Daftar Negatif Investasi di Indonesia


Dalam melakukan investasi di Indonesia, investor harus mematuhi beberapa aturan khusus yang dibuat oleh pemerintah, terutama mengenai jenis bisnis apa yang akan dibangun. Meskipun pemerintah menyambut sebanyak mungkin investor ke Indonesia, ada beberapa bisnis tertentu yang tidak diperbolehkan. Bisnis terlarang itu tercantum dalam Daftar Negatif Investasi Indonesia.

Apakah sebenarnya Daftar Negatif Investasi (DNI) itu? DNI adalah daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan bersama. DNI Indonesia dibuat untuk melindungi ekonomi Indonesia, serta untuk memberikan peluang bisnis lebih kepada investor. Seiring waktu, DNI dapat berubah untuk disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk mengetahui DNI di Indonesia saat ini sebelum membuat perencanaan lebih lanjut mengenai investasi di Indonesia. Hal terpenting yang perlu diketahui investor mengenai DNI Indonesia terbaru adalah tentang sektor bisnis mana yang dibuka dengan persyaratan dan mana yang ditutup sepenuhnya.

Sektor bisnis yang saat ini terbuka untuk 100% kepemilikan asing dalam perdagangan adalah bisnis penyimpanan dingin, distribusi yang berafiliasi dengan produksi, penjualan langsung melalui jaringan pemasaran, dan broker. Dalam pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti membuka bar, kafe, restoran, dan fasilitas olahraga. Sementara di sektor komunikasi dan informasi, ada investasi yang melibatkan investasi Rp100 miliar diperbolehkan untuk 100% kepemilikan asing. Lainnya, di sektor energi dan sumber daya mineral, ada industri pelet biomassa untuk energi terbarukan yang terbuka untuk kepemilikan 100%.

Di sisi lain, terdapat beberapa bidang usaha yang benar-benar ditutup oleh pemerintah untuk investasi asing serta investasi domestik. Bidang-bidang tersebut adalah pertahanan nasional dan lingkungan atau kesehatan. Anda juga tidak dapat berinvestasi pada pengelolaan terminal darat untuk penumpang, produksi minuman beralkohol, dan membangun kasino.

DNI Indonesia yang terbaru akan direvisi dalam waktu dekat. Menurut Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, akan ada penghapusan larangan untuk memudahkan investor berinvestasi di Indonesia. Revisi mungkin tidak banyak berubah mengenai jumlah sektor bisnis yang dapat dipilih investor, tetapi revisi akan memastikan bahwa sektor bisnis, yang terbuka untuk investasi, benar-benar bebas dari hambatan.