Sinergi BKPM dengan Kemenkop UKM Sebagai Langkah Nyata Pengembangan UMKM


Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang membahas Sinergitas Program dan Kebijakan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK).

Baik BKPM maupun Kemenkop UKM sebelumnya sudah bekerja sama dalam upaya pengembangan UMKM dan koperasi di Indonesia sejak pandemi menghantam. Ternyata, kerja sama antara BKPM dan Kemenkop UKM ini pun terbukti berbuah manis sehingga kedua instansi selanjutnya mengembangkan hubungan kerja sama ini ke level yang lebih intensif guna memberikan dampak yang lebih besar lagi dalam iklim UMKM dan koperasi.

Ruang lingkup dari MoU ini antara lain pertukaran data dan informasi, fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi dengan investor, serta pengembangan UMKM dan koperasi (dalam hal ini peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM dan koperasi). Berikut ulasan lengkapnya.

Sesuai dengan Arahan Presiden

Hubungan kerja sama antara BKPM dengan Kemenkop UKM yang semakin intensif dikatakan sebagai langkah nyata dalam menjalankan amanat dari Presiden Joko Widodo. BKPM dan Kemenkop UKM yang sepakat untuk menyelaraskan kebijakan dan program bermutu demi pengembangan UMKM dan koperasi yang semakin subur nyatanya juga sehubungan dengan peran pemerintah pusat dalam memudahkan masyarakat untuk berwirausaha.

Sebagaimana dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2019 mengenai Percepatan Kemudahan Berusaha, kini masyarakat Indonesia sudah bisa mendaftarkan bisnis mereka dengan praktis. Hal ini juga sudah difasilitasi oleh BKPM dengan adanya sistem Online Single Submission (OSS). Adanya sinergi antara BKPM dengan Kemenkop UKM diharapkan dapat semakin mendorong masyarakat untuk berani berwirausaha sekaligus mendukung pengembangan UMKM dan koperasi yang sudah ada agar bisa naik kelas.

Secara kumulatif sampai bulan Oktober, Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM mencatat 1 juta pengajuan NIB sepanjang tahun 2020. Pengajuan NIB ini mengalami peningkatan tajam pada bulan Oktober 2020 dengan memecahkan rekor tertinggi tahun ini, yaitu 377.540 permohonan dimana 93,6% di antaranya berasal dari UMKM (353.478 NIB). Data ini juga yang menjadi gerbang emas bagi ekonomi Indonesia untuk memasuki tahun 2021, terlebih mengingat 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia datang dari UMKM.

Pertukaran Data dan Informasi antara BKPM dengan Kemenkop UKM

Data dan informasi mengenai profil penanam modal asing dan dalam negeri, mulai dari skala kecil hingga yang besar, nantinya akan bisa diakses juga oleh Kemenkop UKM. Selain itu, BKPM juga akan membagikan data terkait izin usaha UMKM yang masuk melalui OSS. Sementara dari pihak Kemenkop UKM, Teten Masduki selaku Menteri Koperasi UKM RI mengungkapkan bahwa Kemenkop UKM akan menyediakan profil UMKM dan koperasi yang dianggap potensial untuk diajak bermitra dengan penanam modal yang terdata oleh BKPM.

Sinergi ini diharapkan dapat mengakselerasi jalannya kerja sama antara investor dengan UMKM setempat. Sesuai dengan Key Performance Indicator (KPI) BKPM, setiap investor besar yang masuk ke Indonesia diwajibkan untuk bermitra dengan UMKM. Selain itu, sinergi ini juga mencatat sejarah karena sekarang BKPM memiliki peran dalam perizinan UMKM secara legal. Selanjutnya, BKPM dan Kemenkop UKM juga berencana untuk membentuk database UMKM resmi yang akan mampu membantu digitalisasi UMKM di Indonesia.

Lebih Baik Lagi dalam Memfasilitasi Hubungan Investor dengan Pelaku UMKM

Kerja sama yang terjalin oleh BKPM dengan Kemenkop UKM melalui MoU ini tidak semata-mata hanya berlangsung sekali atau dua kali saja namun diharapkan bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Sinergi ini mengikat BKPM dan Kemenkop UKM untuk saling membantu, memberi masukan, berkonsultasi, dan mendampingi penyusunan kebijakan dan program yang akan diberlakukan, seperti aspek pembiayaan, digitalisasi, dan legalitas pelaku UMKM dan koperasi.

Untuk itu, BKPM dan Kemenkop UKM akan memanfaatkan forum workshop, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar seputar penanaman modal, serta Klinik OSS yang nantinya diselenggarakan oleh kedua pihak.

Kemudian, sinergi ini bertujuan untuk menghubungkan investor yang tepat dengan UMKM dan koperasi yang tepat pula. MoU mengatur fasilitasi matchmaking investor ini melalui seminar, forum bisnis, market sounding, dan juga kunjungan. BKPM dan Kemenkop UKM juga fokus melakukan standarisasi produk dan pemasaran yang dilakukan oleh UMKM dan koperasi.

Pengembangan UMKM dan Koperasi

Ruang lingkup yang ketiga dalam MoU ini adalah pengembangan UMKM dan koperasi. Pengembangan yang dimaksud adalah peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi. MoU ini mengatur upaya BKPM dan Kemenkop UKKM dalam menumbuhkan wirausaha di Indonesia. Artinya, setiap investasi yang masuk ke suatu daerah tidak hanya menaikkan ekonomi daerah tersebut tetapi juga harus mampu menumbuhkan wirausaha baru. Oleh sebab itu, BKPM dan Kemenkop UKM berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi terkait prosedur, peraturan perizinan penanaman modal, serta manajemen usaha.