu alasan mengapa industri manufaktur Indonesia menjadi yang terbesar se-ASEAN adalah karena sistem perekonomian di Indonesia sudah termasuk dalam kelompok one trillion dollar club yang jelas berbeda dengan negara lainnya di ASEAN.

Sumber:
industri.bisnis.com/read/20180302/257/745371/kinerja-industri-manufaktur-nasional-semakin-membaik
economy.okezone.com/read/2018/02/12/320/1858169/industri-manufaktur-indonesia-terbesar-di-asean
economy.okezone.com/read/2018/02/11/320/1858006/pertumbuhan-nilai-tambah-manufaktur-indonesia-tertinggi-di-asean
industri.bisnis.com/read/20180513/257/794274/industri-manufaktur-tumbuh-45-kuartal-i2018
republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/02/12/p40ezo383-pertumbuhan-manufaktur-indonesia-tertinggi-di-asean

  

Informasi Investasi Asing di Indonesia Kuartal I 2018


Investasi memiliki peranan penting untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya investasi ini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia hingga mencapai Kuartal I yaitu di periode Januari – Maret 2018. Informasi mengenai investasi tersebut disampaikan oleh pihak Bank Indonesia atau BI, dimana pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh investasi dan konsumsi dari pemerintah yang semakin meningkat.

Informasi Pertumbuhan Investasi Asing di Indonesia

Investasi ekonomi Indonesia harus semakin ditingkatkan, baik oleh pihak pemerintah, swasta, maupun asing. Karena dengan adanya investasi tersebut, maka sistem perekonomian di Indonesia semakin meningkat dan stabil. Selain itu, nilai ekspor harus selalu lebih tinggi dibandingkan nilai impor untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk lokal yang diproduksi oleh Indonesia.

Selain pemerintah, pihak swasta pun turut berkontribusi untuk mendorong perekonomian di Indonesia menuju Kuartal I 2018. Hal ini dikemukakan oleh Agusman selaku Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI bahwa meningkatnya investasi yang dilakukan oleh pihak swasta mampu meningkatkan konsumsi di sektor swasta.

Investasi pihak asing yang dilakukan di Indonesia pun turut membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Investasi terbesar yang terjadi saat ini adalah untuk bidang konstruksi dalam menyelesaikan berbagai proyek pembangunan infrastruktur, serta sektor primer yang didukung dengan permintaan eksternal.

Untuk kegiatan ekspor – impor pun mengalami peningkatan di setiap bulannya. Misal, pada bulan Maret 2018 total nilai ekspor mencapai nilai USD 15,58 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 10,24% dari total nilai di bulan Februari 2018. Sedangkan untuk impor pun mengalami total kenaikan di bulan yang sama, yaitu sebesar USD 14,49 miliar atau naik sebesar 2,13% dari bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut tentunya didukung oleh perkembangan investasi yang ada di Indonesia.

Dari adanya kenaikan nilai tersebut, setidaknya perekonomian di Indonesia mampu tumbuh pada rentang 5,1 sampai 5,5% di tahun 2018. Pihak BI menilai inflasi yang terjadi di tahun ini bisa diatasi, karena penurunan inflasi inti sejalan dengan ekspektasi inflasi yang tetap terjaga. Data investasi yang ada di Indonesia pun akan terus dipantau dan diproyeksikan oleh BI dan Menteri Keuangan sehingga tetap stabil.

Dampak positif lainnya yang dialami oleh perekonomian Indonesia adalah penerimaan perpajakan untuk merealisasikan APBN sehingga mencapai surplus pada neraca perdagangan. Dari adanya dampak tersebut, bisa dilihat bahwa perekonomian di Indonesia semakin menggeliat ketika berada di Kuartal I 2018. Hal ini akan terus dijaga dengan menerapkan berbagai kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kemudian, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa neraca perdagangan di bulan Maret 2018 mengalami surplus sebesar USD 1,09 miliar. Pada tiga bulan sebelumnya, neraca perdagangan tersebut mengalami defisit secara berturut-turut, mulai dari Desember 2017 sampai Februari 2018.

Indikator lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Kuartal I 2018 ini adalah pertumbuhan penerimaan pajak pada periode tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan RI, dimana penerimaan pajak tersebut mencapai Rp 262,4 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 10,3% dibandingkan dengan periode di tahun sebelumnya.

Sumber:
ekonomi.kompas.com/read/2018/04/20/101500226/kuartal-i-2018-ekonomi-indonesia-bergerak-positif
ekonomi.kompas.com/read/2018/04/17/065135326/geliat-ekonomi-indonesia-di-kuartal-i-2018
nasional.kontan.co.id/news/investasi-dan-konsumsi-dorong-pertumbuhan-ekonomi-pada-kuartal-i-2018
katadata.co.id/berita/2018/05/07/diselamatkan-investasi-ekonomi-indonesia-kuartal-1-tumbuh-506

  

Perluasan KLIK di Kawasan Industri Dukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia


Dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi di kawasan industri, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berencana untuk memperluas cakupan program Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK). Melalui implementasi berbagai program BKPM, yang salah satunya adalah KLIK, BKPM menargetkan Rp 765 triliun melalui perluasan di bidang penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekspor nasional.

Program KLIK Membantu Investor Untuk Masuk Kawasan Industri

Program KLIK adalah program yang memudahkan investor untuk berinvestasi langsung di kawasan industri. Peluncuran program ini dimulai pada tahun 2016 bersamaan dengan layanan Izin Investasi 3 Jam. Tidak ada batasan minimal nilai investasi maupun jumlah tenaga kerja dalam program ini, selama investasi dilakukan di kawasan industri yang telah ditetapkan.

Tujuan perluasan program KLIK ini memang untuk meningkatkan kemudahan dan memperbesar kesempatan berinvestasi di Indonesia. Diharapkan, sektor industri Indonesia makin strategis dan mampu bersaing di tengah era Industri modern 4.0 ini.

Kemudahan untuk mengurus permohonan investasi melalui program KLIK ini juga merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk mendorong kerja sama yang baik antara pusat dan daerah. Ditambah dengan kecanggihan teknologi yang memungkinkan semua hal yang berhubungan dengan administrasi bisa dilakukan secara online, maka proses investasi bisa dipercepat.

Melalui program KLIK ini, investor yang tidak perlu menunggu lama untuk masuk ke tahap konstruksi pabrik atau lainnya, sehingga investor dapat fokus pada rencana pengadaan barang produksi, strategi pemasaran, atau yang lainnya. Hal ini dimungkinkan karena perizinan yang belum diurus bisa diselesaikan sambil berjalan. Semakin cepat proses konstruksi dilakukan, semakin cepat pula proses produksi bisa terjadi.

Program KLIK yang sedang berlangsung saat ini di tahun 2018 adalah KLIK tahap ketiga. Pada tahap 3 ini, ada kawasan industri baru yang dimasukkan dalam program. Kawasan-kawasan industri tersebut terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan masih banyak lainnya. Total ada 15 kawasan industri baru dengan luas mencapai 1.459,85 hektare yang ditetapkan tahun ini melalui SK Kepala BKPM Nomor 41 Tahun 2018.

Dengan penambahan kawasan industri pada tahap 3 ini, maka secara keseluruhan, di Indonesia sudah terdapat 47 kawasan industri. Seluruh kawasan industri tersebut tersebar di 12 provinsi dan 25 kota/kabupaten. 12 provinsi tersebut ada di Pulau Jawa—yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur; lalu di Pulau Sumatera—yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat; serta di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Sumber:

alinea.id/bisnis/bkpm-targetkan-rp-756-triliun-dari-klik-dan-rif-b1UvH9Cu
nasional.kontan.co.id/news/bkpm-perluas-program-kemudahan-layanan-investasi-langsung-konstruksi
inews.id/daerah/yogya/72835/bkpm-perluas-klik-di-15-kawasan-industri-salah-satunya-di-bantul-diy
republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/03/12/p5hgpm349-bkpm-perluas-layanan-klik-di-15-kawasan-industri
finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3900931/kawasan-industri-yang-bisa-langsung-konstruksi-ditambah

  

Sektor Pertanian di Indonesia


Ada yang menarik di sektor pertanian jika melihat lebih jeli ke neraca ekspor Indonesia di tahun 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa di tengah melemahnya ekspor nasional, ternyata sektor pertanian masih mampu mencatatkan hasil positif dengan mengalami peningkatan sebesar 6,11% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bahkan, jika dilihat dari pertumbuhan tahunan, sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 7,38%.

Tren Positif Peningkatan Ekspor Sektor Pertanian di Indonesia Tahun 2018

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, peningkatan ekspor di sektor pertanian tahun ini sebenarnya sudah terlihat sejak awal tahun 2018. Jenis-jenis komoditas pertanian yang mendorong kenaikan ekspor antara lain jagung, kayu, kakao, rumput laut, dan masih banyak lainnya. Di antara komoditas-komoditas tersebut, jagung merupakan komoditas dengan sumbangsih peningkatan nilai ekspor yang tertinggi.

Direktur Statistik BPS, Anggoro Dwitjahyono, mengatakan bahwa pada bulan April 2018, nilai riil ekspor jagung adalah sebesar USD21.485 ribu. Padahal bulan sebelumnya, yaitu Maret 2018, nilai ekspor jagung hanya mencapai USD 10.966 ribu saja. Hal ini berarti kenaikan ekspor jagung sangat tinggi, mencapai 95,93%.

Kondisi ini tentu jadi hal yang sangat menggembirakan mengingat beberapa tahun lalu, negara kita masih mengimpor jagung untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebanyak 3,5 ton jagung diimpor pada tahun 2015 karena kita defisit jagung. Namun hal tersebut berangsur membaik, hingga di tahun 2017, Indonesia sudah mampu menekan impor jagung sampai sebesar 60%.

Komitmen Pemerintah untuk Meningkatkan Produksi Pertanian

Sejak tahun 2014, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan tingkat produksi komoditas sektor pertanian di Indonesia. Langkah konkret dari tekad tersebut tertuang lewat beragam cara untuk mendorong kinerja sektor pertanian seperti deregulasi kebijakan-kebijakan yang menghambat kinerja, pemfokusan anggaran untuk kepentingan pertanian, hingga ke penyediaan infrastruktur pertanian di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu juga upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Sebab, dengan semakin sejahteranya petani di Indonesia, tentu semangat bertani semakin besar, sehingga produksi komoditas pertanian pun bisa terus meningkat. Lewat beragam upaya, Pemerintah berusaha melindungi petani dari ancaman kerugian.

Salah satunya adalah lewat program asuransi pertanian agar kerugian akibat gagal panen karena bencana pun bisa teratasi. Bahkan, program asuransi pertanian ini sempat diapresiasi oleh organisasi kelas dunia FAO (Food and Agriculture Organization). Lebih jauh lagi, pemerintah melaksanakan berbagai program seperti perluasan lahan untuk bertanam komoditas pertanian, adanya bantuan benih dan pupuk untuk para petani, hingga hal-hal seperti perbaikan irigasi.

Investasi Sebagai Upaya untuk Mendorong Ekspor Pertanian

Selain upaya perbaikan sektor pertanian dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) juga mendukung iklim investasi, khususnya di sektor pertanian. Jika investasi di sektor pertanian meningkat, maka kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak komoditas pertanian pun meningkat, selain itu produksi dapat digenjot dan ekspor komoditas pertanian bisa terus ditingkatkan.

Dukungan Kementan untuk meningkatkan iklim investasi di sektor pertanian terlihat dari diterapkannya kemudahan-kemudahan dalam pengurusan investasi baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kebijakan-kebijakan yang dibuat Kementan seputar investasi pun ditujukan untuk menarik minat investor. Hal ini juga dilakukan paralel dengan deregulasi terhadap aturan-aturan yang dapat mempersulit para investor di sektor pertanian di Indonesia.

Sumber:
news.okezone.com/read/2018/03/23/337/1876887/catatan-gemilang-kinerja-sektor-pertanian
fajar.co.id/2018/05/18/ekspor-pertanian-melonjak-disaat-sektor-lain-lesu/
jurnas.com/artikel/34615/BPS-Ekspor-Pertanian-Meningkat-di-tengah-Tren-Penurunan/
tribunnews.com/nasional/2018/05/16/bps-sektor-pertanian-catat-hasil-positif-ekspor-2018

  

Apresiasi FAO Atas Capaian Positif Pertanian Indonesia


Di Indonesia, sektor pertanian menjadi sektor yang menjanjikan bagi para pengusaha. Hal ini diperkuat dengan apresiasi positif yang diberikan oleh Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO tentang lahan pertanian di Indonesia yang menjadi model sekaligus tempat pembelajaran untuk sektor pertanian di dunia.

Perlu diketahui bahwa Indonesia telah menjadi anggota FAO sejak tahun 1948. Kemudian, pada tahun 1978 Kantor FAO untuk Indonesia dibangun untuk memudahkan kepentingan birokrasi. Saat ini, FAO sudah berhasil menyelesaikan programnya sebanyak 650 program yang dibantu oleh sekitar 1.600 orang konsultan yang sesuai dengan bidangnya.

Mark Smulders yang merupakan perwakilan FAO di Indonesia menyatakan bahwa FAO akan memfasilitasi Indonesia untuk melaksanakan kerjasama di wilayah Asia Pasifik dan bahkan sampai seluruh negara di dunia. Kerjasama tersebut akan menargetkan Sustainable Development Goals atau SDGs di tahun 2030, tetapi Indonesia diharuskan mengatasi segala hal yang berkaitan dengan kemiskinan. Dimana tantangan tersebut diantaranya perubahan iklim, perpindahan penduduk, serta urbanisasi yang terjadi di Indonesia. Kerjasama yang dijalin antara FAO dan Indonesia akan mengarah pada pertukaran pengetahuan, teknologi, serta praktik di bidang pertanian dan pangan.

FAO dibawah komando Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB memberikan apresiasi untuk sektor pertanian di Indonesia mengenai program asuransi untuk pertanian serta sistem informasi untuk memantau pertanian secara online. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Asisten Dirjen FAO sekaligus Kepala FAO Regional Bangkok, yaitu Kundhavi Kadiresan kepada Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian RI dalam acara The Fourth Jakarta Food Security Summit yang berlokasi di Jakarta Convention Center Senayan.

Kundhavi mengatakan bahwa penerapan asuransi pertanian di Indonesia berjalan dengan baik, tidak seperti di negara lainnya yang masih belum efektif dalam menjalankan program tersebut. Sedangkan, untuk sistem informasi kalender tanam yang diterapkan secara online pun memberikan dampak positif bagi para petani. Sistem tersebut diterapkan pada aplikasi E-Agricultural yang bisa diakses dengan cepat oleh para petani melalui smartphone. Sebelumnya, petani-petani tersebut diberikan penyuluhan mengenai aplikasi E-Agricultural sehingga mereka lebih paham dan terampil dalam menggunakannya. Proses pemantauan cuaca pun kini bisa dilakukan dengan mudah melalui aplikasi tersebut.

Selain itu, Menteri Pertanian RI mengemukakan bahwa pencapaian tersebut dilakukan melalui upaya khusus atau UPSUS untuk meningkatkan sektor pertanian. Upaya ini meliputi segala hal yang berkaitan untuk menghasilkan suatu kondisi pertanian yang sehat. Adapun beberapa aspek yang dilibatkan dalam UPSUS, yaitu melakukan perubahan pada kebijakan yang menghambat terlaksananya program, perbaikan infrastruktur, penguatan peran industri hilir, memperkenalkan program asuransi pertanian, dan lain sebagainya. Investasi yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan pun berperan penting dalam meningkatkan sektor pertanian yang ada di Indonesia.

Investasi untuk sektor pertanian pun diharapkan semakin meningkat dalam rangka mempertahankan berbagai komoditas pertanian yang ada di Indonesia, sehingga tidak perlu lagi menerima produk pangan yang diimpor oleh negara lain. Kerjasama antara FAO dan Indonesia diharapkan bisa terus berlanjut, karena kerjasama ini tidak hanya dilakukan untuk Indonesia saja, tetapi untuk negara lain di dunia.

Sumber:

mediaindonesia.com/read/detail/148746-fao-apresiasi-capaian-sektor-pertanian
kilaskementerian.kompas.com/kementan/read/2018/03/08/211935128/fao-apresiasi-capaian-sektor-pertanian-indonesia
tekno.tempo.co/read/1070692/fao-pertanian-indonesia-jadi-tempat-studi-dunia
industry.co.id/read/27768/fao-puji-kemajuan-pertanian-indonesia

  

Daya Tarik Tax Allowance Dorong Investasi Kecil Menengah


Investasi adalah salah satu kunci utama yang membantu perkembangan sektor perekonomian, karenanya pemerintah berencana untuk memberikan tax allowance untuk investasi di bawah Rp 500 miliar demi mendorong geliat usaha menengah. Rencana ini dianggap dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi sektor tersebut untuk semakin berkembang. Sebab dengan adanya insentif pajak, maka kesempatan untuk menarik lebih banyak investor menjadi semakin besar.

Tax allowance adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan keringanan pajak berupa potongan dalam jumlah tertentu terhadap pajak penghasilan suatu usaha. Pemerintah sudah beberapa kali memberikan tax allowance bagi perusahaan yang memenuhi syarat. Potongannya pun bisa mencapai 30% dari nilai pajak yang seharusnya.

Tidak Dapat Tax Holiday, Tax Allowance Menanti

Hingga saat ini, berdasarkan peraturan pemerintah yang lama, biasanya investor yang mendapatkan insentif berupa tax holiday adalah mereka yang memberikan investasi di atas Rp 500 miliar. Namun batasan tersebut dianggap terlalu tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi skala kecil dan menengah, karenanya usulan pemberian insentif pajak bagi investasi di bawah jumlah tersebut semakin menguat. Tidak jarang, investor yang baru bisa merealisasi investasi hingga Rp 450 miliar, tak sampai batas minimum, akhirnya tidak mendapat tax holiday. Hal seperti ini tentu dapat mengurungkan niat calon investor yang juga ingin berinvestasi.

Dari pernyataan Yunirwansyah selaku Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pemerintah sudah setuju jika investasi skala kecil dan menengah akan secara otomatis mendapatkan tax allowance jika mereka tidak mendapat tax holiday. Insentif tersebut ditetapkan bagi investasi kurang dari Rp 500 miliar di luar 17 industri pioner yang ditetapkan negara. Hanya saja skema lebih detailnya masih menjadi pembahasan.

BKPM Kaji dan Siapkan Insentif Pajak

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah mengkaji lebih detail lagi untuk menyiapkan insentif-insentif pajak bagi investasi di bawah Rp 500 miliar. Menurut Kepala BKPM, Thomas Trikasih Lembong, masih banyak investor-investor yang menanamkan modal dalam skala menengah dan kecil yang tidak tersentuh skema tax holiday untuk investasi di atas Rp 500 miliar. Selain tax holiday dan tax allowance, pertimbangan insentif lain yang bisa diberikan adalah super deduction tax.

Selain mengkaji skema, BKPM juga ingin agar prosedurnya disederhanakan dan cakupan sektor diperluas. Dari yang dahulunya dibutuhkan 9 langkah untuk memproses insentif pajak, nantinya bisa hanya dua langkah saja. Bapak Kepala BKPM juga ingin agar sektor pemberian insentif diperluas. Pasalnya, saat ini ada lebih dari 15.000 bidang usaha, namun hanya 150 sektor yang mendapat tax holiday. BKPM optimis, jika insentif untuk investasi skala kecil dan menengah ini selesai dan segera diterapkan, maka bisnis skala kecil dan menengah akan semakin berkembang.

Sumber:

medcom.id/ekonomi/makro/Rb1V722k-investasi-di-bawah-rp500-miliar-peroleh-tax-allowance
economy.okezone.com/read/2018/04/24/20/1890719/bkpm-kaji-insentif-pajak-untuk-pengusaha-berskala-kecil
liputan6.com/bisnis/read/3481155/bkpm-ingin-investor-di-bawah-rp-500-miliar-dapat-insentif-pajak
liputan6.com/bisnis/read/3495369/skema-insentif-pajak-investasi-kecil-menengah-selesai-mei-2018
ekonomi.kompas.com/read/2018/04/24/193312726/insentif-pajak-investasi-di-bawah-rp-500-miliar-bisa-dorong-ekonomi-digital
beritasatu.com/ekonomi/489636-investasi-di-bawah-rp-500-m-diberi-fasiltas-tax-allowance.html
ekonomi.kompas.com/read/2018/05/02/133700626/insentif-pajak-bukan-satu-satunya-cara-untuk-tingkatkan-investasi-di
bisnis.tempo.co/read/1085237/industri-kecil-menengah-dapat-diskon-pajak-cek-penjelasannya