Insentif

Pada tanggal 12 November 2019, Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

Fasilitas Pajak Penghasilan/Tax Allowance dimaksud adalah berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari nilai investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang dibebankan selama 6 tahun, masing-masing sebesar 5% per tahun.

Ilustrasi Penghitungan Tax Allowance PT ABC

PT ABC melakukan investasi sebesar Rp 100.000.000.000,- berupa pembelian aktiva tetap tanah, bangunan dan mesin.

PT ABC dapat menerima fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% x Rp 100.000.000.000,- = Rp 30.000.000.000,-.

Pembebanannya dilakukan secara merata setiap tahunnya selama 6 tahun, atau setiap tahun dibebankan sebesar Rp 5.000.000.000,-.

Untuk dapat memperoleh fasilitas Tax Allowance tersebut, perusahaan harus mengajukan permohonan sebelum memulai produksi komersial melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Perusahaan dapat menerima fasilitas Tax Allowance apabila memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor
2. Memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar
3. Memiliki kandungan lokal yang tinggi

Fasilitas Tax Allowance juga dapat diberikan apabila perusahaan berada di daerah-daerah tertentu (khususnya luar Pulau Jawa).

Berikut ini 183 bidang usaha yang bisa mendapatkan fasilitas Tax Allowance.

Kementerian Keuangan RI telah menerbitkan peraturan baru terkait kebijakan Tax Holiday, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.010/2018 pada tanggal 27 November 2018.

Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dapat diberkan dengan jangka waktu 5 - 20 tahun.

18 industri pionir yang dapat menerima fasilitas ini adalah:

1. Industri logam dasar hulu (besi baja atau bukan besi baja) tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
2. Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
3. Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
4. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
5. Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
6. Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
7. Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi
8. Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti semiconductor wafer, backlight untuk Liquid Crystal Display (LCD), electrical driver, atau display
9. Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin
10. Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur
11. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik
12. Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor
13. Industri pembuatan komponen utama kapal
14. Industri pembuatan komponen utama kereta api
15. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara
16. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya
17. Infrastruktur ekonomi
18. Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu

Klik di sini untuk infografis

Klik di sini untuk peraturan lebih lanjut