Dukungan Pemerintah (BKPM) untuk UMKM Agar Bisa Terus Bertumbuh


Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus berupaya untuk meningkatkan realisasi investasi ke Indonesia. Tidak hanya itu, BKPM bersama dengan kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya senantiasa bekerja keras untuk memulihkan perekonomian negara yang dihantam oleh pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung.

BKPM pun turut mengambil langkah strategis dalam mengembangkan sektor UMKM di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya minat masyarakat Indonesia untuk merintis bisnis baru, ditambah lagi dengan dukungan pemerintah (BKPM) untuk UMKM maka tidak heran jika pada akhirnya UMKM menjadi salah satu tonggak utama dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Mari kita simak ragam dukungan pemerintah (BKPM) untuk UMKM yang sudah bisa dirasakan oleh para pengusaha.

Pengajuan izin berusaha bisa dilakukan

Bagi siapa saja yang ingin menjalankan usaha baru maupun memperpanjang izin berusaha, kini dapat dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS). Platform online ini merupakan salah satu dukungan pemerintah (BKPM) untuk UMKM supaya bisa semakin memudahkan para pengusaha dalam merintis bisnis. Dengan begitu, pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM pun akan semakin subur, begitu pula dengan kondisi ekonomi negara.

OSS yang sudah diberlakukan sejak tahun 2018 ini sudah terintegrasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian lainnya, antara lain Direktorat Jenderal Pajak, Administrasi Hukum Umum, Administrasi Kependudukan, dan masih banyak lagi. Adanya OSS ini menjadi terobosan baru yang dapat memfasilitasi para pelaku usaha untuk mengurus persyaratan berusaha, izin usaha, serta izin operasional bisnis secara praktis, aman, dan real time.

Pembebasan bea masuk impor

Sebagai bentuk dukungan pemerintah (BKPM) untuk UMKM, Kementerian Keuangan telah melimpahkan sejumlah wewenang kepada BKPM terkait pengurusan insentif bagi pengusaha, salah satunya adalah pembebasan bea masuk impor yang digunakan untuk produksi barang. Pemberian insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 110.PMK.011/2005.

Secara garis besar, BKPM akan mengurus setiap pengajuan pembebasan bea masuk impor yang bisa dilayangkan melalui OSS. Barang-barang impor yang memasuki persyaratan pembebasan bea masuk impor ini harus merupakan barang kiriman dari luar negeri, barang yang sudah melalui Pusat Logistik Berikat (PLB), atau barang yang keluar dari kawasan atau gudang berikat, kawasan ekonomi khusus atau kawasan bebas, dan juga perusahaan yang sudah menerima fasilitas KITE.

Kebijakan pembebasan bea masuk impor ini juga termasuk dukungan pemerintah (BKPM) untuk UMKM di tengah pandemi, terutama dengan semakin maraknya bisnis penyedia alat kesehatan yang sebagian besar barang produksinya berasal dari luar negeri. Untuk impor barang medis, tidak akan dikenakan PPN dan PPnBM. Terlebih lagi, Kemenkeu dan BKPM juga memberlakukan pembebasan PPh terhadap impor barang yang berkaitan dengan upaya penanganan pandemi COVID-19.

Pemberlakuan insentif pajak

Lanjut ke jenis insentif pajak lainnya yang merupakan dukungan pemerintah (BKPM) untuk UMKM, kini BKPM pun diberikan wewenang untuk memberikan insentif fiskal seperti tax allowance dan tax holiday. Hal ini pun juga diatur dalam PMK, di mana batasan tax holiday diturunkan dari Rp1 triliun menjadi Rp500 miliar. Prosedur pengajuan tax holiday dan tax allowance pun semakin ringkas dan mudah, bisa dilakukan lewat OSS.

BKPM juga memastikan bahwa evaluasi pengajuan insentif pajak berupa tax holiday dan tax allowance bisa dilakukan maksimal 5 hari kerja. Lantas, bagi perusahaan yang belum mencukupi batas investasi Rp500 miliar, bisa mengajukan tax allowance yang dapat memberikan potongan pajak mencapai 30%. Diharapkan insentif pajak yang diberikan ini bisa semakin memperkuat dukungan pemerintah (BKPM) untuk UMKM, terutama di tengah pandemi.

Mendorong investasi ke UMKM

Sejalan dengan pemberian insentif pajak yang diharapkan mampu mempromosikan pertumbuhan investasi di Indonesia, bentuk dukungan pemerintah (BKPM) untuk UMKM lainnya adalah dengan mendorong para investor besar untuk menggandeng UMKM. Tidak hanya berlaku untuk perusahaan asing saja tetapi juga untuk perusahaan nasional dengan angka investasi yang fantastis.

Kepala BKPM, Bahli Lahadalia, mengungkapkan bahwa kini investor asing tidak diperbolehkan menjadi pemegang saham UMKM, namun para investor asing yang masuk ke Indonesia diwajibkan untuk bermitra dengan UMKM setempat. Tujuannya adalah untuk semakin menumbuhkan sektor UMKM yang dinilai berkontribusi besar bagi ekonomi Indonesia, sekaligus memperluas lapangan kerja di daerah.