Naik 2x Lipat dari 2019, Insentif Tax Allowance Laris Dimanfaatkan Investor


Sejak Agustus 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diberikan wewenang untuk mengevaluasi permohonan dan memberikan tax allowance bagi pengusaha yang sudah memenuhi persyaratan. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK/0.10/2020 tentang Perubahan atas Perubahan PMK Nomor 11/PMK.011/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu. Namun perlu diketahui juga bahwa persyaratan dan kriteria tax allowance masih sama dan tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kabar baik ini jelas disambut dengan hangat oleh para pengusaha di Indonesia. Insentif tax allowance laris dimanfaatkan investor dan bahkan melampaui jumlah permohonan di tahun 2019 sebanyak 200%. Berikut ini ulasan lengkapnya.

Apa itu tax allowance

Secara singkat, tax allowance merupakan fasilitas atau insentif pajak yang memotong penghasilan kena pajak (PKP) sesuai dengan jumlah investasi atau penanaman modal di beberapa bidang usaha daerah. Insentif pajak ini hanya diberikan bagi investasi yang memiliki nilai tinggi untuk ekspor, memiliki tingkat kandungan lokal yang tinggi, serta berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang besar.

Menurut BKPM, insentif tax allowance laris dimanfaatkan investor karena fasilitas pemotongan 30% penghasilan neto berdasarkan jumlah penanaman modal yang dilakukan masing-masing sebesar 5% selama 6 tahun, percepatan penyusutan aktiva tetap berwujud dan amortisasi atas aktiva tidak berwujud, PPh atas dividen sebesar 10%, serta kompensasi kerugian antara 5-10 tahun lamanya.

Selanjutnya, tax allowance yang diberikan oleh BKPM atas nama Menteri Keuangan juga diberikan secara otomatis kepada investasi skala kecil hingga menengah yang gagal mendapatkan tax holiday, seperti misalnya tidak memiliki nilai investasi yang mencapai batasan tax holiday sebesar Rp500 miliar.

Selain itu, persyaratan dan ketentuan tax allowance yang lebih longgar daripada tax holiday juga menjadi salah satu alasan mengapa instentif tax allowance laris dimanfaatkan investor. Bagi wajib pajak dalam negeri yang penanaman modalnya sudah sesuai syarat yang disebutkan tadi, bisa langsung mengajukan tax allowance dengan mudah.

Proses pengajuan yang begitu mudah

Tidak perlu mengirimkan surat permohonan ataupun melakukan pengajuan secara offline, kini Anda dan segenap wajib pajak yang memenuhi persyaratan tax allowance sudah dapat mengajukan permohonan tax allowance lewat Online Single Submission (OSS) yang langsung dikelola oleh BKPM. Kemudahan ini sudah berlaku sejak 11 Agustus 2020 dan diyakini sebagai salah satu katalis insentif tax allowance laris dimanfaatkan investor.

Para pelaku usaha bisa melakukan permohonan di OSS dengan mengeklik menu Fasilitas > Tax allowance > Permohonan. Kemudian, daftarkan NIB serta proyek/badan usaha. Lalu dilanjutkan dengan mengisi kolom-kolom kosong di formulir kegiatan usaha sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Lalu, ubah data produk, pilih cakupan produk, dan isi TKDN.

Setelahnya, silakan klik Simpan Produk dan pemohon pun akan mendapatkan notifikasi apakah ia dinyatakan berhak mendapatkan tax allowance atau tidak. Notifikasi ini disertakan dengan link yang akan membawa pemohon ke halaman Permohonan Tax Allowance. Jika sudah selesai, maka pemohon akan diarahkan menuju Dokumen Persyaratan untuk mengunggah sejumlah dokumen penting. Terakhir, pemohon hanya perlu mengulas kembali permohonan yang akan dikirimkan. Proses permohonan tax allowance menjadi begitu aman, mudah, dan cepat dengan OSS.

Tingkat pengajuan yang terus meningkat

Terhitung sejak diberlakukannya proses permohonan tax allowance secara online melalui OSS, BKPM mengkonfirmasi ada 13 perusahaan yang sudah melayangkan permohonan tax allowance. Hal ini merupakan pencapaian yang signifikan karena hanya dalam rentang bulan Agustus-November, sudah terkumpul jumlah permohonan tax allowance yang sama dengan tahun 2019.

Ditambah lagi, BKPM juga menyatakan bahwa secara total sudah ada 26 permohonan tax allowance yang diterima BKPM sejak bulan Januari 2020 hingga awal 1 November 2020. Berdasarkan data yang diungkap BKPM, terdapat 3 permohonan di triwulan II 2020, lalu bertambah 10 permohonan di triwulan III 2020, dan 3 permohonan tambahan di kuartal IV (sampai 1 November 2020).

Bisa dilihat bahwa angka permohonan tax allowance di tahun 2020, terutama sejak wewenang pemberian tax allowance didelegasikan dari Dirjen Pajak ke BKPM, mencapai 2x lipat dari periode 2019. Tentu saja ini adalah bukti nyata bahwa insentif tax allowance laris dimanfaatkan investor dan pemerintah pun berhasil mempromosikan fasilitas serta insentif untuk mendukung para pengusaha di Indonesia.
Tax allowance yang diberikan di tahun 2020 ini mencakup dana sebesar Rp28,3 triliun yang diambil dari total nilai rencana investasi. Saat ini, tax allowance akan diberikan kepada 166 sektor usaha yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan 17 KBLI yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019.